Kamis, 18 Januari 2018

Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Pemalsuan Ijazah | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5844
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4918
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4749
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3843
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3618
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3611
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3308
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3002
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2429
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2366
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2280
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2085
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2052
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
2047
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2043
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
1979
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1971
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1968
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1964
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1931
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


Sat Binmas Polresta Bogor Penyuluhan

BU | 14 Dec 2017 | 09:04 | 1632

Sat Binmas Polresta Bogor gelar penyuluhan


BU | 20 Nov 2015 | 03:58:30 | 119 | Warta Utama | Dibaca : 1360 kali

KEPALA BKN: TAK ADA LARANGAN PNS MASUK LSM

BU | Warta Utama | Kepala Bkn: Tak Ada Larangan Pns Masuk Lsm

Samarinda, BU
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengatakan tidak ada larangan yang mengatur bahwa PNS masuk menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai PNS, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM asalkan tidak bertentangan dengan disiplin PNS.

"Pribadi seorang PNS tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan," ujar Sutrisno di hadapan wartawan usai menyaksikan penyerahan SK kenaikan 937 PNS di Kaltim, beberapa waktu lalu. Menurutnya, PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik meskipun dalam birokrasinya akan bersinggungan dengan urusan politik.

Untuk itu, dia terus berpesan agar seluruh PNS tetap konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sesuai tugas dan fungsinnya, serta tidak menjadi anggota parpol. Dia juga mengatakan bahwa PNS tidak boleh memihak salah satu calon kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah, baik pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun wali kota, bahkan memihak salah satu partai politik.

Apabila ada Kepala Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim mengunakan kendaraan operasional yang platnya diganti untuk kegiatan iring-iringan kampanye, maka hal itu jelas melanggar aturan sehingga yang bersangkutan akan kena sanksi. Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya PNS tidak ikut-ikutan berpolitik atau mendukung salah satu calon, sehingga yang terpenting dilakukan PNS adalah harus melaksanakan kinerja dengan profesional dan ikhlas.

Terpisah, Sekprov Kaltim Irianto Lambrie mengatakan, sebagai PNS yang ingin menjadi anggota LSM atau Ormas boleh-boleh saja, tetapi yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari atasannya lebih dulu. Apabila kepala SKPD terkait tidak mengijinkan, maka PNS tersebut sebaiknya mengurungkan niatnya untuk masuk di organisasi yang diinginkan karena bisa saja atasan yang melarang itu memiliki alasan kuat tersendiri.

Di Kaltim, katanya, cukup banyak pegawai yang menjadi anggota Ormas. Seperti dirinya secara pribadi menjadi pengurus organisasi olahraga atau organisasi masyarakat, yakni menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBBKT) dan Ketua Forki Kaltim. Semua itu dilakukan karena sudah mendapatkan izin dari gubernur.

Jadi, katanya, jika ada PNS yang menjadi organisasi kemasrakatan, LSM, atau keolahragaan, sebaiknya izin dulu kepada atasannya karena PNS juga memiliki hak sebagai warga negara atau secara pribadi. Tapi ormas yang diikuti bukan ormas yang selalu memprovokasi atau menentang kebijakan pemerintah. (gan)



Share on :


Sumber : http://bandiklat.kaltimprov.go.id




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 685208


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA