Sabtu, 17 November 2018

Satnarkoba Polres Lampung Barat Amankan satu Orang Pelaku Narkoba | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8569
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7027
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5819
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5530
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5261
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4592
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4398
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3981
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3241
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3198
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
3024
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
12
119
2996
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2959
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2851
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2712
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2681
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2671
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2626
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2589
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2565
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Polres Melawi Gelar Anev Operasi Mantap

BU | 15 Nov 2018 | 11:55 | 2256

Guna melakukan kontrol dan pengendalian pelaksanaan...


Kajari Sidoarjo Komit Berantas Korupsi

BU | 15 Nov 2018 | 07:34 | 2254

Kejaksaan Negeri Sidoarjo berkomitmen memberantas...


BU | 15 Jan 2016 | 11:45:31 | 346 | Kawasan | Dibaca : 611 kali

DEWAN: PEMBONGKARAN SMELTER PT.KOBA TIN ILLEGAL

BU | Kawasan | Dewan: Pembongkaran Smelter Pt.koba Tin Illegal

Babel. LKN
Dua Anggota DPRD Bangka Tengah(Bateng) tidak melempem. Merekapun menegaskan bahwa aktifitas pembongkaran smelter komplek PT.Koba Tin dua minggu belakangan Illegal tak berizin. Apri panzupi mengatakan bahwa pihak mereka telah melakukan konfirmasi ke kementrian ESDM RI bebarapa hari belakang. kata mereka, sejauh ini belum pernah memberikan rekomendasi penghapusan ataupun penjual belian asset berupa Smelter PT.Koba tin di lingkungan padat penduduk kelurahan Padang Mulya kecamatan Koba.


Apri Panzupi anggota DPRD Bateng

"Kita sudah tanya ke kementrian terkait, memang belum ada rekomendasi apapun. Jika memang ada aktifitas pembongkaran Smelter, berarti illegal," kata Apri panzupi kepada Lkn kamis(14/1/2016) Apri panzupi mengungkapkan bahwa saat ini pimpinan Direksi PT.Koba tin sudah berubah. Presiden Direkturnya bernama Datuk Rajib, menggantikan Kamardin Md Top.

"Semua kebijakan Kamardin Md Top tidak berlaku lagi, dalam bentuk apapu termasuk tanda tangannya," kata Politisi PPP ini dengan lantang Menurut dia, sebelumnya memang benar bahwa kementrian ESDM RI merekomendasikan penjual belian asset, berupa Intermediate dan Scrub termasuk kapal keruk di bemban.

"Kegiatan itupun dilakukan dengan catatan uangnya digunakan untuk membayar pesangon karyawan PT.Koba tin dan hak-hak tertinggal," ulas Ari panzupi yang biasa disapa Roki ini Roki juga menghimbau agar pihak ketiga yang akan membeli asset PT.Koba tin, agar melengkapi terlebih dahulu syarat administrasinya jangan bongkar.

"Selain itu, tujuan dilakukannya penjualan belian asset tersebut juga harus jelas untuk apa. Sebab,PT.Koba tin bukan hanya memiliki kewajiban membayar pesangon mantan karyawan dan mitra kerja saja. Mereka juga mempunyai tunggakan pajak, serta kewajiban mereklamasi khususnya wilayah bemban hingga kepoh paska penutupan tambang timah," kata Roki panjang lebar Terkait masukan masyarakat, agar Dewan Bateng Jangan melempem. Roki berterima kasih atas masukannya. Ia meluruskan bahwa mereka selama ini sudah berupaya banyak dalam memperjuangkan hak karyawan, mitra kerja dan daerah Bateng.

"Kita sudah berapa kali ke ESDM, tanyai masalah kewajiban yang harus dilakukan PT.koba tin," terangnya. "Nah, kalau untuk pemotongan smelter tak berizin tersebut, kamipun tegaskan agar tidak dilanjutkan karena kegiatannya illegal," tambah Roki Roki juga meminta agar masyarakat peduli akan permasalahan PT.Koba tin. Sepengetahuan pihaknya, kemarin ada beberapa komunitas masyarakat yang mewadahi tututan hak mitra kerja dan mantan karyawan PT.Koba ke management PT.Koba Tin.

Komunitas tersebut katanya ingin memperjuangkan hak mantan karyawan dan mitra kerja PT.Koba tin terkait hutang piutang. "Kami juga berharap agar komunitas tersebut terus berpartisipasi mendesak Kementrian ESDM RI menyelesaikan masalah PT.Koba Tin. Kami anggota dewan Bateng akan terus mendukung, hingga permasalahannya tuntas," pungkas Roki Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota komisi III DPRD Bateng lainnya, Pahlivi sjahrun.

Ia berpendapat bahwa carut marutnya masalah hak dan kewajiban PT.Koba tin ini bermula sejak Pimpinan Daerah Bateng mengusulkan penutupan PT.Koba tin tahun 2012 lalu.

"Saat itu pimpinan daerah bateng ingin tutup. Sayangnya, tidak ada formulasi dampak tutupnya PT.Koba Tin tersebut. Akhirnya nasib ratusan karyawan dan mitra kerja PT.Koba Tin hingga sekarang tidak jelas, sejak tahun 2013 lalu," kata Pahlivi kepada Lkn Mengenai aktifitas pembongkaran smelter PT.Koba tin, Pahlivi menegaskan bahwa kegiatan itu Illegal. Sebaiknya tidak dilanjutkan. Dalam status Quo ini, semua penjual belian asset harus memiliki rekomendasi dari kementrian ESDM RI.

"Negara kita ada merupakan negara hukum. Aturan yang tertuang dalam kerja samapun harus dipatuhi. Tidak boleh main labrak saja, apapun alasannya," ungkap Pahlivi Pahlivi mensinyalir ada permainan yang dilakukan management PT.Koba tin bersama pihak ketiga dalam hal dugaan pemotongan smelter PT.Koba tin saat ini.

"Kalau alasan jual asset tersebut untuk bayar hutang ke mitra kerja. Logikanya, masak Penanam Modal Asing(PMA) tidak mampu membayar pakai uang perusahaan," tanyanya.

Pahlivi meminta Pimpinan daerah bateng harus bertanggung jawab, jangan sampai direksinya kabur tanpa melakukan kewajibannya terhadap kerusakan lingkungan dan mantan karyawan serta mitra kerja.

"Jangan sampailah ada unsur kesengajaan dengan menjual asset tanpa izin, lalu kabur begitu saja. Kalau sampai hal itu terjadi, berapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh PT.Koba tin baik secara finansial atau kerusakan alam lainnya," harap pahlivi. "Kami minta kementrian ESDM RI terus mendesak PT.Koba tin melakukan kewajibannya, karena sangat banyak kewajiban yang belum direalisasika"tambah Pahlivi. *(Syamsul Bahri)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 642546


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA