Kamis, 20 September 2018

Polres Tangerang Selatan Terima Bantuan 96 Helm dari Swasta | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7949
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6631
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5670
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5144
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4950
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4476
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4208
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3802
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3095
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3011
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2932
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2829
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2774
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2678
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2642
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2568
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2563
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2538
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2491
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2479
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Parkir Liar Diamankan Polsek Pamulang

BU | 13 Sep 2018 | 02:51 | 2092

Tujuh personil Polsek Pamulang, Polres Tangerang Selatan...


Polsek Cisauk Amankan 2 Tukang Parkir

BU | 13 Sep 2018 | 02:57 | 2091

Dua orang tukang parkir liar alias pak ogah diamankan di...


BU | 06 Oct 2017 | 10:36:31 | 1528 | News Maker | Dibaca : 221 kali

WIRANTO : SENJATA IMPOR POLRI AKAN DITITIPKAN KE TNI.. BRAVO TNI..!!!

BU | News Maker | Wiranto : Senjata Impor Polri Akan Dititipkan Ke Tni.. Bravo Tni..!!!


Jakarta, BU
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Polri menyerahkan seluruh amunisi tajam yang diimpor kepolisian dari perusahaan asal Bulgaria ke markas besar tentara di Cilangkap, Jakarta Timur. Itu adalah syarat dalam surat rekomendasi yang diterbitkan Gatot untuk sejumlah senjata Polri yang tertahan di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

"Terkait pengadaan SAGL (Stand Alone Granade Launcher/Pelontar Granat) yang masih tertahan, akan segera dikeluarkan rekomendasi Panglima, dengan catatan amunisi tajam dititipkan ke Mabes TNI," kata Menko Polhukam Wiranto kepada wartawan. Hal itu merupakan salah satu butir keputusan rapat koordinasi Polhukam yang dibacakan Wiranto di Jakarta, Jumat, (6/10/2017).

Dalam acara itu Wiranto didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.

Pembelian senjata oleh lembaga negara, kata Wiranto, selama ini didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbeda. Ia berkata, pemerintah berencana membuat regulasi tunggal untuk menghindari polemik yang muncul dalam sebulan terakhir ini.

"Adanya banyak regulasi mengatur pengadaan senjata api sejak 1948. Paling tidak ada empat undang-undang, satu perppu, dan empat peraturan setingkat menteri. Ini mengakibatkan perbedaan pendapat di berbagai institusi," ujarnya.

Setelah rapat, Gatot, Tito, Ryamizard, dan Budi Gunawan tidak berbicara kepada pers. Mereka meninggalkan kantor Kemenko Polhukam secara cepat dengan pengawalan ketat.

Polemik senjata bermula ketika Gatot menyebut terdapat lembaga negara yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli sekitar 5000 senjata api secara ilegal.

Usai pernyataan itu, Wiranto dan Ryamizard menyebut lembaga terakhir yang mengajukan izin pembelian senjata adalah BIN.

Pekan lalu, senjata yang diimpor Polri tertahan di Soekarno-Hatta karena tidak dilengkapi surat rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis TNI. Komandan Brimob Irjen Murad Ismail menyebut senjata itu dibeli untuk melengkapi pasukannya yang bertugas di beberapa daerah seperti Poso dan Papua.

Belakangan, Ryamizard menuding Polri membeli senjata-senjata itu tanpa izin kementeriannya. Padahal merujuk UU 16/2012 dan Peraturan Menhan 17/2014, kepolisian dan 12 lembaga sipil negara wajib mengajukan izin pengadaan senjata ke Kementerian Pertahanan.

Di sisi lain, seperti Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, kepolisian juga memiliki mekanisme internal terkait pembelian senjata. Aturan itu, kata dia, memberi kewenangan kepada Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk menerbitkan izin pembelian senjata di internal kepolisian.

Pada periode 2009-2014, DPR memasukkan RUU Senjata Api dan Bahan Peledak ke dalam program legislasi nasional. Aturan itu diklaim dapat menjadi payung hukum pengadaan dan pengaturan senjata di Indonesia.

Pengamat dari Universitas Padjajaran, Muradi, mengatakan, meskipun Badan Pembinaan Hukum Nasional telah meminta sejumlah ahli untuk membuat naskah akademik rancangan beleid itu, kini pembahasan RUU itu jalan di tempat. (adhe)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 711348


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA