Rabu, 24 Januari 2018

Banjir Parah, Wilayah Sobang Jadi Lautan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5879
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4930
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4823
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3864
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3640
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3624
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3323
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3025
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2437
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2376
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2285
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2094
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2060
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
14
683
2054
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
15
10
2053
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
2003
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1977
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1977
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1973
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1940
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 04 Apr 2017 | 06:32:30 | 1218 | Kawasan | Dibaca : 146 kali

Struktur Skala Upah Permenaker No.1/2017 Hanya Isapan Jempol Belaka

BU | Kawasan | Struktur Skala Upah Permenaker No.1/2017 Hanya Isapan Jempol Belaka


Banda Aceh, BU

Permenaker No. 1/2017 tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU) sudah ditandatangani pada tanggal 21 Maret lalu, ungkap Habibie selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPW) KSPI-FSPMI (Konspederasi Serikat Pekerja Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Provinsi Aceh.Permenaker ini sudah ditunggu lama agar pasal 14 PP 78/2015 bisa operasional dan bisa menciptakan sistem pengupahan yang lebih transparan. 

“Harapan kita Kaum buruh pada khususnya dengan terbitnya Permenaker tentang SUSU dimaksud seharusnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk memecahkan masalah pengupahan di republik inim” kata Habibie.

Namun ia menilai amanat Pasal 14 PP No. 78/2015 yang dituangkan dalam Permenaker No. 1/2017 ini sebenarnya bisa dijadikan pekerja untuk mendapatkan kepastian upah di atas upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun sehingga gonjang-ganjing pengupahan akibat Pasal 44 PP No. 78/2015 bisa diminimalisir. Namun setelah membaca Permenaker ini, sepertinya harapan tersebut hanya sebatas isapan jempol saja.

“Ya, setelah membaca Permenaker ini ada beberapa hal yang perlu saya komentar tentang isi permenaker ini, yang selain tidak memberikan kepastian bagi pekerja tetapi juga permenaker ini menciptakan keanehan tersendiri,” katanya.

Diantaranya, pertama, dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 yang mengatur SUSU hanya sebatas upah pokok, tidak termasuk tunjangan tetap, maka kemungkinan pembayaran upah di bawah upah minimum akan tetap berpeluang terjadi. Bila dalam SUSU tersebut upah pokok dibuat di bawah upah minimum dengan alasan ada tunjangan tetap sehingga upah pokok plus tunjangan tetap lebih dari upah minimum yang berlaku, bagaimana pekerja akan tahu nilai tunjangan tetapnya bila tidak dimuat di SUSU.Selain itu ketentuan ini juga akan mengaburkan kewajiban pengusaha untuk membayar iuran jaminan sosial berdasarkan upah pokok plus tunjangan tetap.

Kedua, dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 maka kemungkinan pekerja hanya diberitahukan tentang struktur skala upah untuk golongan jabatan sesuai jabatan pekerja yang bersangkutan sehingga pekerja tidak tahu struktur dan skala upah secara utuh. Kondisi ini akan tetap tidak menciptakan keterbukaan dalam pengupahan. Degan adanya ketidak terbukaan ini maka akan ada kecurigaan terkait praktek diskriminasi pengupahan.

Permenaker ini juga seharusnya menekankan kata "Memberitahukan" dengan makna hard copy SUSU diberikan ke setiap pekerja, tidak hanya diberitahukan secara lisan. Kalau hanya secara lisan maka pekerja akan menjadi lupa beberapa hari kemudian.

Pekerja tidak punya bukti tentang SUSU tersebut bila dikemudian hari ada perselisihan. Ketiga, pasal 9 ayat 2 dan 3 Permenaker ini mereduksi kata "Melampirkan" menjadi "Memperlihatkan". “Menurut saya seharusnya kata ‘Melampirkan’ berarti struktur dan skala upah menjadi satu kesatuan degan PP atau PKB.Sangat aneh bila pejabat disnaker hanya disuruh melihat saja dan setelah itu mengembalikan struktur skala upah pada saat itu juga ke pengusaha,” kata Habibie.

Kalau hanya memperlihatkan saja dan langsung dikembalikan pada saat itu juga, dimana fungsi pejabat disnaker untuk melakukan pengecekan secara lebih teliti dan melakukan pengawasan dalam proses implementasi struktur dan skala upah tersebut di tempat kerja. Kalau pejabat disnaker tidak memiliki dokumen SUSU, bagaimana pejabat disnaker bisa mengkros cek bila ada laporan penyimpangan pelaksanaan SUSU oleh manajemen.

Kalau hanya memperlihatkan saja artinya permenaker No. 1/2017 ini sangat meragukan integritas pejabat disnaker.Selain itu, bila pejabat disnaker hanya diperlihatkan saja maka bisa-bisa pengusaha membuat SUSU degan asal asalan atau SUSU perusahaan lain yang diganti nama saja padahal perusahaan tersebut sesungguhnya tidak punya SUSU.

“Permenaker ini sudah mereduksi semangat kehadiran Pasal 14 PP No. 78/2015. Permenaker ini dibuat dengan setengah hati, tidak dibuat untuk mendapatkan solusi tentang sistem pengupahan di negara kita. Permenaker ini malah berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi hubungan industrial kita,” ukas Habibie. (M.Damanik)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 165853


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA