Irwasda Polda Kalbar Ajak Transparansi

BU | 16 Apr 2018 | 11:43 | 1812

Wakapolda Kalbar Asistensi Polres Melawi

BU | 16 Apr 2018 | 10:49 | 1811

BU | 04 Apr 2017 | 06:32:30 | 1218 | Kawasan | Dibaca : 213 kali

Banda Aceh, BU
Permenaker No. 1/2017 tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU) sudah ditandatangani pada tanggal 21 Maret lalu, ungkap Habibie selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPW) KSPI-FSPMI (Konspederasi Serikat Pekerja Indonesia-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Provinsi Aceh.Permenaker ini sudah ditunggu lama agar pasal 14 PP 78/2015 bisa operasional dan bisa menciptakan sistem pengupahan yang lebih transparan. 

“Harapan kita Kaum buruh pada khususnya dengan terbitnya Permenaker tentang SUSU dimaksud seharusnya bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk memecahkan masalah pengupahan di republik inim” kata Habibie.

Namun ia menilai amanat Pasal 14 PP No. 78/2015 yang dituangkan dalam Permenaker No. 1/2017 ini sebenarnya bisa dijadikan pekerja untuk mendapatkan kepastian upah di atas upah minimum yang berlaku bagi pekerja yang sudah bekerja di atas satu tahun sehingga gonjang-ganjing pengupahan akibat Pasal 44 PP No. 78/2015 bisa diminimalisir. Namun setelah membaca Permenaker ini, sepertinya harapan tersebut hanya sebatas isapan jempol saja.

“Ya, setelah membaca Permenaker ini ada beberapa hal yang perlu saya komentar tentang isi permenaker ini, yang selain tidak memberikan kepastian bagi pekerja tetapi juga permenaker ini menciptakan keanehan tersendiri,” katanya.

Diantaranya, pertama, dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 yang mengatur SUSU hanya sebatas upah pokok, tidak termasuk tunjangan tetap, maka kemungkinan pembayaran upah di bawah upah minimum akan tetap berpeluang terjadi. Bila dalam SUSU tersebut upah pokok dibuat di bawah upah minimum dengan alasan ada tunjangan tetap sehingga upah pokok plus tunjangan tetap lebih dari upah minimum yang berlaku, bagaimana pekerja akan tahu nilai tunjangan tetapnya bila tidak dimuat di SUSU.Selain itu ketentuan ini juga akan mengaburkan kewajiban pengusaha untuk membayar iuran jaminan sosial berdasarkan upah pokok plus tunjangan tetap.

Kedua, dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 maka kemungkinan pekerja hanya diberitahukan tentang struktur skala upah untuk golongan jabatan sesuai jabatan pekerja yang bersangkutan sehingga pekerja tidak tahu struktur dan skala upah secara utuh. Kondisi ini akan tetap tidak menciptakan keterbukaan dalam pengupahan. Degan adanya ketidak terbukaan ini maka akan ada kecurigaan terkait praktek diskriminasi pengupahan.

Permenaker ini juga seharusnya menekankan kata "Memberitahukan" dengan makna hard copy SUSU diberikan ke setiap pekerja, tidak hanya diberitahukan secara lisan. Kalau hanya secara lisan maka pekerja akan menjadi lupa beberapa hari kemudian.

Pekerja tidak punya bukti tentang SUSU tersebut bila dikemudian hari ada perselisihan. Ketiga, pasal 9 ayat 2 dan 3 Permenaker ini mereduksi kata "Melampirkan" menjadi "Memperlihatkan". “Menurut saya seharusnya kata ‘Melampirkan’ berarti struktur dan skala upah menjadi satu kesatuan degan PP atau PKB.Sangat aneh bila pejabat disnaker hanya disuruh melihat saja dan setelah itu mengembalikan struktur skala upah pada saat itu juga ke pengusaha,” kata Habibie.

Kalau hanya memperlihatkan saja dan langsung dikembalikan pada saat itu juga, dimana fungsi pejabat disnaker untuk melakukan pengecekan secara lebih teliti dan melakukan pengawasan dalam proses implementasi struktur dan skala upah tersebut di tempat kerja. Kalau pejabat disnaker tidak memiliki dokumen SUSU, bagaimana pejabat disnaker bisa mengkros cek bila ada laporan penyimpangan pelaksanaan SUSU oleh manajemen.

Kalau hanya memperlihatkan saja artinya permenaker No. 1/2017 ini sangat meragukan integritas pejabat disnaker.Selain itu, bila pejabat disnaker hanya diperlihatkan saja maka bisa-bisa pengusaha membuat SUSU degan asal asalan atau SUSU perusahaan lain yang diganti nama saja padahal perusahaan tersebut sesungguhnya tidak punya SUSU.

“Permenaker ini sudah mereduksi semangat kehadiran Pasal 14 PP No. 78/2015. Permenaker ini dibuat dengan setengah hati, tidak dibuat untuk mendapatkan solusi tentang sistem pengupahan di negara kita. Permenaker ini malah berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi hubungan industrial kita,” ukas Habibie. (M.Damanik)

Sumber : -

FORM KOMENTAR