Kamis, 18 Januari 2018

Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Pemalsuan Ijazah | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5844
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4918
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4749
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3843
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3618
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3611
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3308
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3002
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2429
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2366
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2280
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2085
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2052
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
2047
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2043
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
1979
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1971
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1968
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1964
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1931
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


Sat Binmas Polresta Bogor Penyuluhan

BU | 14 Dec 2017 | 09:04 | 1632

Sat Binmas Polresta Bogor gelar penyuluhan


BU | 08 Jun 2017 | 04:23:30 | 1292 | Warta Utama | Dibaca : 155 kali

Dana aspirasi Anggota DPRD Bukan Tuk Pribadi

BU | Warta Utama | Dana Aspirasi Anggota Dprd Bukan Tuk Pribadi


Ketapang, BU

Berdasarkan penyelusuran data dan aturan yang telah di lakukan oleh Tim Investigasi LIDIK KRIMSUS RI dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat, A.RAHMAN HS mengatakan bahwa di dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2003  tentang susduk MPR,  SPR,  DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tatib DPRD serta PP nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD,  tidak ada peraturan yang mengatur mengenai dana aspirasi bagi anggota DPRD.  A. RAHMAN HS memaparkan bahwa di dalam PP nomor 24 Tahun 2004 jelas di atur tentang keungan anggota DPRD,  dan di dalam PP nomor 16 Tahun 2010 juga jelas di atur mengenai hak, kewajiban dan kode etik DPRD bahkan di dalam pasal 91 huruf i menyatakan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas anggota DPRD berdasarkan ketersediaan anggaran.

Selain itu di dalam pasal 98 ayat (3) anggota DPRD di larang melakukan KKN serta di larang  menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, dengan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebgaimana di tegaskan dalam pasal 99 ayat (2).Dana aspirasi atau paket aspirasi, yang sangat di duga keras untuk di kuasai oleh anggota DPRD jika itu di lakukan oleh anggota DPRD termasuk kata gori gratifikasi sesuai dengan Undang - undang Nomor 31 Tshun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persekongkolan (KKN). Permintaan anggota DPRD Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat tentang dana aspirasi yang di peruntukan sebagai paket.

Proyek aspirasi adalah benar-benar memalukan dan melanggar hukum. Oleh karena itu perlu di ketahui,  di dalam Perundang undangan terkait DPR seperti Undang-undang Nomor 17/2014, tidak menyebutkan secara eksplisit dana aspirasi,  yang di kenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan (dapil).

Hal ini ditegaskan oleh A. RAHMAN HS Tim Investigsi LIDIK KRIMSUS RI DPP DPP kalimantan Barat menyatakan bahwa selain usulan masyarakat, juga usulan camat,  Bupati dan Gubernur bisa di sampaikan juga melalui UP2DP tetapi usulan itu terserah kepada Pemerintah untuk menindaklanjutinya,  karena anggota DPR bukan pengguna kuasa anggaran. 

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang telah berhasil di himpun oleh Tim investigasi LIDIK KRIMSUS RI DPP kalimantan Barat,  A.RAHMAN HS mensinyalir banyak terdapat nota atau daptar paket proyek  dari beberapa oknum DPRD Kabupaten Ketapang yang di bawa oleh oknum kontraktor kepada Dinas terkait agar paket proyek aspirasi tersebut dapat di berikan oleh Dinas terkait kepada oknum kontraktor, bahkan nota paket proyek yang di berikan oleh oknum DPRD tersebut si suga keras sudah melampaui kuata anggaran aspirasi sehingga sampai merambah ke daerah dapil lain. 

Modus Oprandi oknum DPRD tersebut membuat para KPA dan PA SKPD kebingungan ungkap A. RAHMAN HS.



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 281330


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA