Senin, 22 Januari 2018

Debt Collector Leassing Merajalela, Polsek Cibadak Sukabumi Ambil Sikap | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5864
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4927
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4803
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3858
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3631
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3617
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3318
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3019
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2434
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2370
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2283
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2090
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2056
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
2052
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2047
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
1994
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1973
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1973
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1970
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1933
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 05 Dec 2015 | 12:58:31 | 158 | Gardanusa | Dibaca : 501 kali

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SALAH SATU CIRI GOOD AND CLEAN GOVERMENT

BU | Gardanusa | Keterbukaan Informasi Publik Salah Satu Ciri Good And Clean Goverment



Solok, BU

Kebebasan informasi publik hanyalah salah satu aspek untuk mewujudkan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dengan telah ditetapkannya UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (UU KIP), maka kelemahan-kelemahan pengaturan dalam UU Keuangan Negara diharapkan mulai agak tertutup. Jaminan keterlibatan masyarakat dan akses untuk memperoleh informasi mulai terbuka walaupun masih ada pembatasan-pembatasan dengan alasan kerahasiaan negara. Kehadiran UU Keterbukaan Informasi Publik diharapkan bernilai positif bagi tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyakarat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha sehat dan akselerasi demokrasi.

Yang dimaksud dengan informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka setiap badan publik dituntut untuk mempersiapkan diri dan memahami Undang-undang tersebut. Konsekuensi logis pemberlakuan UU KIP adalah dibentukya komisi informasi untuk menjalankannya, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (jika dibutuhkan). Komisi Informasi ini memiliki fungsi untuk menjalankan UU KIP dan peraturan menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi. Wewenang KIP akan terbagi sebagai lembaga mediasi sengketa informasi public dan ajudikasi non litigasi.

Meski tetap berstatus hukum, pemecahan sengketa ini akan dilakukan secara independen dan tidak melalui kepolisian. Karena jika harus melalui birokrasi pelaporan kepolisian, urusan pelaporan sengketa dianggapakan lebih berbelit dan berpotensi menghambat kerja birokrasi pemerintah. Oleh karena itu UU KIP ini perlu diturunkan dalam bentuk Perda di daerah. Dengan demikian, hal ini bisa ikut menguatkan terbentuknya Komisi Informasi Publik Daerah yang diamanahkan UU KIP.

Dibentuknya Komisi Informasi ini juga memiliki tujuan agar UU KIP dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerinatah dan Badan Publik Non Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya KIP, tentunya akan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan informasi untuk berbagai kepentingan.

Selain itu dengan KIP, masyarakat dapat turut mengawasi berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan. Keseriusan Pemda dan DPRD mengimplementasikan UU KIP bisa menjadi indikator tanggungjawab terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat dan keberpihakan kepada publik. Bagaimana pula konsekuensinya apabila otoritas penyelenggara pemerintahan daerah terlambat mengimplementasikannya? Kalau hal itu terjadi, walau tanpa sanksi apapun hampir pasti menimbulkan atau menambah ketidakpercayaan masyararakat kepada pemimpin, birokrat, dan lembaga politik di daerah.

Bagi pejabat publik, kehadiran UU KIP harus dimaknai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu mereka dituntut untuk mengubah paradigma birokrasi lama, dari birokrasi yang serba tertutup dan korup, menjadi birokrasi yang serba transparan dan bersih. Harapannya, dengan UU No 14 tahun 2008, para pejabat pemerintahan mulai meninggalkan kebiasaan menutup-nutupi informasi dari publik. Sedianya KIP akan memediasi semua sengketa antara pejabat public dengan unsur masyarakat, jadi tak salah jika KIP dapat dijadikan sebagai salah satu ciri dari berlangsungnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean government). **(Risko Mardianto)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 682060


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA