Kamis, 23 Mei 2019

Bupati Sintang Buka Operasi Pasar Ramadhan | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
9596
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7977
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
03
660
6726
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
04
914
6199
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
6151
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4921
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4862
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
4418
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
09
119
3749
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
10
552
3618
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
11
100
3541
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
3348
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
3257
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
3051
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
3007
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2942
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
17
1920
2941
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2884
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
2880
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2835
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Kasrem Pimpin Safari Pemkab Sintang

BU | 23 May 2019 | 07:25 | 2436

Komandan Korem 121/ABW dalam hal ini di wakili Kepala Staf..


TNI-Polri Patroli Bersama

BU | 23 May 2019 | 06:04 | 2433

Dalam rangka antisipasi kejadian gangguan kamtibmas di...


BU | 14 Jun 2018 | 09:12:30 | 1924 | News Maker | Dibaca : 1249 kali

PROFESI WARTAWAN DALAM ANCAMAN BAGIAN II

BU | News Maker | Profesi Wartawan Dalam Ancaman Bagian Ii

Profesi Wartawan Dalam Ancaman Bagian II



Oleh : Risko Mardianto, SH

Seperti cover bothsides dan profesionalisme . Terakhir, nuraninya. Apa keuntungannya masyarakat saya beritakan informasi ini, dia akan pertanyakan pada nuraninya. Satu lagi hal, sebenarnya kalau pers ingin mengangkat hak dan kebebasannya, tentunya harus mempertimbangkan kewajibannya. Jangan mengorbankan orang lain.

Kebebasan pers itu bukan urusan pers sendiri, itu kepentingan semua orang. Meskipun banyak kasus pers, tapi belum ada putusan yang dapat menjadi tonggak yang cukup bagus yang mengulas konsep kepentingan umum. Belum ada yang sampai mendalam. Karena faktanya, kriminalisasi terhadap pers terjadi saat aparat penegak hukum mengedepankan KUHP dan mengesampingkan UU Pers.

Insan pers tidak kebal hukum.
Insan pers tidak kebal hukum dimana
***
Pengecualiannya ialah unsur kesengajaan melawan hukum pada pemberitaan. Misalnya apabila ada karya jurnalistik yang memuat penghinaan, namun tetap diterbitkan, dimana redaksi maupun penulisnya mengetahui unsur tersebut. Kemerdekaan pers dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum lainnya, termasuk putusan MA. Oleh karena itu, UU Pers tidak dapat dikesampingkan oleh KUHP. Delik pers sepatutnya diselesaikan oleh Dewan Pers. pers berperan penting dalam mengontrol kinerja pemerintah. Upaya kontrol tidak akan berjalan efektif jika pemberitaan pers dianggap ancaman oleh pemerintah. Pada awalnya, UU Pers merupakan tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-undang ini lahir karena desakan insan pers yang menghendaki adanya jaminan kemerdekaan pers berupa instrumen hukum. begitu insan pers menjadi saksi di bawah sumpah dalam sidang pengadilan, saat itu juga ia tidak bisa melindungi nara sumbernya dengan ancaman memberikan keterangan palsu yang dijerat Pasal 242 ayat (1) KUHP.
Equality before the law (persamaan di depan hukum)

Dalam hal pemberian kesaksian dikenal
Equality before the law (persamaan di depan hukum) adalah azas hukum yang sifatnya umum dan prinsipiil. Dikaitkan dengan kesaksian, memberikan kesaksian ini adalah kewajiban semua warga negara. Pengecualian berlaku bagi, contohnya saja, bankir, dokter hingga pendeta (Pasal 170 KUHAP), penjelasan pasal itu dalam UU Pers menyatakan, hak tolak yang dimaksud ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber dalam pemberitaan. Narasumber disini artinya narasumber yang identitasnya sengaja disembunyikan atau anonim. Artinya, insan pers hanya mempunyai hak tolak untuk menyebutkan identitas narasumber anonim dalam proses peradilan. Entah sebagai saksi di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Hak tolak hanya gugur lewat putusan pengadilan, dengan alasan kepentingan dan ketertiban umum. Jika hak tolak digugurkan, insan pers wajib untuk menyebutkan identitas narasumber. Jika tidak, maka ia dapat dihukum seperti kasus HB Jasin yang lebih memilih bungkam ketimbang membongkar siapa pengarang “langit makin mendung”.

Terkait dengan pemberitaan pers yang dianggap sebagai mencemarkan nama baik, ada beberapa catatan. Pertama, orang yang disangkakan mencemarkan nama baik harus diberi kesempatan membuktikan pernyataannya dan harus diingat bahwa pernyataan yang bersifat menghina adalah pernyataan pribadi. Kedua, pernyataan tersebut ditujukan kepada orang per orang dan bukan suatu institusi karena sifat dari pencemaran nama baik adalah subjektivitas korban. Ketiga, pernyataan yang dianggap menghina dimuat dalam pemberitaan media sehingga tidak terlepas dari delik pers.

Dengan demikian untuk menentukan ada tidaknya pencemaran nama baik melalui pers harus dilihat dari isi berita itu dan dibandingkan dengan isi berita yang sama pada media cetak lain. Solusi konkret untuk menengarai masalah pencemaran nama baik melalui pers, perubahan terhadap undang-undang pers mutlak dilakukan. Pertama, pencemaran nama baik melalui pers tidak lagi sebagai bagian dari ranah hukum pidana, tetapi cukup pada ranah hukum perdata. Kedua, sebagai penyeimbang di era kebebasan memperoleh informasi dewasa ini, korban yang merasa dicemari nama baiknya melalui suatu pemberitaan wajib menyampaikan jawaban. Jika jawaban tersebut tidak dimuat oleh perusahaan pers yang bersangkutan, gugatan perdata tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga terhadap perusahaan pers tersebut

Mengenai kebenaran atas suatu peristiwa MA juga berpendapat bahwa kebenaran yang diberitakan oleh pers merupakan suatu kebenaran yang elusive yang berarti sukar dipegang kebenarannya, dimana kebenaran yang hendak diberitakan sering berada diantara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oleh karena itu kebenaran yang elusive tidak mesti merupakan kebenaran absolut.

Dalam penggunaan hak jawab, MA berpendapat bahwa apabila penggunaan hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehinga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif.

Albert Camus, novelis terkenal dari Perancis pernah mengatakan bahwa pers bebas dapat baik dan dapat buruk , namun tanpa pers bebas yang ada hanya celaka. Oleh karena salah satu fungsinya ialah melakukan ocial ocial itulah, pers melakukan kritik dan koreksi terhadap segala sesuatu yang menurutnya tidak beres dalam segala persoalan.

Karena itu, ada anggapan bahwa pers lebih suka memberitakan hah-hal yang salah daripada yang benar. Pandangan seperti itu sesungguhnya melihat peran dan fungsi pers tidak secara komprehensif, melainkan parsial dan ketinggalan jaman. Karena kenyataannya, pers sekarang juga memberitakan keberhasilan seseorang, lembaga pemerintahan atau perusahaan yang meraih kesuksesan serta perjuangan mereka untuk tetap hidup di tengah berbagai kesulitan.

Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Solok dan Alumni PKPA Universitas Bung Hatta
Redaktur Pelaksana Bhayangkara Utama



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 1861


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA