Irwasda Polda Kalbar Ajak Transparansi

BU | 16 Apr 2018 | 11:43 | 1812

Workshop hasil evaluasi implementasi Sistim Keuangan Desa...

---

Wakapolda Kalbar Asistensi Polres Melawi

BU | 16 Apr 2018 | 10:49 | 1811

Atas ijin Kapolda, Wakapolda Kalimantan Barat (Kalbar)...

---

BU | 15 Apr 2018 | 05:41:30 | 1808 | Warta Utama | Dibaca : 15 kali

Meski Dikhawatirkan Jadi Yurisprudensi, Dewan Pers Bikin MoU dengan KPAI tentang Pemberitaan Anak

---

 
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Ketua KPAI DR. Susanto, MA di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018). (ist)

Jakarta, BU.com – Meski ada kekhawatiran dari organisasi wartawan, namun Dewan Pers tetap membuat nota kesepahaman (MoU) dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tentang pemberitaan anak. Kesepahaman itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Ketua KPAI DR. Susanto, MA di Gedung  Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).

Retno Lisyarti Komisioner KPAI mengungkap contoh berita media yang masih lalai dalam memberitakan anak yang tersangkut atau menjadi korban pidana. Menurutnya, identitas anak yang menjadi korban pidana atau terdakwa dalam perkara pidana harus dirahasiakan.

"Soalnya ini menyangkut masa depan si anak," katanya dalam sesi diskusi sebelum MoU ditandatangi.

Menurutnya, dalam pasal 19 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa (pasal 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. (Pasal 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Wartawan, baik disengaja maupun tidak disengaja mengungkap jatidiri anak yang tersangkut perkara pidana seperti yang diuraikan di atas, kata Retno, bisa diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

"Begitulah aturan yang ada untuk melindungi anak-anak kita. Kalau tidak suka silahkan ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," tandas Retno.

Rencana penerapan pasal 19 UU No.11/2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk mengadili wartawan yang lalai dalam membuat berita anak itu mendapat reaksi keras dari peserta diskusi. Soalnya Penerapan UU lain selain UU No 40 tentang Pers untuk menyelesaikan perkara yang behubungan dengan kerja dan hasil kerja wartawan bisa menjadi yurisprudensi.

"Nanti lembaga lain bisa juga membuat MoU yang sama dengan Dewan Pers," kata Kamsul Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PWI DKI Jakarta.

Kamsul menambahkan, ada baiknya sebelum membuat MoU dengan pihak lain seperti yang dilakukan kali ini dengan KPAI, Dewan Pers melakukan audiensi dengan organisasi profesi kewartawanan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan lain sebagainya. Jadi ketika dilakukan penandatangan MoU sudah menyerap aspirasi wartawan.

Menanggapi hal itu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebutkan kalau hal itu tidak akan terjadi. Soalnya selama ini Dewan Pers sudah punya MoU dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk perkara yang behubungan dengan insan pers akan diserahkan kepada Dewan Pers untuk melakukan penyelesaian.

"Selama ini kita sudah punya Mou dengan Kepolisian dan Kejaksaan, perkara yang berhubungan dengan wartawan akan diserahkan kepada Dewan Pers," terangnya. (og)

---

Share on :

---

Sumber : -

---

FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode :	560064

DAFTAR KOMENTAR