Sabtu, 20 Oktober 2018

Kanit Reskrim Ella Hilir Imbau Kamtibmas di Sosialisasi Belkaga | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8289
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6802
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5743
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5322
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5123
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4540
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4285
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3900
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3176
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3099
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2983
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2888
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
13
119
2872
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2812
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2683
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2624
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2616
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2588
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2540
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2524
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Kanit Reskrim Ella Hilir Imbau Kamtibmas

BU | 20 Oct 2018 | 12:45 | 2176

Kanit Teskrim dan Kanit Sabhara Polsek Ella Hilir...


Polres Melawi Kampanye Safety Riding

BU | 18 Oct 2018 | 07:55 | 2170

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke 63


BU | 07 Dec 2017 | 07:28:31 | 1620 | News Maker | Dibaca : 344 kali

KUNJUNGAN WAKIL KETUA UMUM DAN SEKJEN LKRI KE BARESKRIM MABES POLRI

BU | News Maker | Kunjungan Wakil Ketua Umum Dan Sekjen Lkri Ke Bareskrim Mabes Polri


Elim E Makalmai, Sekjen (Kiri) dan Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum Lidik Krimsus RI (Kanan)
Saat berkunjung ke Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri (06/12/17)
Jakarta, BU
Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) adalah sebuah Lembaga yang bersifat Independen dan dibentuk dengan salah satu tujuan terpenting adalah melakukan fungsi pengawasan kebijakan publik atas penyelengaraan kinerja Pemerintah, Penegakan Demokrasi, dan Penegakan Hak Asasi Manusia ke arah terwujudnya Pemerintah Good Public Governance. 

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Lidik Krimsus RI berupaya agar dapat berkontribusi secara optimal bagi masyarakat banyak yang tersebar di seluruh pelosok tanah air karena Lidik Krimsus RI memiliki ruang lingkup yang berstandar nasional, yakni Lidik Krimsus RI berupaya untuk berkontribusi seoptimal mungkin memberikan kepedulian terhadap perolehan hak–hak akan kepastian hukum, keadilan masyarakat, serta hak–hak ekonomi dan keuangan masyarakat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum dan/atau dasar pijak utama Lidik Krimsus RI.

Berkaitan dengan hal tersebut Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum dan Elim E Makalmai, Sekjen Lidik Krimsus RI pada hari Rabu, (06/12/17) lakukan sosialisasi dan koordinasi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri di Gedung Ombudsman Lantai 2, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ferdy Subagops Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri, menyambut hangat kedatangan mereka dan berbincang-bincang serta saling berbagi informasi untuk mendapatkan penjelasan standar pelaporan pengaduan masyarakat di Dittipikor.

AKBP Sugiyanto Kanit Subdit III pun memberikan beberapa keterangan terkait Standar Operasional Dittipikor, “Untuk kelanjutan pemeriksaan, laporan atau pengaduan masyarakat itu harus disertai dokumen pendukung lengkap” Ujar Sugiyanto. “Dari situ tim akan menelaah laporan tersebut setelah dirasa cukup nanti kita akan memanggil atau mengundang terlapor untuk memberikan keterangan” lanjut AKBP Sugiyanto lagi.

Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum LKRI pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa maksud kedatangan ke Bareskrim Mabes Polri itu sendiri adalah dalam rangka sillaturrahmi dan sosialisasi Visi dan Misi Lidik Krimsus RI sesuai dengan namanya Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ke Bareskrim khususnya Dittipikor, “Harapan saya dengan adanya kunjungan ini LKRI bisa ber sinergi dengan Dittipikor Bareskrim Mabes Polri untuk ikut berperan serta secara aktif memberantas korupsi, ke depannya kami harapkan adanya nanti MoU antara DPN LKRI dengan Dittipikor Bareskrim untuk bersama-sama saling memberikan dan berbagi informasi mengenai temuan dan dugaan terjadinya tindak korupsi yang merugikan keuangan Negara”.

“Setiap laporan yang nantinya akan kita sampaikan ke Dittipikor akan kita kawal terus perkembangannya dan sesuai SOP Dittipikor sendiri akan mengeluarkan SP2HP ke Pendumas, transparansi progress sangat kita butuhkan untuk hasil maksimal dan terbaik”. Ujar Joni.

Senada dengan hal itu Elim E Makalmai, Sekjen LKRI mengatakan “Saat ini kita sudah siapkan draft MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun belum kami sampaikan terkait beberapa hal yang mungkin merasa perlu kami kaji dan tambahkan lagi untuk kesempurnaannya nanti”.  “Semoga dengan kehadiran kami disini menjadi awal jalinan kerjasama yang baik ke depannya dan kami bisa membantu kinerja Dittipikor dalam upaya Pemberantasan Korupsi” Pungkas Elim.

Selain itu, Elim juga menyampaikan bahwa pihak LIDIK KRIMSUS RI memiliki niat untuk menindaklanjuti dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh ketidak patuhan setiap pimpinan atau Kepala Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, sesuai dengan nama dan tupoksinya LIDIK KRIMSUS RI akan berfokus kepada Data yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap Provinsi dan Kabupaten Kota karena banyak terjadi praktek penyalahgunaan kesempatan dan kewenangan karena jabatan.

Disana terdapat banyak temuan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tidak ditindaklanjutinya setiap rekomendasi BPK RI secara amanah dan tanggung jawab. Banyak yang mengabaikan rekomendasi BPK RI sehingga ini adalah praktek-praktek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undanagan. Tetapi sangat disayangkan karena konsekuensi administratif dan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam UU BPK, UU Pengelolaan Keuangan Negara, dan UU Pemberantasan TIPIKOR ini tidak terimplementasi sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan sesuai tupoksi organisasi. (JC)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 91046


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA