Sabtu, 17 November 2018

Satnarkoba Polres Lampung Barat Amankan satu Orang Pelaku Narkoba | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8569
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7027
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5819
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5530
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5261
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4592
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4398
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3981
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3241
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3198
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
3024
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2998
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2959
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2851
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2712
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2681
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2671
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2626
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2589
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2565
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Polres Melawi Gelar Anev Operasi Mantap

BU | 15 Nov 2018 | 11:55 | 2256

Guna melakukan kontrol dan pengendalian pelaksanaan...


Kajari Sidoarjo Komit Berantas Korupsi

BU | 15 Nov 2018 | 07:34 | 2254

Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkomitmen memberantas...


BU | 29 Dec 2015 | 09:40:31 | 213 | Seremoni | Dibaca : 613 kali

GEMA KOSGORO SOLOK RAYA KRITIK HARGA BBM YANG MENYENGSARAKAN RAKYAT

BU | Seremoni | Gema Kosgoro Solok Raya Kritik Harga Bbm Yang Menyengsarakan Rakyat

Solok, BU
Pemerintah melalui menteri ESDM Sudirman Said menurunkan harga bahan bakar minyak tapi memungut dari rakyat. Tindakan tersebut jelas-jelas merugikan rakyat. Turunnya harga bahan bakar minyak bukan berarti harga sembako turun, yang sengsara rakyat. Ini pemerintah kok amburadul. Satu masalah belum selesai malah bikin masalah baru. Bukan nyari solusi malah bikin kepala tambah pusing", demikian kata Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Gema Kosgoro Solok Raya, Risko Mardianto saat dijumpai beberapa waktu lalu di komplek kantor Bupati Solok di Arosuka.


Risko Mardianto (Ketua DPK Gema Kosgoro Solok Raya)

Gema Kosgoro Solok Raya melalui ketuanya menolak turunnya harga BBM apabila pemerintah memungut pungutan dari rakyat.

"Lagi lagi pemerintah terus membohongi rakyat Indonesia, seolah-olah BBM itu turun padahal tidak. Ini kebijakan yang membingungkan, licik dan penuh tipu-tipu, kita harus sadar kalau rakyat ditipu. Jalanya, tolak. Saya berharap kawan-kawan dari berbagai organisasi juga tegas menyikapinya" ujar Risko Mardianto yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Solok sekaligus Sekretaris LSM Lidik Krimsus RI itu.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri EDM Sudirman Said, telah menetapkan kebijakan menurunkan harga premium menjadi Rp 7.150 per liter dari Rp 7.400 dan solar Rp 5.950 dari Rp 6.700 per liter. Harga baru ini akan berlaku mulai 5 Januari 2016. Akan tetapi, harga keekonomian premium saat ini berada pada level Rp 6.950 per liter menyusul turunnya harga minyak dunia. Tapi, pemerintah menambahkan Rp 200 dari nilai keekonomian itu untuk dibebankan kepada rakyat.

Hal yang sama juga berlaku pada harga solar. Harga keekonomiannya sesungguhnya Rp 5.650 per liter. Namun, pemerintah menambah biaya Rp 300. Biaya ini disebut untuk menjadi dana program energi terbarukan yang sedang dikembangkan pemerintah.

Ketika ditemui, Risko Mardianto dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa hukum di almamaternya mengatakan bahwa pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat melalui harga bahan bakar minyak tersebut menyalahi aturan.

Aktivis mahasiswa itu mengatakan, pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan pasal 30 UU Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan BBM. Menurutnya, untuk kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan, pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan.

"Penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD," kata Risko.

Dia menegaskan, tidak ada norma apapun dalam pasal 30 UU Energi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM. Tiap pungutan harus masuk dalam kategori PNBP yang lebih dulu harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30 UU Energi memang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru dan terbarukan harus diatur dengan PP. Namun, hingga kini PP tersebut masih belum ada.

Ketua Gema Kosgoro Solok Raya itu mengatakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. Kebiasaan mengumumkan suatu kebijakan tanpa dasar hukum ini, seharusnya tidak dilakukan pemerintah karena bertentangan dengan asas negara hukum yang dianut UUD 1945. Lagipula, tidak pada tempatnya pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebankan rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi pemerintah walau dengan dalih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan. **(Syafril Ervinandus/Iwan Syukri)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 412446


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA