Rabu, 16 Januari 2019

WAKIL GUBENUR SUMBAR NASRUL ABIT HADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD HUT PASAMAN BARAT KE-15 | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
9010
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7358
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
03
660
5954
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
04
914
5954
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5530
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4703
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4565
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
4126
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3372
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3312
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
11
119
3225
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
3113
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
3055
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2909
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2789
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2763
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
17
129
2763
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2707
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2700
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2656
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Bupati Sidoarjo Apresiasi Zona Integrita

BU | 19 Dec 2018 | 08:13 | 2352

Sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bebas...


Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas

BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pengamanan Natal 2018 dan


BU | 19 Jan 2016 | 11:47:31 | 400 | Seremoni | Dibaca : 603 kali

PENJUAL YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN, DENDA RP. 5 MILIAR

BU | Seremoni | Penjual Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen, Denda Rp. 5 Miliar

BU, Anda pernah berbelanja di minimarket atau supermarket lalu mendapat permen sebagai pengganti uang ‘receh’ kembalian? Berdasarkan undang-undang, pedagang yang melakukan praktik tersebut terancam pidana denda lima miliar rupiah.



Berdasarkan penelusuran kami, pada dasarnya, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), pasal yang mungkin dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
   
Akan tetapi, melihat dari bagaimana kembalian berupa permen itu diberikan kepada pembeli, sepertinya agak sulit untuk menerapkan pasal ini karena unsur “menawarkan barang/menawarkan permen” di sini tidak ada.
Hal ini karena pengembalian permen diberikan begitu saja oleh penjual tanpa bermaksud “menawarkan”.

Sebagaimana yang pernah diberitakan dalam laman Republika Online, pada artikel berjudul Penukar Uang Kembalian dengan Permen Terancam Denda Rp 5 M, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Kotim, Maulana, di Sampit, sebagaimana kami sarikan, berpendapat bahwa jika konsumen diberikan kembalian permen sebagai pengganti uang kembalian pecahan kecil dan konsumen tidak mau diberikan kembalian permen, konsumen berhak menolak. Selain itu, apabila konsumen merasa dirugikan tentu bisa mengadukan ke Disperindagsar atau kepolisian. Namun, apabila terjadi kesepakatan penggunaan permen sebagai pengganti uang kembalian maka hal itu tidak akan menjadi masalah.

Namun, jika kita telaah lebih lanjut dari undang-undang lain, yakni berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (“UU BI”), menurut Pasal 2 ayat (3) UU BI, setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan sanksi bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan Pasal 65 UU BI adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), Sudaryatmo dalam laman www.nonstop-online.com pada artikel Uang Kembalian Diganti Permen Bisa Dipenjara yang antara lain mengatakan bahwa berdasarkan UU BI, semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apa pun transaksinya (lihat Pasal 2 UU BI). Ia juga mengatakan bahwa permen itu bukan mata uang sebagaimana disebut dalam UU BI. Jika konsumen atau pembeli tidak terima uang kembalian diganti dengan permen, maka perbuatan pemberian kembalian dengan permen tersebut bisa dipidana. Konsumen yang dirugikan juga bisa melaporkan hal tersebut ke YLKI.

Serupa dengan penjelasan di atas, pada artikel Mengganti kembalian dengan permen dapat dipidanakanyang kami akses darilaman Portal Nasional Republik Indonesia, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pangkalpinang, Mariyamah Hidzajim, mengatakan bahwa konsumen berhak menolak dan melaporkan kepada petugas Disperindag, perbankan atau kepolisian karena sudah merupakan bagian dari pelanggaran pidana. Mariyamah juga mengatakan bahwa tindakan tersebut dianggap pelanggaran dengan mengacu pada UU BI yang menyatakan bahwa semuatransaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apa pun transaksinya.

Dengan demikian, jika ditinjau dari UU BI, tindakan memberikan kembalian tidak dalam wujud mata uang rupiah, melainkan permen merupakan pelanggaran undang-undang. Penjual yang memberikan kembalian dalam bentuk permen dapat dipidana berdasarkan UU BI sebagaimana yang telah kami jelaskan.

(Penulis: Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dari Hukumonline)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 93957


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA