PWRI Kabupaten Bogor Bakal Safari

BU | 30 Apr 2019 | 06:50 | 2417

Bawaslu dan Panwascam Sidoarjo Rakor

BU | 29 Apr 2019 | 12:45 | 2414

BU | 28 Sep 2017 | 01:13:30 | 1483 | News Maker | Dibaca : 286 kali

Depok, BU
Pro kontra kebijakan pemerintah Kota Depok terkait program sistem satu arah (SSA) dijalur Dewi Sartika, Nusantata dan Arif Rahman Hakim mendapat penolakan oleh warga. Hal ini dinilai dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap warga Depok, bukan untuk sebagai pengurai kemacetan di wilayah tersebut malah sebaliknya imbas SSA berdampak kemacetan baru diwilayah lain bahkan mematikan perekonomian diwilayah tersebut dari dampak SSA, kata Suparno salah satu warga Kampung Lio yang merasa keberatan adanya SSA itu dan menyikapi permasalahan pro kontra Program SSA ini.

Yusmanto Sekretaris Dishub Kota Depok menjelaskan, tuntutan itu kita terima dan sangat kita hargai, namun kita akan kaji ulang katanya. Dia memperbandingkan negara di Phillipina yaitu kota Cebu, kota termacet se dunia dan daerah bogor nomor dua termacet, ”cara menanggulanginya mereka menggunakan jalur Sistem Satu Arah (SSA) namun jalannya lancar lancar aja “katanya. Karena adanya SSA sehingga terjadinya peningkatan kinerja jalan, itupun secara maximal, indikasi yang tercapai itu, seperti jarak tempuh semakin panjang. Waktu tempuh semakin singkat dan panjang antrian semakin pendek,” perubahan itu hanya menunggu waktu saja, sehingga masyarakat harus sabar” lanjutnya. Dengan begitu Dishub kota depok, akan senantiasa memantau titik wilayah yang rawan kemacetan, “namanya masih uji coba, wajar saja kalau ada yang suka dan ada yang tidak suka, tutupnya.

Berbeda dengan pendapat kalangan aktivis Depok yang ditemui di lapangan " Depok belum siap bila di pakai untuk system SSA, karena selain lebar jalan masih terdapat belokan untuk kendaraan yang berputar ke arah Jl Tole Iskandar maupun ke arah terminal, ini yang menyebabkan terhambatnya laju kendaraan dan yang terpenting lagi kenapa pihak pemerintah kota Depok terlalu tergesa gesa dalam membuat keputusan itu, setelah adanya mall di bilangan Jl.  Dewi setrika tanpa melihat struktur dari medan yang ada di lapangan" ucap Teguh yang juga sebagai Ketua Forum Pers Peduli. (M&N)

Sumber : -

FORM KOMENTAR