Rabu, 26 September 2018

Polres Ciamis Bongkar Prostitusi Online | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7979
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6685
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5677
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5171
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4976
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4486
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4220
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3817
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3110
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3020
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2938
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2839
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2778
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2705
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2649
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2574
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2573
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2543
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2501
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2485
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Pileg dan Pilpres di Ciamis Kondusif

BU | 24 Sep 2018 | 03:52 | 2104

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membe...


Kapolres Melawi Pimpin Apel Mantap Brata

BU | 24 Sep 2018 | 03:57 | 2102

Dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum


BU | 20 Nov 2015 | 03:58:30 | 119 | Warta Utama | Dibaca : 2705 kali

KEPALA BKN: TAK ADA LARANGAN PNS MASUK LSM

BU | Warta Utama | Kepala Bkn: Tak Ada Larangan Pns Masuk Lsm

Samarinda, BU
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengatakan tidak ada larangan yang mengatur bahwa PNS masuk menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai PNS, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM asalkan tidak bertentangan dengan disiplin PNS.

"Pribadi seorang PNS tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan," ujar Sutrisno di hadapan wartawan usai menyaksikan penyerahan SK kenaikan 937 PNS di Kaltim, beberapa waktu lalu. Menurutnya, PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik meskipun dalam birokrasinya akan bersinggungan dengan urusan politik.

Untuk itu, dia terus berpesan agar seluruh PNS tetap konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai tugas dan fungsinnya, serta tidak menjadi anggota parpol. Dia juga mengatakan bahwa PNS tidak boleh memihak salah satu calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun wali kota, bahkan memihak salah satu partai politik.

Apabila ada Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim mengunakan kendaraan operasional yang platnya diganti untuk kegiatan iring-iringan kampanye, maka hal itu jelas melanggar aturan sehingga yang bersangkutan akan kena sanksi. Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya PNS tidak ikut-ikutan berpolitik atau mendukung salah satu calon, sehingga yang terpenting dilakukan PNS adalah harus melaksanakan kinerja dengan profesional dan ikhlas.

Terpisah, Sekprov Kaltim Irianto Lambrie mengatakan, sebagai PNS yang ingin menjadi anggota LSM atau Ormas boleh-boleh saja, tetapi yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari atasannya lebih dulu. Apabila kepala SKPD terkait tidak mengijinkan, maka PNS tersebut sebaiknya mengurungkan niatnya untuk masuk di organisasi yang diinginkan karena bisa saja atasan yang melarang itu memiliki alasan kuat tersendiri.

Di Kaltim, katanya, cukup banyak pegawai yang menjadi anggota Ormas. Seperti dirinya secara pribadi menjadi pengurus organisasi olahraga atau organisasi masyarakat, yakni menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) dan Ketua Forki Kaltim. Semua itu dilakukan karena sudah mendapatkan izin dari gubernur.

Jadi, katanya, jika ada PNS yang menjadi organisasi kemasrakatan, LSM, atau keolahragaan, sebaiknya izin dulu kepada atasannya karena PNS juga memiliki hak sebagai warga negara atau secara pribadi. Tapi ormas yang diikuti bukan ormas yang selalu memprovokasi atau menentang kebijakan pemerintah. (gan)



Share on :


Sumber : http://bandiklat.kaltimprov.go.id




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 605401


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA