Rabu, 27 Maret 2019

Rahmad Halilintar Laporkan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Solok ke Polisi | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
9316
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7677
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
03
660
6402
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
04
914
6083
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5854
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4807
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4762
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
4258
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
09
119
3586
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
10
552
3530
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
11
100
3460
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
3242
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
3170
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2986
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2913
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2866
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
17
1920
2845
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
18
129
2830
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
19
382
2803
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2754
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Bupati Sidoarjo Apresiasi Zona Integrita

BU | 19 Dec 2018 | 08:13 | 2352

Sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bebas...


Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas

BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pengamanan Natal 2018 dan


BU | 02 May 2018 | 11:40:31 | 1847 | Warta Utama | Dibaca : 1647 kali

Bupati Petahana Mitra Dihadang Krisis Kepercayaan Publik

BU | Warta Utama | Bupati Petahana Mitra Dihadang Krisis Kepercayaan Publik


Bupati Petahana Minahasa Tenggara James Sumendap, SH.
(dok.)

Ratahan, BU
.com - Ambisi Bupati Petahana Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap untuk kembali berkuasa dengan tampil percaya diri melawan kotak kosong (koko) tampaknya bisa kandas karena dihadang krisis kepercayaan publik yang bak bola salju kian membesar akibat banyaknya pelanggaran aturan oleh dinas pada masa kepemimpinannya.

“Lokasi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Mitra Sehat bertentangan dengan Perda No. 3/ 2013 pasal 34 huruf n tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2033,” ungkap Meldy Untu, Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Mitra atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mitra tahun 2017 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Mitra di gedung dewan, Rabu (25/4/2018).

Menurutnya RSUD tersebut tidak dapat dibangun di Kecamatan Pasang karena bertentangan dengan pasal9 ayat 3 huruf a Perda Mitra No. 3/ 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mitra 2013-2033 yang menyebutkan lokasi RSUD di Kecamatan Tombatu Timur. Sementara lokasi yang kini dibangun RSUD tersebut sebagaimana disebut pada pasal 33 huruf e aturan itu, seharusnya dibangun pusat kawasan olah raga berstandar internasional.

Kesalahan itu sulit diperbaiki karena menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah, pasal 22 (1) disebutkan revisi RTRW bukan dilakukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Sumber di Mitra menyebutkan alasan pemindahan lokasi pembangunan RSUD itu sendiri tidak jelas. Namun informasi yang berkembang diduga pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor yang dekat dengan bupati. Sebuah LSM yang melakukan penyelidikan di sana bahkan menyebutkan dalam video dokumentasinya bahwa pembangunan rumah sakit tersebut tidak memakai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).


RSUD Mitra Sehat. (Fot dok)

Ketua pansus juga mengungkapkan penunjukkan PLt terhadap 63 hukum tua pada tahun 2017 melanggar Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa dan PP 43/2014 karena penunjukan pelaksana tugas (plt) hukum tua (kades-red) tidak berdasarkan Perda No. 2/ 2015 pasal 19 (3).

“Pelanggaran oleh camat ini luar biasa, penggunaan anggarannya ilegal,” tandas ketua pansus.

Tak kurang pansus menyebut 10 dinas di Mitra melakukan penyimpangan dan menabrak aturan sehingga bukan saja menyebabkan sasaran program tidak tercapai namun juga menimbulkan kerugian negara. Karenanya 19 rekomendasi yang diajukan pansus harus dilaksanakan oleh dinas untuk memperbaiki keadaan.

Sebagian kalangan di Mitra menilai penyimpangan itu sulit dihindari menyusul para pejabat yang diangkat oleh Bupati Petahana diharuskan menandatangani Pakta Integritas. Sementara mereka yang tidak sesuai lalu dirolling. Namun rolling ratusan jabatan inipun juga menimbulkan masalah. Pasalnya, Keputusan Bupati Mitra No. 49 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ASN itu dinilai melanggar aturan karena ditandatangani 9 Februari 2018 oleh Bupati Mitra James Sumendap, padahal sejak 5 Februari 2018, ia telah cuti untuk kampanye Pilkada. Akibatnya, di antara mereka yang tidak puas lalu berusaha mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di sisi lain sebagian aparatur sipil negara (ASN) maupun hukum tua di Mitra terang-terangan melanggar aturan dengan terlibat politik praktis mendukung bupati petahana dengan mengunggahnya di media sosial.

Sementara itu video pembacaan rekomendasi oleh ketua pansusLKPJ dalam sidang paripurna dewan itu beredar luas di masyarakat dan ratusan kali dibagikan sehingga sontak membuka mata publik tentang berbagai penyimpangan yang ada. Hal ini menyebabkan semakin memperbesar bola salju krisis kepercayaan publik terhadap bupati petahana Mitra yang sebelumnya terbatas di beberapa elit partai setempat.

Semula Bupati Petahana James Sumendap yang diusung PDI Perjuangan dan didukung semua partai di Mitra meski sempat mengaku berat namun lalu tampil percaya diri sebagai paslon tunggal melawan kotak kosong (koko) dalam Pilkada Mitra 2018.

"Kita harus capai suara minimal 50 persen tambah satu dari jumlah suara sah. Ini tentu pekerjaan berat," ujar James Kamis (11/1/2018) waktu itu.

Tampaknya ucapan James itu kian hari kian terbukti. Belakangan sejak dilaporkannya Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli ke Panwas karena dinilai tidak netral, kondisi langsung berbalik arah. Kejadian itu membuat gelombang dukungan ke koko menguat drastis mengindikasikan krisis kepercayaan publik.

Hal tersebut di antaranya terlihat dari adanya aksi pembangkangan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang membuat konstelasi politik bertambah panas. Setidaknya ada empat anggota DPRD Fraksi PDIP yang semula mendukung James lalu mengalihkan dukungan ke koko.

Bahkan ada pihak-pihak yang mengklaim menjadi tim kampanye Koko. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Mitra, Vanda Rantung, di depan sejumlah kepala lingkungan dan hukum tua dalam satu kesempatan terang-terangan mengatakan dirinya sebagai ketua tim kampanye Koko. Di lapangan beberapa baliho yang didirikan oleh pendukung Koko marak bahkan beredar kaos betuliskan #2108 Ganti Bupati Minahasa Tenggara.

Menanggapi beredarnya baliho sosialisasi kotak kosong, membuat kubu bupati petahana Sumendap berang. James menegaskan siapapun yang menjadi dalang di balik berdirinya baliho kotak kosong akan ia kejar, “sampai di neraka,” tegasnya.

Namun masyarakat Mitra kian terbelah menyusul perlawanan koko di medsos yang semakin membara mengkritik perilaku maupun kinerja pemerintahan di Mitra. Sebuah akun Fb yang banyak mendapat respon pengguna, Onsu Tirta mengunggah tulisan, “INI BUKAN DELIK ADUAN...DIDUGA-telah terjadi upaya pelecehan sexual berat terhadap seorang hukum tua di ruangan kantor hukum tua. #DIDUGA- telah terjadi upaya pelecehan sexual terhadap seorang siswi magang sekolah ikatan dinas pemerintah. Mana LSM anti kekerasan perempuan? Mana pihak penegak hukum? Mana para pemangku adat? Mana rohaniawan? Mana rakyat yang masih mengagungkan moralitas?”.

Meskipun rekomendasi pansus LKPJ sejauh ini belum berbuntut hak angket, hak interpelasi ataupun usul pemberhentian sebagaimana pernah terjadi dengan Bupati Telly Tjanggulung, namun sebagian besar publik di sana berharap besar agar Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sebagai Wakil Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi terhadap bupati petahana sebagai salah satu upaya menyelamatkan masyarakat Minahasa Tenggara. (tim)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 593545


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA