Rabu, 26 September 2018

Polres Ciamis Bongkar Prostitusi Online | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7979
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6685
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5677
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5171
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4976
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4486
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4220
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3817
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3110
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3020
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2938
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2839
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2778
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2706
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2649
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2574
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2573
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2544
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2501
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2485
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Pileg dan Pilpres di Ciamis Kondusif

BU | 24 Sep 2018 | 03:52 | 2104

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membe...


Kapolres Melawi Pimpin Apel Mantap Brata

BU | 24 Sep 2018 | 03:57 | 2102

Dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum


BU | 07 Mar 2016 | 02:59:31 | 608 | Horison | Dibaca : 657 kali

SALAH PASAL, OKNUM SATLANTAS POLRES TANAH DATAR DIDUGA TAK PAHAM UU LALU LINTAS

BU | Horison | Salah Pasal, Oknum Satlantas Polres Tanah Datar Diduga Tak Paham Uu Lalu Lintas

Tanah Datar, BU
Seorang penegak hukum selayaknya wajib menghafal dan memahami undang–undang, sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan tugas. Tak terkecuali anggota Satlantas (Satuan Polisi Lalulintas) yang bertugas sebagai penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu harus paham betul dengan landasan hukumnya.



Sabtu (27/2), seorang mahasiswi bernama Vicky Elvira Putri saat mengendarai motor dihentikan dan diperiksa oleh oknum dengan inisial Bripka ‘Z’, dalam razia cipta kondisi bersama jajaran Satlantas Polres Tanah Datar, dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Iptu Avani Erliansyah di Jl. Raya Batusangkar – Padang Panjang, tepatnya di kenagarian Cubadak sekitar pukul 17.00 WIB.

Setelah menunjukkan SIM dan STNK, Vicky diberi Surat Tilang atas pelanggaran yang menurutnya tidak ada dasar hukumnya, pasalnya Vicky merasa tidak melakukan pelanggaran apapun dan Vicky membawa kelengkapan berkendara, baik surat–surat kendaraan maupun kelengkapan teknis kendaraannya.



Namun, Bripka Z tetap menilang Vicky dengan alasan belum bayar pajak tahunan sepeda motornya. Vicky yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum paham tentang undang–undang lalu lintas yang mengatur kewenangan polisi untuk menilang pengendara yang telat melakukan kewajiban membayar pajak tahunan kendaraannya, pasalnya yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

“Saat itu saya habis menjemput mama dari pasar Batusangkar menuju pulang ke rumah di Simabur. Saya berkendara lengkap kok, helm terpasang dengan baik, spion ada dan lampu utama saya nyalakan, pokoknya tidak ada yang kurang, baik dengan pengendaranya maupun dengan kendaraannya. Masalahnya, cuma pajak motor saya saja yang telat bayarnya sejak September 2014 lalu, tapi STNK saya masa berlakunya masih panjang sampai September 2019. Tapi oknum itu malah menilang saya, padahal tidak ada haknya untuk menilangkan, Dispenda yang punya wewenang itu,” tutur Vicky pada Jurnal.News

Setelah dipahami secara seksama, seperti ada kejanggalan dari penetapan pasal yang dilakukan Bripka Z. Pada kolom bagian atas lembar surat tilang Vicky, yang diperoleh Jurnal.News di kantor bagian tilang Satlantas Polres Tanah Datar. Pasal yang ditetapkan adalah Pasal 288 (Ayat) 1 undang – undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (Ayat) 5 huruf (a) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Sementara itu saat kejadian, Vicky membawa dan menunjukkan STNK & SIM saat dilakukan pemeriksaan oleh Bripka Z.

Kemudian pada kolom bawah lembar surat tilang, Vicky Bripka Z menulis pasal yang berbeda, yaitu pasal 288 (Ayat) 2 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (Ayat) 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sementara pada lembar surat tilang itu ditulis barang bukti yang disita petugas adalah SIM milik Vicky.

“Sepertinya si oknum itu kurang piknik, makanya gak ngerti undang – undang, harus di Diklat ulang tuh,” tandas Vicky dengan nada geram.

Menurut pakar Hukum Perdata di Tanah Datar, Muhammad Yuner, SH.MH, kepada Jurnal.News beberapa waktu lalu, ini adalah suatu kesalahan serta kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh perwira polisi terhadap anak buahnya.

“Ini jelas kesalahan, jika diibaratkan, seorang melakukan pencurian tetapi malah diberikan pasal pembunuhan, jelas itu suatu kesalahan fatal, apalagi seseorang yang tidak bersalah lalu dicari–cari kesalahannya dengan pasal yang mengada-ada,” ujarnya.

Muhammad Yuner menambahkan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk bertanya kepada aparat tentang pemeriksaan yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk memberantas praktek ‘Razia Ilegal’ yang hanya menguntungkan oknum semata dengan mengorbankan masyarakat awam yang tidak mengerti hukum.

Saat dikonfirmasi Sabtu (5/3) dikantornya di Polres Tanah Datar Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar, Kasat Lantas Iptu Avani Erliansyah terkesan membenarkan tindakan anggotanya tersebut. Beliau mengatakan bahwa tindakan anggotanya yang menerapkan pasal 288 (Ayat) 1 pada kolom bagian atas di lembar surat tilang Vicky itu sudah tepat, sesuai pasal 70 (Ayat) 2 undang – undang No 22 Tahun 1999, bahwa pengesahan STNK harus dilakukan setiap tahun, jika STNK tidak disahkan maka polisi berhak melakukan penilangan.

Namun setelah Jurnal.News mendapatkan rumusan pasal 70 (Ayat) 2, tidak ditemukan ada kesinkronan statement Avani dengan bunyi pasal tersebut, yaitu : “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus diminta pengesahannya setiap tahun”. Sementara pada (Ayat) 3 pasal tersebut berbunyi : “Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan. Pasal 7 1. Pada pasal yang disebutkan Avani tersebut tidak terdapat ancaman tilang, bagi pengendara atau wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

Sementara itu penulisan pasal 288 (Ayat) 2 pada kolom bagian bawah surat tilang Vicky tersebut, Avani menyatakan itu adalah ketidaktelitian anggotanya, bukan ketidaktahuan. Dan anggota tersebut sudah ditegur. (JurnalJoni)



Share on :


Sumber : jurnal.news.com




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 231112


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA