Senin, 24 September 2018

Sidak Ombudsman di Lampura, Bupati Terkesan Kurang Kooperatif | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7968
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6656
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5676
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5165
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4974
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4485
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4215
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3813
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3104
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3018
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2936
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2835
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2778
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2702
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2648
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2573
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2569
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2542
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2497
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2484
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Pileg dan Pilpres di Ciamis Kondusif

BU | 24 Sep 2018 | 03:52 | 2104

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membe...


Kapolres Melawi Pimpin Apel Mantap Brata

BU | 24 Sep 2018 | 03:57 | 2102

Dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum


BU | 20 Mar 2016 | 07:38:31 | 633 | Kawasan | Dibaca : 488 kali

POLISI PELAKU PENYIKSAAN BISA DIGUGAT, INI PUTUSANNYA

BU | Kawasan | Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Putusannya

Sumbar, BU
Putusan Mahkamah Agung No. 2638 K/Pdt/2014 ini seharusnya bisa menjadi bahan peringatan bagi oknum anggota polisi yang melakukan penganiayaan. Pimpinan satuan di lingkungan Polri pun seharusnya menjalankan tugas, mengawasi anak buah agar tidak melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang ditahan, misalnya.


Ilustrasi
 
Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Polri dalam hal ini Polsekta Bukittinggi Polda Sumatera Barat terhadap gugatan Alamsyahfudin. Menurut majelis hakim dipimpin Abdul Gani Abdullah, alasan-alasan kasasi yang diajukan Polri tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dan benar menerapkan hukum.
 
“Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden RI, c/q Kepala Kepolisian RI, c/q Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, c/q Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, c/q Kepala Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi tersebut,” demikian amar putusan majelis yang dipublikasikan lewat laman resmi Mahkamah Agung 10 Maret lalu.
 
Dengan penolakan ini berarti putusan terdahulu berlaku. Pada 7 November 2013 lalu, PN Bukittinggi telah menghukum para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VII) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat senilai Rp700 ribu kerugian materiil, dan Rp100 juta kerugian immaterial. Ganti rugi itu dibebankan karena menurut majelis para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan penganiayaan terhadap korban Erik Alamsyah.
 
Erik Alamsyah adalah putra Alamsyahfudin. Erik menjadi korban penganiayaan oknum Polsekta Bukittinggi setelah korban dituduh melakukan pencurian sepeda motor.  Penganiayaan atau penyiksaan berlangsung di ruang operasional Polsekta Bukittinggi tak lama setelah Erik ditangkap. Tak terima anaknya menjadi korban penganiayaan oknum polisi, Alamsyahfudin menempuh upaya hukum. Kasus ini juga mencuat ke permukaan hingga para pelaku diperiksa Propam dan diproses secara pidana. Untuk menempuh upaya hukum itu, Alamsyahfudin memberi kuasa kepada pengacara LBH Padang.
 
Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari, membenarkan adanya gugatan tersebut. Tetapi ia mengaku belum menerima baik pemberitahuan maupun salinan resmi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Polri tersebut. “Putusan ini bisa menjadi preseden ke depan,” kata Era saat dihubungi hukumonline lewat telepon dari Jakarta.
 
LBH Padang mengapresiasi putusan itu jika benar karena ini menjadi success story menggugat secara perdata institusi Polri dan oknum-oknum yang melakukan penganiayaan. Dalam gugatan itu, Polri selaku institusi menjadi Tergugat I. Tergugat II sampai Tergugat VII adalah anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Belum ada konfirmasi dari kuasa hukum Polri apakah sudah menerima putusan atau belum.
 
Tanggung renteng
Dalam putusan pengadilan disebutkan para Tergugat harus membayar ganti rugi Rp100.700.000 tersebut secara tanggung renteng karena perbuatan melawan hukum itu dilakukan bersama-sama.
 
Dalam pertimbangannya, majelis kasasi berpendapat perkara ini adalah gugatan perdata akibat adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Penggugat, kata majelis hakim agung, dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak dapat dibantah para Tergugat. Karena itu pula, Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan sebagian gugatan, dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menguatkan putusan hakim tingkat pertama. Alasan lain adalah penilaian hasil pembuktian.
 
Dalam permohonan kasasinya, Tergugat I (Pemerintah/Polri) memang menilai pertimbangan putusan judex facti keliru dan menyesatkan. Menurut Tergugat I yang harus membayar ganti rugi itu adalah Tergugat II-VII karena merekalah yang dinyatakan PN Bukittinggi melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan ‘penganiayaan’ yang menyebabkan kerugian perdata itu, menurut Tergugat I, adalah tindakan pribadi para tergugat II-VII.
 
Tergugat I juga menuding majelis hakim PN Bukittinggi tidak jujur dan adil karena setiap kali Pemohon Kasasi mengajukan saksi yang akan menerangkan Tergugat I sudah memberi arahan selalu ditolak majelis. Alasan hakim bahwa saksi adalah bawahan Tergugat I tidak sejalan dengan KUHAP. Namun, alasana-alasan dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan majelis hakim agung.
 
Putusan pidana
Gugatan ini tak lepas dari putusan pidana yang telah menghukum para Tergugat II-VII. Putusan PN Bukittinggi No. 75/Pid. B/2012/PN.BT yang menghukum para tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
Berdasarkan dalil putusan pidana itu pula, Alamsyahfudin melalui kuasa hukumnya di LBH Padang mengajukan gugatan perdata ganti kerugian. Penggugat menggunakan dalil Pasal 1365 juncto Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata.
 
Era mengapresiasi putusan Mahkamah Agung karena selama ini masih sulit membawa oknum polisi pelaku penganiayaan ke pengadilan. Apalagi kalau sampai mengabulkan gugatan ganti rugi kepada pelaku dan institusi tempat bertugas oknum pelaku penganiayaan. (M.Yasin)



Share on :


Sumber : hukumonline.com




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 637201


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA