Minggu, 23 September 2018

Polres Tangerang Selatan Terima Bantuan 96 Helm dari Swasta | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7966
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6652
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5673
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5161
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4970
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4484
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4215
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3813
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3103
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3016
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2936
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2835
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2776
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2696
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2648
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2573
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2569
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2542
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2497
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2483
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Parkir Liar Diamankan Polsek Pamulang

BU | 13 Sep 2018 | 02:51 | 2092

Tujuh personil Polsek Pamulang, Polres Tangerang Selatan...


Polsek Cisauk Amankan 2 Tukang Parkir

BU | 13 Sep 2018 | 02:57 | 2091

Dua orang tukang parkir liar alias pak ogah diamankan di...


BU | 10 Mar 2017 | 06:24:31 | 1120 | News Maker | Dibaca : 429 kali

ASN Pemkot Yogyakarta Diduga Langgar Kode Etik Terkait Pilkada 2017

BU | News Maker | Asn Pemkot Yogyakarta Diduga Langgar Kode Etik Terkait Pilkada 2017

Yogyakarta, BU Terkait adanya laporan dari pihak relawan Paslon Walikota Yogyakarta nomor urut 1 mengenai dugaan adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang ‘ikut’ bermain dalam Pilkada Kota Yogyakarta, anggota Panwas Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto menyebutkan Panwas Kota Yogyakarta menduga adanya tindakan pelanggaran administratif. Meski demikian, ujarnya, perbuatan ASN yang terdiri atas empat PNS dan dua honorer tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu. “Tindakan empat ASN di Pemkot Yogyakarta ini diduga sudah melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS. Namun, tidak memenuhi unsur (tindak pidana Pemilu) dalam pembahasan di sentra Gakkumdu, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya. Di depan massa dan simpatisan pendukung pasangan nomor urut 1 (Imam Priyono–Achmad Fadli), Iwan menjelaskan, Panwaslu sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap laporan yang disampaikan oleh relawan pendukung paslon nomor urut 1. “Kami juga melakukan klarifikasi baik dari pelapor maupun terlapor, saksi dan institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yakni Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta, hasilnya memang tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu,” ujarnya. Namun demikian, sambungnya, tindakan Edi Sugiyarto, Eko Baskoro, Sigit Aji Baskoro dan Dwiyanto Supaham sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diduga telah melanggar kode etik ASN dan PNS serta UU No5 tahun 2014 tentang ASN juncto PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan terhadap dua pegawai honorer (tenaga bantuan) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Triyanto Budi dan Hanang Widiandika, katanya, Panwas Yogyakarta merekomendasikan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota no.8 tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, aturan yang mewajibkan adanya netralitas ASN dalam Pilkada tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap pegawai dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, terlibat kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye, serta melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. "Ini jelas aturannya dan sanksinya juga tegas ada. Pemkot sendiri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke semua pimpinan SKPD dan juga wilayah terkait hal ini," ujarnya. Diakuinya, jumlah ASN di Kota Yogyakarta mencapai 7.000 orang termasuk para guru. Sedangkan ASN yang merupakan karyawan atau PNS di Balai Kota Yogyakarta sendiri mencapai 3.000-an orang. Pihaknya, kata Titik, juga sudah mengimbau terus melalui berbagai pertemuan dan rapat internal di Kota Yogyakarta. Plt Wali Kota Yogyakarta, Sulistyo dalam beberapa kesempatan juga telah mengingatkan pentingnya netralitas ASN ini dalam Pilkada Kota Yogyakarta nanti. Sulistyo meminta kepada ASN yang ada di Kota Yogyakarta tidak memihak salah satu paslon yang ada. "Yang punya hak pilih silakan menggunakan hak pilihnya. Namun, sebagai PNS kita harus menjaga netralitas. Kita harus netral. Tidak boleh tidak netral,” katanya menegaskan. Menurut Sulistyo, netralitas ASN akan dilihat dari banyak sisi. Salah satunya adalah dari sisi aktivitas ASN sendiri baik dari foto-fotonya, dari akun-akun media sosialnya, atau mungkin melalui ketegasannya di lapangan saat terjun ke masyarakat. "Saya minta PNS dan karyawan pemkot untuk lebih hati-hati dan waspada jangan sampai ditumpangi kepentingan tertentu, termasuk dalam guyonan juga harus hati-hati," ujarnya. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat mengatakan, himbauan terhadap netralitas ASN tersebut juga gencar dilakukan pihaknya hingga tingkat wilayah. Pihaknya juga menekankan, pentingnya atasan untuk mengawasi bawahannya dalam menjaga netralitas ini. "Kasie bertanggungjawab terhadap anak buahnya di bawahnya, Kabid juga begitu. Kepala dinas bertanggungjawab mengawasi di setiap dinas, dan ujungnya adalah Kepala daerah," ujarnya. Menurutnya, seorang ASN akan diketahui tidak netral dalam pilkada jika memenuhi beberapa syarat pelanggaran antara lain memenuhi unsur keberpihakan terhadap salah satu paslon dan memenuhi unsur adanya kepentingan tertentu. Inspektorat sendiri memiliki tim Penelitian dan Penelahaan Informasi (PPI) yang bertugas mengumpulkan informasi dan menelaah indikasi ketidaknetralan seorang ASN. "Jika terjadi kasus indikasi ketidaknetralan akan kita lakukan pemeriksaan khusus dengan uji materi berupa fakta data di lapangan dan koordinasi pemeriksaan internal," ujarnya. Jika semua syarat terpenuhi maka ASN yang bersangkutan bisa terkena sanksi sesuai PP 53/2010 berupa penurunan pangkat hingga tiga tahun bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat.(MAR)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 691338


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA