Bupati Sidoarjo Apresiasi Zona Integrita

BU | 19 Dec 2018 | 08:13 | 2352

Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas

BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349

BU | 15 Jan 2016 | 10:19:31 | 341 | Warta Utama | Dibaca : 751 kali

Babel, LKN
Wahana Linkungan Hidup(Walhi) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Babel) tegaskan PT.Koba Tin masih memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup paska tambang. Selain itu, Walhi Babel juga tekankan agar PT.Koba Tin jangan coba-coba menjual asset tanpa sepengetahuan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral(ESDM) RI dalam status Quo.

Retno Budi Direktur Walhi Babel

Direktur Walhi Babel, Retno budi mengatakan sejauh ini kewajiban PT.Koba tin selaku pemegang Kontrak Karya(KK) melaksanakan kewajiban mine closure atau pengakhiran tambang belum terealisasi dengan baik.

"Kewajiban Mine closure yang harus direalisasikan PT.Koba tin, yakni meliputi kegiatan reklamasi, pelunasan pajak-pajak ke pemerintah, pembayaran pesangon karyawan, pembayaran hak-hak tertinggal karyawan, penuntasan hutang piutang hingga penghapusan asset yang diketahui oleh Pemerintah RI mengingat PT.Koba Tin merupakan Penanam Modal Asing(PMA)," jelasnya Point-point kewajiban mine closure tersebut, kata Retno.

Tidak ada satu yang terealisasi dengan baik setelah belakangan diketahui banyak karyawan dan mitra kerja melakukan aksi demo sana-sini, menuntut hak nya ke PT.Koba tin. Belum lagi berbicara masalah pajak, pengahapusan asset hingga reklamasi.

"Khusus kerusakan lingkungan, kami melihat wilayah kerja tambang di bemban hingga kepoh tidak ada aktifitas reklamasi sama sekali. Lubang mengangah sana-sini, dampak pengaruh radiasipun mengahntui penduduk sekitar," katanya Sesuai UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Diperkuat dengan UU nomor 11 tahun 1967 tentang kentuan pokok pertambangan pasal 30 mencamtumkan kewajiban pemegang izin tambang untuk melakukan reklamasi pasca pertambangan.

"Dalam aturan itu juga dinyatakan bahwa reklamasi areal bekas tambang harus dilakukan secepatnya sesuai dengan rencana dan persyaratan yang telah ditetapkan. Reklamasipun dinyatakan selesai usai mendapatkan persetujuan dari Kementrian ESDM," ungkapnya.

Dalam aturan tersebut juga di tekankan bahwa aktifitas mine closure tersebut harus dilaksanakan sejak tahun 2010, atau tiga tahun sebelum Kontrak Karya(KK) berakhir di tahun 2013 kemarin.

"Aktifitas mine clousure juga harus dilakukan berkala hingga semuanya tuntas," katanya Terkait pemotongan besi smelter dan pengangkutan isinya oleh pihak ketiga atau pengusaha besar di koba. Retno budi menegaskan bahwa aktifitas tersebut terindikasi mengancam adanya kerusakan lingkungan, lalu kerugian sosial bagi penduduk sekitar.

"Kegiatan apapun itu, apalagi ada gangguan lingkungan hidup harus memiliki izin lingkungan dari pemerintah setempat. Izin tersebut juga menjadi dasar yang menjamin kerusakan lingkungan, termasuk keberlangsungan mahluk hidup area setempat," katanya Retno sependapat, bahwa aktifitas pembongkaran smelter ditengah pemukiman penduduk rentan menimbulkan gangguan, terutama kesehatan.

"Ambang batas kelayakan udarapun harus di kaji. Jangan sampai melalui udara tersebut, masyarakat mengidap berbagai penyakit hingga menyebabkan kematian. Mengingat yang dibongkar merupakan logam berat dan mengandung mineral, hingga berpotensi menimbulkan dampak radiasi," katanya Kepada pihak ketiga, ia juga mengingatkan bahwa semua aktifitas berhubungan dengan lingkungan, ada aturan main.

Pihak ketiga pun memiliki tanggung atas kerusakan lingkungan di kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Terutama pihak ketiga yang bermitra melakukan penambangan timah diwilayah kerja kepoh kemingking.

"Jangan semaunya saja beraktifitas. Apalagi aktifitas tersebut diduga Illegal," ungkapnya Jika masyarakat merasa dirugikan, atas aktifitas pembongkaran smelter tersebut.

Retno meminta masyarakat kota koba membuat laporan resmi ke Kementrian ESDM serta kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) RI. "Laporkan saja. Kami siap memfasilitasinya," tegas Retno. *(Syamsul Bahri)

Sumber : -

FORM KOMENTAR