Rabu, 24 Januari 2018

Banjir Parah, Wilayah Sobang Jadi Lautan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5879
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4930
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4823
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3864
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3640
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3624
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3323
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3025
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2437
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2376
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2285
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2094
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2060
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
14
683
2054
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
15
10
2053
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
2003
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1977
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1977
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1973
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1940
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 16 May 2017 | 01:57:31 | 1261 | News Maker | Dibaca : 164 kali

Sisa BOS SMK Kota Tegal Rp 1,1 Milyar Diduga Belum Dikembalikan ke Kas Negara

BU | News Maker | Sisa Bos Smk Kota Tegal Rp 1,1 Milyar Diduga Belum Dikembalikan Ke Kas Negara


Tegal, BU

Dana BOS SMK Kota Tegal yang di terima oleh satuan pendidikan SMK baik Negeri maupun Swasta dari pos Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) jika di hitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kemarin mencapai Rp 30.000.000.000 lebih, belum termasuk BOS Daerah (BOSDA).

Pemerintah Kota Tegal memberikan BOSDA ke SMK sekitar Rp 3.000.000.000 yang merupakan alokasi dana APBD Kota Tegal. Jumlah SMK di Kota Tegal sekitar 20 SMK terdiri dari 3 SMK Negeri dan 17 SMK Swasta. Secara kuantitas jumlah SMK Kota Tegal relatif sedikit di banding Kabupaten tetangga seperti Brebes , Pemalang dan Kabupaten Tegal yang rata-rata di atas 50 sekolah SMK.

Terkait dengan dana BOS SMK Kota Tegal diduga terdapat sisa lebih salur yang belum di kembalikan ke kas negara. Pengembalian dana tersebut sebetulnya jelas di atur dalam Juknis BOS Kemendikbud RI, hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Tranfers ke Daerah dan Dana Desa dalam Pasal 25 ayat (4) “Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk daerah tidak terpencil, maka lebih salur Dana BOS diperhitungkan dengan ketentuan” : (a). untuk triwulan I, triwulan II dan triwulan III diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS, triwulan berikutnya; dan (b). untuk triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Hal yang sama juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Tranfers ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 78 ayat (4) ,ayat (1) Namun demikian beberapa SMK di Kota Tegal rupanya tidak jeli dalam perhitungan & pengelolaan dana BOS yang menyebabkan di temukan adanya sisa lebih salur dana BOS yang belum dan / atau tidak di kembalikan ke kas negara, yang lebih memprihatinkan lagi sisa tersebut sejak tahun anggaran 2013, dari 20 SMK Negeri dan Swasta terakumulasi sekitar Rp 1,1 Milyar. Hal ini menjadi tanda tanya dan perlu dipertanyakan terutama kepada pihak sekolah.

Dan temuan tersebut di akui oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tegal, dimana salah satu SMK yang dilaporkan terdapat lebih salur mencapai Rp 161.000.000. Saat ini pihak Kejaksaan Kota Tegal sedang melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat untuk mendalami temuan tersebut. Tim Bhayangkara Utama yang terdiri dari Hargo Kusprihanto, Eko Tanuri dan RB Supriwanto berpendapat, bahwa dugaan temuan tersebut berdasarkan perhitungan data resmi yang dirilis dari dinas pendidikan Provinsi maupun dari SK Kemendikbud, dari perhitungan dan analisis didapat adanya dugaan selisih jumlah dana BOS yang diterima SMK yang ada di Kota Tegal dengan jumlah peserta didik di masing-masing SMK. Adanya lebih salur dana BOS yang belum dikembalikan bisa dijadikan dugaan dan/atau keterangan awal indikasi mal-administrasi di satuan pendidikan yang dimaksud. Karena pada hakekatnya dana yang di gunakan harus sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut Eko Tanuri yang berpengalaman di dunia dikmen dan manajemen BOS saat di wawancarai media Bhayangkara Utama, “untuk itu pemeriksaan dan penyelidikan tidak sebatas temuan ini tapi sampai di penggunaanya atau LPJnya, dugaan & kemungkinan belanja fiktif, dobel pengadaan, belanja sebagian (50%), kwitansi tembak, retur barang dll, “ jelas Eko.

Kemungkinan adanya unsur kelalaian, kesengajaan, ketidaktahuan maupun faktor pengelolaan yang tidak transparan akhirnya kembali kepada Kepala Sekolah sebagai pemegang kebijakan akademis dan kebijakan finansial di satuan pendidikan masing-masing. “Kami selaku warga masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi, mengingat dana BOS merupakan anggaran negara/ APBN yang jika ada kelebihan, meski hanya 1 Peserta Didik atau setara Rp 1.400.000 harus di pertanggungjawabkan, apalagi kok sampai puluhan atau ratusan juta dan terjadi sejak 3 tahun yang lalu”, jelas Suswanto’ salah satu Tim Leader Bhayangkara Utama.

Sekarang tinggal pihak berwajib untuk mengungkap lebih jauh, dugaan dan indikasi praktek – praktek yang mengarah pada tindak kejahatan korupsi di sekolah khususnya SMK Kota Tegal, prinsip kejujuran, disiplin dan penegakan hukum di uji mengingat potensi pihak-pihak yang berkepentingan dan intervensi dalam rangka menumpulkan kasus dengan segala cara.

Dan kepedulian masyarakat akan kasus dana BOS selayaknya mendapatkan apresiasi sesuai Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun yang lebih penting lagi pembinaan dan pendampingan dari masyarakat dan elemen masyarakat lainya sebagai bentuk kontrol sosial bagi satuan pendidikan agar tidak terulang kembali.(tim/ Suswanto Pml)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 813440


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA