Rabu, 14 November 2018

AUDIENSI TERKAIT KEGIATAN SYIAR DAN SILATURAHIM KEKHALIFAHAN ISLAM SE-DUNIA 1440H DI BOGOR | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8550
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7012
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5815
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5504
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5245
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4589
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4393
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3976
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3232
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3189
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
3020
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2990
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2952
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2847
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2710
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2675
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2665
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2623
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2583
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2562
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Polsek Menukung Galang Pemilu Damai

BU | 09 Nov 2018 | 10:53 | 2236

Bhabinkamtibmas Polsek Menukung Brigadir M. Nasran...


Polsek Ella Hillir Ajak Pemilu Damai

BU | 09 Nov 2018 | 10:17 | 2235

Untuk menunjang kinerja Polri khususnya Polsek Ella Hilir...


BU | 21 Feb 2017 | 06:45:28 | 1078 | News Maker | Dibaca : 646 kali

Dewan Pers ; "Tidak Benar Ada Himbauan Untuk Instansi Pusat Atau Daerah Menolak Wartawan Meliput"

BU | News Maker | Dewan Pers ; "tidak Benar Ada Himbauan Untuk Instansi Pusat Atau Daerah Menolak Wartawan Meliput"


Melalui UU Pers Nomor 40 tahun 1999 rupanya menjadikan Dewan Pers mengambil langkah secara sepihak, hal ini terlihat dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh DP yang terkesan dengan sengaja ingin mencoba menghentikan langkah-langkah media yang dianggap oleh DP sebagai media yang tidak menguntungkan bagi kemajuan pers Indonesia, terbukti dengan kebijakan agar pihak pemilik media untuk membuat badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk pemberangusan, karena di dalam UU Pers 40 Tahun 1999 memang disebutkan setiap media harus memiliki badan hukum, yang terdiri dari PT, Yayasan ataupun Koperasi. Namun pihak DP sepertinya sengaja agar media-media khususnya yang banyak terbit melalui Internet atau istilahnya media online, dibuat sengaja mati dengan mengharuskan diverifikasi dalam bentuk PT.

“Pihak DP pernah mengatakan jika terjadi kriminalisasi terhadap kinerja wartawan yang medianya tidak terverikasi, maka UU Pers tidak berlaku,” ujar Hefrizal, salah satu anggota Presidium Forum Pers Independen Indonesia (P-FPII), usai melakukan pertemuan dengan salah satu anggota DP beberapa waktu lalu. Persoalan ini akhirnya menjadi meruncing dengan beredarnya sebuah catatan yang menyebutkan jika pihak DP telah melakukan ferivikasi hanya kepada 70-an media secara keseluruhan, baik cetak, online maupun elektronik. Hal tersebut mengundang pertanyaan dari ratusan pemilik dan wartawan yang berada di beberapa media yang dianggap belum diverifikasi oleh DP.

“Kami menuntut kepada Komisi I agar melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) agar penjelasan soal ini tidak menjadi liar,” ujar Mustopha alias Opan, salah satu anggota P-FPII. Karena menurutnya DP telah melakukan perbuatan melanggar yang mengakibatkan di daerah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), banyak yang menolak keberadaan wartawan untuk melakukan wawancara dengan pihak Pemda, akibat isu adanya verifikasi cuma 74 media.

Dan persoalan ini langsung dibawa oleh Ketua P-FPII Ibu Kasihhati kedalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Fraksi Golkar DPR RI dimana hadir Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua DP Yosep Adi Prasetyo, dan di moderatori oleh Tantowi Yahya. Dalam seminar yang diselenggarakan di Ruang KK I DPR RI, Ketua P-FPII, mempertanyakan soal keabsahan isi edaran di sosial media, terkait dengan media yang dianggap terverifikasi oleh DP, apakah benar atau hoax.

“Pihak DP justru membantah jika ke 74 media tersebut bukan sudah di Verifikasi, namun hanya undangan kepada mereka untuk menghadiri HPN (Hari Pers Nasional) di Ambon,” ujar Kasihhati yang juga pimpinan sebuah media online. Bahkan menurut Ibu Kasihhati ketua DP membantah adanya surat ataupun pemberitahuan kepada pihak-pihak pemda ataupun instansi manapun untuk melarang pihak wartawan untuk melakukan wawancara, namun kenyataannya justru berbeda yang terjadi di lapangan.

Kasus seorang wartawan yang mencoba mewawancarai pihak Kecamatan di Propinsi Sulawesi Selatan, oleh sekcam ditolak bahkan sempat terjadi adu mulut, hingga akhirnya pihak P-FPII langsung menelpon sekcam bersangkutan, dan setelah diberikan pengertian, Sekcam bersedia meminta maaf. Hal ini juga terjadi di Propinsi Lampung. “Kami di Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara) juga tidak diperkenankan untuk melakukan liputan di Pemda,”ujar salah satu wartawan media online, Zulharman kepada P-FPII. Menurut Kasihhati hal ini bukan tidak mungkin juga terjadi di beberapa daerah lainnya, namun anehnya pihak DP tidak juga mau melakukan konfirmasi kepada pihak pemda ataupun instansi manapun, dengan alasan jika mereka tidak pernah mengirim surat ataupun pemberitahuan terkait dengan larangan untuk meliput.

“DP justru mempersilahkan kepada wartawan yang memiliki media untuk tetap bisa melakukan peliputan, namun kami tetap bersikeras agar pihak DP harus mengeluarkan edaran,” ujar Opan agar tidak menjadi permasalahan baru dikemudian hari. Saat ini sudah ratusan wartawan dari berbagai media, baik yang berada di Pusat maupun Daerah mengharapkan kepada P-FPII agar bisa memperjuangkan dan bisa mengembalikan DP ke ranahnya lagi, karena DP saat ini terlihat dan mengesankan jika lebih membela pihak penguasa dibandingkan membela pers itu sendiri. Dan sebuah surat sudah dilayangkan kepada pihak Komisi I DPR RI yang membidangi hal tersebut, agar bisa lebih mengawasi kinerja DP, “Dewan Pers sudah bukan untuk membela pers tapi justru membela pemerintah yang seharusnya dikritik,” ujar Kasihhati yang sempat merasakan bagaimana perlakuan DP ketika salah satu Biro dari media yang dipimpinnya harus berhadapan dengan para preman yang kebetulan dipakai oleh salah satu pejabat di Palembang ketika kasusnya sedang di investigasi.

“Jika memang Dewan Pers tidak bisa memberikan rasa nyaman terhadap media dan wartawan sebaiknya dibubarkan saja,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Asril Hamzah Tanjung, yang diwawancarai di Gedung DPR RI usai Seminar yang bertema “Mewujudkan pers Yang Independen dan Netral Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Berita Palsu Atau Hoax” yang dilakukan oleh Fraksi Golkar dalam memperingati Hut ke 49 FPG Senin (13/2/2017).



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 585106


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA