Kamis, 15 November 2018

Bupati Beri Penghargaan 47 Wajib Pajak Panutan Terbaik | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8561
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7017
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5816
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5515
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5250
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4592
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4395
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3979
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3234
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3192
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
3021
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2992
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2955
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2847
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2710
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2677
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2666
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2623
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2586
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2563
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Kajari Sidoarjo Komit Berantas Korupsi

BU | 15 Nov 2018 | 07:34 | 2254

Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkomitmen memberantas...


Tim MABM Sintang Juara II FSBM

BU | 14 Nov 2018 | 06:04 | 2251

Tim Kabupaten Sintang berhasil meraih juara II dalam


BU | 30 Jun 2018 | 10:29:30 | 1941 | Warta Utama | Dibaca : 1893 kali

DPR RI Ikut Usut Kematian Wartawan M.Yusuf, Ketum PPWI: Ini Tragedi Pers Indonesia

BU | Warta Utama | Dpr Ri Ikut Usut Kematian Wartawan M.yusuf, Ketum Ppwi: Ini Tragedi Pers Indonesia



Jakarta, BU.com-Upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya wartawan Kalsel secara transparan dan beradab telah mengundang perhatian banyak kalangan, tidak luput dari perhatiaan DPR RI.
 
Melalui Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang ditemui Ketum PPWI Wilson Lalengke di DPR RI dengan tegas mengatakan, mendukung langkah Komnas HAM untuk mengungkap kematian M.Yusuf (42) wartawan Media Sinar Pagi Baru dan Kemajuan Rakyat di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, 10 Juni lalu.
 
Menurut Fadli Zon, harus ada keberanian untuk mengungkap kebenaran dan hal yang menjadi penyebab kematian M Yusuf. Terlebih kematian terjadi di dalam lapas.
 
“Jangan sampai kebenaran itu ditutupi untuk kepentingan orang tertentu yang saya kira tentu saja merupakan satu wujud ketidakadilan bagi keluarga almarhum. Jadi harus dibongkar, mereka yang terlibat dalam penganiayaan, intimidasi atau bahkan masuk dalam kategori pembunuhan ya harus diungkap dan diberi sanksi sesuai hukum kita yang berlaku,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/6).
 
Menurut politisi asal Sumatera Barat ini, tugas wartawan adalah sangat mulia dan menjadi pilar denokrasi yang sangat penting. “Tugas wartawan itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Karena itu wartawan harus dilindungi, termasuk dalam kondisi perang sekalipun,” tegasnya.
 
Disinggung soal banyaknya awak media yang mengalami kekerasan selama pemerintahan rezim Joko Widodo, Fadli Zon mengaku sangat prihatin.
 
 “Di media saat ini disebutkan ada 176 kalau tidak salah, wartawan yang mengalami kekerasan, intimidasi bahkan hingga meninggal dunia seperti yang dialami M Yusuf. Jika angka itu benar, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Harus dihentikan karena bertentangan dengan konstitusi kita dan semangat demokrasi itu sendiri,” kata politikus Partai Gerindra ini.
 
Fadli Zon juga menyebut banyaknya wartawan yang mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik menambah catatan buruk bagi Presiden Joko Widodo. 
 
“Dan saya kira ini juga mengkhawatirkan bahwa ada kecenderungan pemerintahan sekarang ini menegakan sikap otoritarianisme kembali, setidaknya yang bisa dilihat dari sisi pers,” pungkasnya.
 
Di waktu yang bersamaan, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, kembali menyerukan agar pihak terkait benar-benar serius menangani kasus ini.
 
 Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2018 itu amat sangat prihatin melihat persoalan ini yang disebutnya sebagai tragedi pembantaian Kemerdekaan Pers Indonesia.
 
"Kasus ini bukan hanya soal kriminalisasi jurnalis belaka, tetapi lebih buruk dari itu. Para pihak yang memperkarakan karya jurnalistik M.Yusuf telah menggunakan tangan hukum untuk membunuh sang jurnalis sejati tersebut. Ini tragedi bagi kemerdekaan pers Indonesia," ujarnya.
 
Wilson yang juga menjadi Pimpinan Redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) dengan situs resmi www.pewarta-indonesia.com ini meyakini, bahwa dalam kasus kematian jurnalis M.Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan itu, adalah persengkongkolan jahat yang melibatkan beberapa pihak. "Dari informasi yang masuk, saya menduga kuat bahwa dalam kasus ini ada persekutuan jahat untuk membunuh M.Yusuf yang didesain sedemikian rupa agar yang bersangkutan terlihat wafat secara wajar," sesal pria yang sejak awal kasus ini mencuat ke permukaan sangat getol menyuarakan perjuangan pengusutan kasus tersebut.
 
Beberapa pihak, beber Wilson, yang diduga kuat terlibat dalam kolusi busuk dalam kasus itu antara lain oknum aparat Polres, oknun aparat Kejari, dan oknum Dewan Pers, serta oknum pengusaha hitam berinisial Haji Isam.
 
 Bahkan menurutnya, bisa diduga keterlibatan oknum Gubernur Kalsel, yang tidak lain adalah paman kandung Haji Isam.
 
"Untuk informasi bahwa Gubernur Kalsel itu sedang kecewa berat karena baru-baru ini dikalahkan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara PT. Silo di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam kasus pembatalan izin pengusahaan lahan yang diincar PT. MSAM milik Haji Isam di Pulau Laut. Sepak terjang PT. MSAM di lokasi tanah rakyat di sanalah yang jadi obyek pemberitaan M. Yusuf itu," terangnya.
 
Jadi menurut lulusan Pascasarjana Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda itu, dalam kasus ini sangat mungkin adanya pembunuhan berencana dari pihak-pihak tertentu. "Parahnya, Dewan Pers melalui oknum ahli pers Leo Batubara, telah mempermulus program penghilangan nyawa wartawan M.Yusuf," ujarnya dengan rasa sedih.
 
Oleh karena itu, lelaki paruh baya ini menyerukan kepada seluruh insan pers di negeri ini untuk bersatu menolak kriminalisasi terhadap wartawan dan membubarkan Dewan Pers. "Ayo kita bersatu, bersama kita bubarkan Dewan Pers yang selama ini menjadi alat legitimasi aparat mengkriminalisasi pekerja pers," serunya mengakhiri pernyataannya. (Tim)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 276300


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA