Rabu, 18 Oktober 2017

KAPOLRES NGOPI BARENG DENGAN JURNALIS DAN ASOSIASI KOMUNITAS WARTAWAN PEMALANG | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES ULANG TAHUN KE 4 ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
4987
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4730
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
03
130
3558
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
04
696
3370
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
3277
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
06
660
3143
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3014
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
2589
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2273
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2265
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2135
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
12
382
1951
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
13
551
1951
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
14
683
1909
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
15
10
1906
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
16
267
1880
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
17
129
1857
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
18
117
1843
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
19
108
1811
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BU | 16 Nov 2015 | News Maker
20
93
1724
Kapolda Kepri Marah Besar ??
Dua orang anggota Polda Kepri ikut ditangkap dalam penggereb .....


BACA JUGA .....

Ngopi Bareng Kapolres Pemalang

BU | 16 Oct 2017 | 09:11 | 1554

Sekitar 50 jurnalis dari beberapa asosiasi dan komunitas...


Motivasi Pangdam IV/Diponegoro

BU | 15 Oct 2017 | 09:53 | 1547

Mayjen TNI, Tatang Sulaiman Pangdam IV/Diponegoro, memberi..


BU | 02 Aug 2017 | 11:29:31 | 1365 | News Maker | Dibaca : 72 kali

KLIMAKS DPR VS KPK SETNOV TERSANGKA

BU | News Maker | Klimaks Dpr Vs Kpk Setnov Tersangka

Jakarta, BU
Buntut perseteruan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya mulai mencapai klimaks dengan ditetapkannya Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi  KTP Elektronik.


Ketua DPR RI Setya Novanto

“KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ketua Umum Partai Golkar tersebut diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. “Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru,” ujar Agus.

Dikatkan, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi karena menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Akibatnya, negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Tokoh yang sebelumnya juga mencuat dengan kasus Papa Minta Saham dan sempat dicopot dari posisi Ketua DPR ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa Sugiharto dan Irman, menyebut  Setya Novanto bersama-sama melakukan korupsi dengan keduanya. Peran Novanto disebutkan mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.

Menanggapi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan tak akan mengubah sikap politik partainya yang akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla hingga berakhir pada tahun 2019. “Tidak akan berubah posisi Golkar untuk dukung pemerintahan sekaligus mendukung Jokowi sebagai capres di pemilu 2019 mendatang,” kata Idrus, di depan kediaman Novanto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017) malam.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, meski Setya Novanto tersangka namun tidak otomatis berhenti dari Ketua DPR RI, sebab, hanya bisa diberhentikan bila ada keputusan pengaddilan yang inkracht, atau jika partainya mengajukan pergantian ke DPR. “Tergantung partai atau fraksi,” ujarnya. Menyusul penetapan itu, mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) mengingatkan kemungkinan tindakan Pansus Hak Angket DPR RI kepada KPK. Pansus ini terbentuk merespons pengakuan politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, yang mengaku ditekan anggota Komisi III terkait kasus e-KTP. DPR membentuk Pansus ini untuk membuktikan pernyataan Miryam dan sekaligus membuktikan kebenaran tekanan yang diterima Miryam dari penyidik KPK.

“Ada 3 tindakan yang potensial terjadi dan harus dihadapi KPK, dan harus diantisipasi yaitu misalnya kesatu, sangat mungkin, tekanan dari Pansus akan kian ‘brutal’ dan ‘membabi buta’,” kata BW dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2017). Kemungkinan lain adalah adanya oknum penegak hukum yang tak setuju dengan penetapan tersebut akan bekerjasama untuk melakukan tekanan kepada KPK. Untuk itu  KPK, kata dia, harus mengantisipasi adanya dugaan yang akan ‘mengkooptasi’ pengadilan melalui tangan-tangan tertentu. Karenanya, “KPK harus juga mengantisipasi serangan balik, baik berupa kekerasan maupun kriminalisasi,” jelasnya. (fik)




Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 519742


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA