Selasa, 23 Juli 2019

Banyak Jembatan di Kalibaru, Bojonggede, Diduga Illegal | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
9878
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
8262
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
03
660
7120
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
04
484
6489
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
05
914
6315
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
5025
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4975
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
4546
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
09
119
3911
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
10
552
3713
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
11
100
3650
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
3461
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
3378
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
14
683
3121
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
15
655
3110
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
16
1920
3110
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
3036
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2967
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 18 Feb 2016 | Investigasi
19
535
2964
Selamat Berpisah Letkol Inf Adek Chandra
Jepara adalah suatu daerah industri meubel jati yang sudah..


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
20
129
2930
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BACA JUGA .....

Ketua MUI Sulut Apresiasi TNI dan Polri

BU | 10 Jun 2019 | 02:51 | 2456

Tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang dalam....


Kapolda Sulut Cek Situasi Arus Mudik

BU | 10 Jun 2019 | 02:48 | 2455

Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto....


BU | 20 Nov 2015 | 03:58:30 | 119 | Warta Utama | Dibaca : 3911 kali

KEPALA BKN: TAK ADA LARANGAN PNS MASUK LSM

BU | Warta Utama | Kepala Bkn: Tak Ada Larangan Pns Masuk Lsm

Samarinda, BU
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengatakan tidak ada larangan yang mengatur bahwa PNS masuk menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai PNS, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM asalkan tidak bertentangan dengan disiplin PNS.

"Pribadi seorang PNS tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan," ujar Sutrisno di hadapan wartawan usai menyaksikan penyerahan SK kenaikan 937 PNS di Kaltim, beberapa waktu lalu. Menurutnya, PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik meskipun dalam birokrasinya akan bersinggungan dengan urusan politik.

Untuk itu, dia terus berpesan agar seluruh PNS tetap konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai tugas dan fungsinnya, serta tidak menjadi anggota parpol. Dia juga mengatakan bahwa PNS tidak boleh memihak salah satu calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun wali kota, bahkan memihak salah satu partai politik.

Apabila ada Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim mengunakan kendaraan operasional yang platnya diganti untuk kegiatan iring-iringan kampanye, maka hal itu jelas melanggar aturan sehingga yang bersangkutan akan kena sanksi. Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya PNS tidak ikut-ikutan berpolitik atau mendukung salah satu calon, sehingga yang terpenting dilakukan PNS adalah harus melaksanakan kinerja dengan profesional dan ikhlas.

Terpisah, Sekprov Kaltim Irianto Lambrie mengatakan, sebagai PNS yang ingin menjadi anggota LSM atau Ormas boleh-boleh saja, tetapi yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari atasannya lebih dulu. Apabila kepala SKPD terkait tidak mengijinkan, maka PNS tersebut sebaiknya mengurungkan niatnya untuk masuk di organisasi yang diinginkan karena bisa saja atasan yang melarang itu memiliki alasan kuat tersendiri.

Di Kaltim, katanya, cukup banyak pegawai yang menjadi anggota Ormas. Seperti dirinya secara pribadi menjadi pengurus organisasi olahraga atau organisasi masyarakat, yakni menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) dan Ketua Forki Kaltim. Semua itu dilakukan karena sudah mendapatkan izin dari gubernur.

Jadi, katanya, jika ada PNS yang menjadi organisasi kemasrakatan, LSM, atau keolahragaan, sebaiknya izin dulu kepada atasannya karena PNS juga memiliki hak sebagai warga negara atau secara pribadi. Tapi ormas yang diikuti bukan ormas yang selalu memprovokasi atau menentang kebijakan pemerintah. (gan)



Share on :


Sumber : http://bandiklat.kaltimprov.go.id




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 536962


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA