Kamis, 15 November 2018

Bupati Beri Penghargaan 47 Wajib Pajak Panutan Terbaik | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8561
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7017
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5816
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5515
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5250
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4592
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4395
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3979
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3234
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3192
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
3021
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2992
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2955
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2847
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2710
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2677
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2666
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2623
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2586
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2563
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Kajari Sidoarjo Komit Berantas Korupsi

BU | 15 Nov 2018 | 07:34 | 2254

Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkomitmen memberantas...


Tim MABM Sintang Juara II FSBM

BU | 14 Nov 2018 | 06:04 | 2251

Tim Kabupaten Sintang berhasil meraih juara II dalam


BU | 02 Aug 2017 | 11:22:31 | 1366 | News Maker | Dibaca : 270 kali

MENKOPOLHUKAM WIRANTO BANTAH PERPPU ORMAS SEWENANG-WENANG

BU | News Maker | Menkopolhukam Wiranto Bantah Perppu Ormas Sewenang-wenang


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

Jakarta, BU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemerintah telah sewenang-wenang menertibkan organisasi kemasyarakatan. Sebab, pemerintah memiliki dasar kuat untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

“Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar adanya keadaan yang membutuhkan,” ujar Wiranto, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, di Gedung Kementerian Polhukam, Jakarta Rabu (12/7/2017).

Menurut Wiranto hal tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/puuVII Tahun 2009. penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang tidak memadai lagi.

“Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum,” ujar dia.
Terpisah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut Perppu itu hanya untuk “mempermudah” pembubaran atau pelarangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah dinilainya tidak siap menghadapi perkembangan politik yang terjadi di masyarakat. Sebab, pembubaran atau pelarangan tidak menjamin sebuah ormas tidak akan berkembang mengingat Ormas yang berakar pada ideologi tetap akan berkembang sebagai gerakan bawah tanah jika penyebabnya tidak diatasi dan diselesaikan.

“Jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, dampaknya akan bisa sangat serius, terutama terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat,” kata Abdul dalam siaran persnya, Rabu (12/7).  (fik)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 430303


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA