
Ciamis, BU
Untuk mendukung Program
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam bidang menetaskan angka
kemiskinan di daerah,Selasa 24/04) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA)Kabupaten Ciamis menggandeng
Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB).
Kegiatan tersebut dilakasanaakan
di Aula Dinas PPKBPPPA Kabupaten Ciamis, yang dihadiri dari berbagai media yang
sudah menjadi anggota Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) salah satunya
media
BhayangkaraUtama.Diharapkan dengan merangkul Ikatan
Penulis Keluarga Berencana (IPKB) bisa membantu kinerja Pemerintah terutama
dalam mengetaskan
angka kemiskinan dan media
dapat menyampaikan berbagai program PPKB kepada masyarakat.
“Dengan
adanya IPKB ini tentu apa yang menjadi harapan kita yaitu bisa menekan
laju penduduk di Ciamis saat ini bisa tercapai dan teratasi,"tutur Kepala Bidang
Pengendalian, Penggerak
Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Ciamis, Wiwik Dwikora,SH,Msiyang di dampingi dua orang
kasinya yaitu Ir.Japar Siddiq,Msidan Dra.Yeti Rosmiati.
Dikatakannya semakin media
banyak menyuarakan, akan semakin mendukung program revitalisasi program
keluarga berencana.
"Tanpa ada program
sosialisasi yang lebih dan tanpa ada tulisan dari IPKB yang dimuat melalui
berbagai media, info program KB akan semakin minim diketahui masyarakat serta
perlu kerja sama dengan Intansi yang berkaitan,"jelasnya.
Sementara
itu Kasi Pengendalian
Penduduk
Ir.Japar siddiiqdalam
pemaparannya kepada anggota IPKB menjelaskan,saat ini pemerintah akan mencanangkan kampung KB dan ditargetkan
tahun 2017 di semua kecamatan di Kabupaten Ciamis sudah memiliki satu kampung KB.
Satu
percontohan daerah yang telah ada kampung KB itu ada di wilayah Panumbangan
yang dibangun pada tahun 2016.Indikator
untuk penentuan penetapan kampung KB,pertama dilihat dari jumlah keluarga miskin,kesertaan ber KB dibawah 65% dan terletak di
daerah pinggir atau perbatasan.
Ditegaskan Japar bahwa dengan
adanya kampung KBdapat
membantu memberikan kontribusi yaitu jumlah kemiskinan di kampung tersebut bisa
teratasi dan terselesaikan.
Kegiatan kampung KB merupakan
kampung lintas sektor untuk mengatasi angka kemiskinan yang sekupnya dari Dusun
dan RW.
“Saat
ini dari data yang tercatat di Dinas KB,ada 190 ribu jumlah pra KS dan KS 1,dan
dari data tersebut pada tahun 2019 harus sudah selesai dan itu memerlukan
integritas yang maksimal dari semua lintas sektor termasuk dari para anggota
IPKB,"jelas Japar.
(Tim)