Selasa, 23 Oktober 2018

Puluhan Rumah Warga Desa Margorejo Rusak Terkena Angin Kencang | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8378
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6826
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5769
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5355
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5140
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4551
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4302
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3909
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3189
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3145
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2991
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2895
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2893
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2819
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2693
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2633
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2625
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2595
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2548
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2533
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Wakapolres Melawi Buka Diklatsar

BU | 20 Oct 2018 | 09:24 | 2177

Waka Polres Melawi Kompol Jajang, S. Kom membuka kegiatan...


Kanit Reskrim Ella Hilir Imbau Kamtibmas

BU | 20 Oct 2018 | 12:45 | 2176

Kanit Teskrim dan Kanit Sabhara Polsek Ella Hilir...


BU | 04 Apr 2017 | 06:32:30 | 1218 | Kawasan | Dibaca : 350 kali

Struktur Skala Upah Permenaker No.1/2017 Hanya Isapan Jempol Belaka

BU | Kawasan | Struktur Skala Upah Permenaker No.1/2017 Hanya Isapan Jempol Belaka


Banda Aceh, BU

Permenaker No. 1/2017 tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU) sudah ditandatangani pada tanggal 21 Maret lalu, ungkap Habibie selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPW) KSPI-FSPMI (Konspederasi Serikat Pekerja Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Provinsi Aceh.Permenaker ini sudah ditunggu lama agar pasal 14 PP 78/2015 bisa operasional dan bisa menciptakan sistem pengupahan yang lebih transparan. 

“Harapan kita Kaum buruh pada khususnya dengan terbitnya Permenaker tentang SUSU dimaksud seharusnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk memecahkan masalah pengupahan di republik inim” kata Habibie.

Namun ia menilai amanat Pasal 14 PP No. 78/2015 yang dituangkan dalam Permenaker No. 1/2017 ini sebenarnya bisa dijadikan pekerja untuk mendapatkan kepastian upah di atas upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun sehingga gonjang-ganjing pengupahan akibat Pasal 44 PP No. 78/2015 bisa diminimalisir. Namun setelah membaca Permenaker ini, sepertinya harapan tersebut hanya sebatas isapan jempol saja.

“Ya, setelah membaca Permenaker ini ada beberapa hal yang perlu saya komentar tentang isi permenaker ini, yang selain tidak memberikan kepastian bagi pekerja tetapi juga permenaker ini menciptakan keanehan tersendiri,” katanya.

Diantaranya, pertama, dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 yang mengatur SUSU hanya sebatas upah pokok, tidak termasuk tunjangan tetap, maka kemungkinan pembayaran upah di bawah upah minimum akan tetap berpeluang terjadi. Bila dalam SUSU tersebut upah pokok dibuat di bawah upah minimum dengan alasan ada tunjangan tetap sehingga upah pokok plus tunjangan tetap lebih dari upah minimum yang berlaku, bagaimana pekerja akan tahu nilai tunjangan tetapnya bila tidak dimuat di SUSU.Selain itu ketentuan ini juga akan mengaburkan kewajiban pengusaha untuk membayar iuran jaminan sosial berdasarkan upah pokok plus tunjangan tetap.

Kedua, dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 maka kemungkinan pekerja hanya diberitahukan tentang struktur skala upah untuk golongan jabatan sesuai jabatan pekerja yang bersangkutan sehingga pekerja tidak tahu struktur dan skala upah secara utuh. Kondisi ini akan tetap tidak menciptakan keterbukaan dalam pengupahan. Degan adanya ketidak terbukaan ini maka akan ada kecurigaan terkait praktek diskriminasi pengupahan.

Permenaker ini juga seharusnya menekankan kata "Memberitahukan" dengan makna hard copy SUSU diberikan ke setiap pekerja, tidak hanya diberitahukan secara lisan. Kalau hanya secara lisan maka pekerja akan menjadi lupa beberapa hari kemudian.

Pekerja tidak punya bukti tentang SUSU tersebut bila dikemudian hari ada perselisihan. Ketiga, pasal 9 ayat 2 dan 3 Permenaker ini mereduksi kata "Melampirkan" menjadi "Memperlihatkan". “Menurut saya seharusnya kata ‘Melampirkan’ berarti struktur dan skala upah menjadi satu kesatuan degan PP atau PKB.Sangat aneh bila pejabat disnaker hanya disuruh melihat saja dan setelah itu mengembalikan struktur skala upah pada saat itu juga ke pengusaha,” kata Habibie.

Kalau hanya memperlihatkan saja dan langsung dikembalikan pada saat itu juga, dimana fungsi pejabat disnaker untuk melakukan pengecekan secara lebih teliti dan melakukan pengawasan dalam proses implementasi struktur dan skala upah tersebut di tempat kerja. Kalau pejabat disnaker tidak memiliki dokumen SUSU, bagaimana pejabat disnaker bisa mengkros cek bila ada laporan penyimpangan pelaksanaan SUSU oleh manajemen.

Kalau hanya memperlihatkan saja artinya permenaker No. 1/2017 ini sangat meragukan integritas pejabat disnaker.Selain itu, bila pejabat disnaker hanya diperlihatkan saja maka bisa-bisa pengusaha membuat SUSU degan asal asalan atau SUSU perusahaan lain yang diganti nama saja padahal perusahaan tersebut sesungguhnya tidak punya SUSU.

“Permenaker ini sudah mereduksi semangat kehadiran Pasal 14 PP No. 78/2015. Permenaker ini dibuat dengan setengah hati, tidak dibuat untuk mendapatkan solusi tentang sistem pengupahan di negara kita. Permenaker ini malah berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi hubungan industrial kita,” ukas Habibie. (M.Damanik)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 513558


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA