Senin, 11 Desember 2017

Perhimpunan Tuo Silek Tradisi Alam Minangkabau Anugerahkan Gala Pandeka | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5317
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4828
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4028
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3733
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
3469
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
06
660
3427
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3172
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
2860
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2339
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2321
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2221
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2027
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
1991
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
1977
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
1974
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
16
267
1921
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
17
129
1914
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
18
117
1907
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
19
108
1876
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
20
552
1819
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BACA JUGA .....

Kapolres Pasaman Bertemu dengan Wartawan

BU | 07 Dec 2017 | 12:00 | 1619

Baru bertugas satu Minggu Kapolres Pasaman...


Wagub Sumbar Usulkan Asuransi Bencana

BU | 05 Dec 2017 | 04:16 | 1612

Wakil Gubernur Sumatera Barat mengusulkan...


BU | 07 Dec 2017 | 07:28:31 | 1620 | News Maker | Dibaca : 110 kali

KUNJUNGAN WAKIL KETUA UMUM DAN SEKJEN LKRI KE BARESKRIM MABES POLRI

BU | News Maker | Kunjungan Wakil Ketua Umum Dan Sekjen Lkri Ke Bareskrim Mabes Polri


Elim E Makalmai, Sekjen (Kiri) dan Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum Lidik Krimsus RI (Kanan)
Saat berkunjung ke Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri (06/12/17)
Jakarta, BU
Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) adalah sebuah Lembaga yang bersifat Independen dan dibentuk dengan salah satu tujuan terpenting adalah melakukan fungsi pengawasan kebijakan publik atas penyelengaraan kinerja Pemerintah, Penegakan Demokrasi, dan Penegakan Hak Asasi Manusia ke arah terwujudnya Pemerintah Good Public Governance. 

Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, Lidik Krimsus RI berupaya agar dapat berkontribusi secara optimal bagi masyarakat banyak yang tersebar di seluruh pelosok tanah air karena Lidik Krimsus RI memiliki ruang lingkup yang berstandar nasional, yakni Lidik Krimsus RI berupaya untuk berkontribusi seoptimal mungkin memberikan kepedulian terhadap perolehan hak–hak akan kepastian hukum, keadilan masyarakat, serta hak–hak ekonomi dan keuangan masyarakat sesuai amanat Pasal 1 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum dan/atau dasar pijak utama Lidik Krimsus RI.

Berkaitan dengan hal tersebut Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum dan Elim E Makalmai, Sekjen Lidik Krimsus RI pada hari Rabu, (06/12/17) lakukan sosialisasi dan koordinasi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri di Gedung Ombudsman Lantai 2, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ferdy Subagops Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri, menyambut hangat kedatangan mereka dan berbincang-bincang serta saling berbagi informasi untuk mendapatkan penjelasan standar pelaporan pengaduan masyarakat di Dittipikor.

AKBP Sugiyanto Kanit Subdit III pun memberikan beberapa keterangan terkait Standar Operasional Dittipikor, “Untuk kelanjutan pemeriksaan, laporan atau pengaduan masyarakat itu harus disertai dokumen pendukung lengkap” Ujar Sugiyanto. “Dari situ tim akan menelaah laporan tersebut setelah dirasa cukup nanti kita akan memanggil atau mengundang terlapor untuk memberikan keterangan” lanjut AKBP Sugiyanto lagi.

Joni Oktavianus, Wakil Ketua Umum LKRI pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa maksud kedatangan ke Bareskrim Mabes Polri itu sendiri adalah dalam rangka sillaturrahmi dan sosialisasi Visi dan Misi Lidik Krimsus RI sesuai dengan namanya Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ke Bareskrim khususnya Dittipikor, “Harapan saya dengan adanya kunjungan ini LKRI bisa ber sinergi dengan Dittipikor Bareskrim Mabes Polri untuk ikut berperan serta secara aktif memberantas korupsi, ke depannya kami harapkan adanya nanti MoU antara DPN LKRI dengan Dittipikor Bareskrim untuk bersama-sama saling memberikan dan berbagi informasi mengenai temuan dan dugaan terjadinya tindak korupsi yang merugikan keuangan Negara”.

“Setiap laporan yang nantinya akan kita sampaikan ke Dittipikor akan kita kawal terus perkembangannya dan sesuai SOP Dittipikor sendiri akan mengeluarkan SP2HP ke Pendumas, transparansi progress sangat kita butuhkan untuk hasil maksimal dan terbaik”. Ujar Joni.

Senada dengan hal itu Elim E Makalmai, Sekjen LKRI mengatakan “Saat ini kita sudah siapkan draft MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun belum kami sampaikan terkait beberapa hal yang mungkin merasa perlu kami kaji dan tambahkan lagi untuk kesempurnaannya nanti”.  “Semoga dengan kehadiran kami disini menjadi awal jalinan kerjasama yang baik ke depannya dan kami bisa membantu kinerja Dittipikor dalam upaya Pemberantasan Korupsi” Pungkas Elim.

Selain itu, Elim juga menyampaikan bahwa pihak LIDIK KRIMSUS RI memiliki niat untuk menindaklanjuti dugaan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh ketidak patuhan setiap pimpinan atau Kepala Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, sesuai dengan nama dan tupoksinya LIDIK KRIMSUS RI akan berfokus kepada Data yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap Provinsi dan Kabupaten Kota karena banyak terjadi praktek penyalahgunaan kesempatan dan kewenangan karena jabatan.

Disana terdapat banyak temuan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tidak ditindaklanjutinya setiap rekomendasi BPK RI secara amanah dan tanggung jawab. Banyak yang mengabaikan rekomendasi BPK RI sehingga ini adalah praktek-praktek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undanagan. Tetapi sangat disayangkan karena konsekuensi administratif dan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam UU BPK, UU Pengelolaan Keuangan Negara, dan UU Pemberantasan TIPIKOR ini tidak terimplementasi sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengawalan sesuai tupoksi organisasi. (JC)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 121871


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA