Kamis, 18 Oktober 2018

Aspem Sintang Buka Bimtek Penatausahaan Keuangan Siskeudes | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8109
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6792
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5734
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5310
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5108
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4536
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4279
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3894
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3170
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3083
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2978
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2881
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
13
119
2867
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2808
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2682
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2616
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2611
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2581
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2540
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2523
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Polrestabes Semarang Bekali Bankom P3K

BU | 15 Oct 2018 | 01:38 | 2152

Kasatlantas Polrestabes Semarang memberikan pelatihan Perto


SMPN 3 Bunga Mayang Lampura Berprestasi

BU | 15 Oct 2018 | 01:39 | 2151

Prestasi cemerlang diraih SMP Negeri 3 Bunga Mayang, Kabu...


BU | 28 Jul 2018 | 05:08:31 | 1978 | Warta Utama | Dibaca : 493 kali

Ketua Komisi E DPRD Sumut Desak Pemkab Paluta Perintahkan Karyawan Perusahaan Jadi Peserta BPJS

BU | Warta Utama | Ketua Komisi E Dprd Sumut Desak Pemkab Paluta Perintahkan Karyawan Perusahaan Jadi Peserta Bpjs


Paluta (Sumut)- Komisi E DPRD Sumatera Utara berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas Utara Paluta) terkait pelanggaran Hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Rombongan Komisi E DPRD Sumut di sambut Sekdakab pPaluta Burhan Harahap SE, Asisten I Syaripuddin Harahap dan Kepala Badan Usaha Perekonomian dan Koperasi Sitiawan di aula kantor Bupati Padang Paluta, Kamis, (26/7/2018).
“Sampai saat ini kami akan terus sosialisasi dan mengajak semua perusahaan agar memberikan hak karyawan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.”

Demikian dikatakan  Ketua DPRD Komisi E Sumut Sri Kumala SE MM melalui Wakil ketua Ahmadan Harahap SE dalam Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan kesehatan dalam sambutannya.


Pihak beberapa perusahaan diwajibkan mendaftarkan karyawan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tentang Perluasan Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial (Jamsos).

Ahmadan tidak menyebut jumlah perusahaan yang bandel tersebut. Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterbatasan sehingga masih banyaknya perusahaan yang bandel.

Permasalahan utama, kata dia, adalah kurangnya jumlah ketenagakerjaan dibanding jumlah perusahaan yang harus diawasi oleh pemda ketenagakerjaan perusahaan yang harus diawasi. Keikutsertaan perusahaan dan seluruh pekerja perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Nasional (BUMN) dalam program BPJS Ketenakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan amanat UU 24/2011 tentang BPJS.

Pasal 14 UU 24 / 2011 menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Pasal 15 UU yang sama, ayat (1) menyatakan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan karyawan dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Ayat (2) menyatakan, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data diri dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 17 ayat (1) UU yang sama menyatakan, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh perusahaan.

Maka diimbau kepada beberapa perusahaan yang belum mendaptarkan karyawannya agar melakukan pendataan dan memasukkannya sebagai anggota BPJS.

Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan tahun ini BPJS akan menempuh dua strategi. Untuk pekerja penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan akan menerapkan law enforcement bagi perusahaan atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya.

“Saat ini jumlah perusahaan atau pemberi kerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan pemberi kerja tentu aktif bayar iuran," jelas Ahmadan.

Sedangkan untuk peserta dari golongan pekerja bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan akan mengoptimalkan peran agen Penggerak Jaminan Sosial Nasional untuk merekrut peserta baru, tutupnya.

Ahmadan Harahap juga menjelaskan kepada media Bhayangkara Utama.com melalui seluler
Selanjutnya Rombongan Komisi E DPRD Sumut menemui seluruh kepala Sekolah SMA dan SMK seluruh Kabupaten Paluta di SMA I Padang Bolak dalam rangka penanggulangan penggunaan dan pengawasa siswa/i dalam penggunaan media yang berbasis online jelasnya. (Sahnan Harahap)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 556176


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA