Rabu, 19 September 2018

Polres Tangerang Selatan Terima Bantuan 96 Helm dari Swasta | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7941
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6623
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5661
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5128
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4943
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4471
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4205
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3799
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3093
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3008
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2929
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2822
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2773
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2669
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2640
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2567
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2560
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2535
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2487
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2476
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Parkir Liar Diamankan Polsek Pamulang

BU | 13 Sep 2018 | 02:51 | 2092

Tujuh personil Polsek Pamulang, Polres Tangerang Selatan...


Polsek Cisauk Amankan 2 Tukang Parkir

BU | 13 Sep 2018 | 02:57 | 2091

Dua orang tukang parkir liar alias pak ogah diamankan di...


BU | 08 Jun 2017 | 04:23:30 | 1292 | Warta Utama | Dibaca : 338 kali

Dana aspirasi Anggota DPRD Bukan Tuk Pribadi

BU | Warta Utama | Dana Aspirasi Anggota Dprd Bukan Tuk Pribadi


Ketapang, BU

Berdasarkan penyelusuran data dan aturan yang telah di lakukan oleh Tim Investigasi LIDIK KRIMSUS RI dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat, A.RAHMAN HS mengatakan bahwa di dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2003  tentang susduk MPR,  SPR,  DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tatib DPRD serta PP nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD,  tidak ada peraturan yang mengatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD.  A. RAHMAN HS memaparkan bahwa di dalam PP nomor 24 Tahun 2004 jelas di atur tentang keungan anggota DPRD,  dan di dalam PP nomor 16 Tahun 2010 juga jelas di atur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan di dalam pasal 91 huruf i menyatakan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran.

Selain itu di dalam pasal 98 ayat (3) anggota DPRD di larang melakukan KKN serta di larang  menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebgaimana di tegaskan dalam pasal 99 ayat (2).Dana aspirasi atau paket aspirasi, yang sangat di duga keras untuk di kuasai oleh anggota DPRD jika itu di lakukan oleh anggota DPRD termasuk kata gori gratifikasi sesuai dengan Undang - undang Nomor 31 Tshun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persekongkolan (KKN). Permintaan anggota DPRD Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tentang dana aspirasi yang di peruntukan sebagai paket.

Proyek aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum. Oleh karena itu perlu di ketahui,  di dalam Perundang undangan terkait DPR seperti Undang-undang Nomor 17/2014, tidak menyebutkan secara eksplisit dana aspirasi,  yang di kenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan (dapil).

Hal ini ditegaskan oleh A. RAHMAN HS Tim Investigsi LIDIK KRIMSUS RI DPP DPP kalimantan Barat menyatakan bahwa selain usulan masyarakat, juga usulan camat,  Bupati dan Gubernur bisa di sampaikan juga melalui UP2DP tetapi usulan itu terserah kepada Pemerintah untuk menindaklanjutinya,  karena anggota DPR bukan pengguna kuasa anggaran. 

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang telah berhasil di himpun oleh Tim investigasi LIDIK KRIMSUS RI DPP kalimantan Barat,  A.RAHMAN HS mensinyalir banyak terdapat nota atau daptar paket proyek  dari beberapa oknum DPRD Kabupaten Ketapang yang di bawa oleh oknum kontraktor kepada Dinas terkait agar paket proyek aspirasi tersebut dapat di berikan oleh Dinas terkait kepada oknum kontraktor, bahkan nota paket proyek yang di berikan oleh oknum DPRD tersebut si suga keras sudah melampaui kuata anggaran aspirasi sehingga sampai merambah ke daerah dapil lain. 

Modus Oprandi oknum DPRD tersebut membuat para KPA dan PA SKPD kebingungan ungkap A. RAHMAN HS.



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 825201


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA