Rabu, 24 Januari 2018

Banjir Parah, Wilayah Sobang Jadi Lautan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5879
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4930
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4823
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3864
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3640
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3624
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3323
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3025
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2437
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2376
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2285
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2094
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2060
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
14
683
2054
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
15
10
2053
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
2003
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1977
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1977
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1973
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1940
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 10 Mar 2017 | 06:24:31 | 1120 | News Maker | Dibaca : 217 kali

ASN Pemkot Yogyakarta Diduga Langgar Kode Etik Terkait Pilkada 2017

BU | News Maker | Asn Pemkot Yogyakarta Diduga Langgar Kode Etik Terkait Pilkada 2017

Yogyakarta, BU Terkait adanya laporan dari pihak relawan Paslon Walikota Yogyakarta nomor urut 1 mengenai dugaan adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang ‘ikut’ bermain dalam Pilkada Kota Yogyakarta, anggota Panwas Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto menyebutkan Panwas Kota Yogyakarta menduga adanya tindakan pelanggaran administratif. Meski demikian, ujarnya, perbuatan ASN yang terdiri atas empat PNS dan dua honorer tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu. “Tindakan empat ASN di Pemkot Yogyakarta ini diduga sudah melanggar kode etik ASN dan disiplin PNS. Namun, tidak memenuhi unsur (tindak pidana Pemilu) dalam pembahasan di sentra Gakkumdu, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya. Di depan massa dan simpatisan pendukung pasangan nomor urut 1 (Imam Priyono–Achmad Fadli), Iwan menjelaskan, Panwaslu sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap laporan yang disampaikan oleh relawan pendukung paslon nomor urut 1. “Kami juga melakukan klarifikasi baik dari pelapor maupun terlapor, saksi dan institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yakni Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta, hasilnya memang tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu,” ujarnya. Namun demikian, sambungnya, tindakan Edi Sugiyarto, Eko Baskoro, Sigit Aji Baskoro dan Dwiyanto Supaham sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diduga telah melanggar kode etik ASN dan PNS serta UU No5 tahun 2014 tentang ASN juncto PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan terhadap dua pegawai honorer (tenaga bantuan) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Triyanto Budi dan Hanang Widiandika, katanya, Panwas Yogyakarta merekomendasikan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta No 79 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota no.8 tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, aturan yang mewajibkan adanya netralitas ASN dalam Pilkada tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap pegawai dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah, terlibat kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk kegiatan kampanye, serta melakukan keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. "Ini jelas aturannya dan sanksinya juga tegas ada. Pemkot sendiri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke semua pimpinan SKPD dan juga wilayah terkait hal ini," ujarnya. Diakuinya, jumlah ASN di Kota Yogyakarta mencapai 7.000 orang termasuk para guru. Sedangkan ASN yang merupakan karyawan atau PNS di Balai Kota Yogyakarta sendiri mencapai 3.000-an orang. Pihaknya, kata Titik, juga sudah mengimbau terus melalui berbagai pertemuan dan rapat internal di Kota Yogyakarta. Plt Wali Kota Yogyakarta, Sulistyo dalam beberapa kesempatan juga telah mengingatkan pentingnya netralitas ASN ini dalam Pilkada Kota Yogyakarta nanti. Sulistyo meminta kepada ASN yang ada di Kota Yogyakarta tidak memihak salah satu paslon yang ada. "Yang punya hak pilih silakan menggunakan hak pilihnya. Namun, sebagai PNS kita harus menjaga netralitas. Kita harus netral. Tidak boleh tidak netral,” katanya menegaskan. Menurut Sulistyo, netralitas ASN akan dilihat dari banyak sisi. Salah satunya adalah dari sisi aktivitas ASN sendiri baik dari foto-fotonya, dari akun-akun media sosialnya, atau mungkin melalui ketegasannya di lapangan saat terjun ke masyarakat. "Saya minta PNS dan karyawan pemkot untuk lebih hati-hati dan waspada jangan sampai ditumpangi kepentingan tertentu, termasuk dalam guyonan juga harus hati-hati," ujarnya. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat mengatakan, himbauan terhadap netralitas ASN tersebut juga gencar dilakukan pihaknya hingga tingkat wilayah. Pihaknya juga menekankan, pentingnya atasan untuk mengawasi bawahannya dalam menjaga netralitas ini. "Kasie bertanggungjawab terhadap anak buahnya di bawahnya, Kabid juga begitu. Kepala dinas bertanggungjawab mengawasi di setiap dinas, dan ujungnya adalah Kepala daerah," ujarnya. Menurutnya, seorang ASN akan diketahui tidak netral dalam pilkada jika memenuhi beberapa syarat pelanggaran antara lain memenuhi unsur keberpihakan terhadap salah satu paslon dan memenuhi unsur adanya kepentingan tertentu. Inspektorat sendiri memiliki tim Penelitian dan Penelahaan Informasi (PPI) yang bertugas mengumpulkan informasi dan menelaah indikasi ketidaknetralan seorang ASN. "Jika terjadi kasus indikasi ketidaknetralan akan kita lakukan pemeriksaan khusus dengan uji materi berupa fakta data di lapangan dan koordinasi pemeriksaan internal," ujarnya. Jika semua syarat terpenuhi maka ASN yang bersangkutan bisa terkena sanksi sesuai PP 53/2010 berupa penurunan pangkat hingga tiga tahun bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat.(MAR)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 844351


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA