Bupati Sidoarjo Apresiasi Zona Integrita

BU | 19 Dec 2018 | 08:13 | 2352

Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas

BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349

BU | 23 Mar 2017 | 12:46:31 | 1161 | News Maker | Dibaca : 576 kali

Jakarta, BU
Untuk membentuk tim koordinasi proses melebur dan bergabungnya PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR akan segera mengadakan rapat bersama. Rapat bersama itu yakni Komisi IX DPR, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri dan PT Taspen.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz dan Elva Hartarti dalam rapat kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan di DPR, Jakarta, Selasa (21/3). Pada kesempatan itu Irgan meminta pemimpin rapat kerja itu agar segera membuat agenda untuk memanggil semua pihak yang berkepentingan dan harus terlibat dalam proses transformasi dua perusahaan asuransi tersebut.

“Kita harus panggil semua ikut rapat, kita membentuk tim koordinasi transformasinya PT Asabri dan PT Taspen ke BPJS Ketegakerjaan. Ini perintah undang-undang, supaya dua perusahaan itu segera melebut ke BPJS Ketenagakerjaan” kata Irgan. Hal senada disampaikan Elva Hartarti. Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan harus bekerja keras agar dua perusahaan itu segera melebur dan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada kesempatan itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan, sampai saat ini proses melebur dan bergabungnya dua perusahaan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan belum dimulai karena belum dibentuknya tim koordinasi untuk itu.

“Masalahnya belum dibentuk tim koordinasi untuk proses peleburan dan penggabungan,” kata dia. Melebur dan bergabungnya PT Asabri dan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan perintah undang-undang (uu).

Pasal 5 ayat (2) UU 40 / 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berbunyi,”Sejak berlakunya Undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut Undang-undang ini.” Ayat (3) pasal yang sama uu yang sama pula berbunyi,”Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek); b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen); c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri); dan d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes). Ayat (4) berbunyi,”Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-undang.” Pasal 5 ayat (1) UU 23 / 2011 tentang BPJS, menyatakan, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS. Ayat (2) menyatakan, BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6 ayat (1) UU BPJS menyatakan, BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pasal 6 ayat (2) UU yang sama menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Pasal 65 ayat (1) UU BPJS menyatakan, PT Asabri menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pasal 65 ayat (2) UU BPJS menyatakan, PT Taspen menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

Pasal 66 UU BPJS menyatakan, ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT Asabri dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebelumnya, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan dalam UU 24 / 2011 tersebut dinyatakan secara tegas PT Taspen dan PT Asabri dengan sendirinya akan hilang dan seluruh fungsinya melebur ke dalam BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada 2029. “Kalau PT Taspen mengatakan masuk BPJS Ketenagakerjaan tapi dalam format tersendiri itu tidak boleh. Nama Taspen dan Asabri akan hilang dengan sendirinya, semua masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurutnya, keinginan PT Taspen itu akan bisa terealisasi apabila pemerintah membuat regulasi baru yang bersifat lex spesialis yang menggantikan UU 24/2011. Namun menurut Timboel hal itu tidak mungkin karena terkait UU yang mengatur tentang BPJS saat ini tidak masuk dalam program legislasi nasional. (Yati S/R Tobing)

Sumber : -

FORM KOMENTAR