Irwasda Polda Kalbar Ajak Transparansi

BU | 16 Apr 2018 | 11:43 | 1812

Wakapolda Kalbar Asistensi Polres Melawi

BU | 16 Apr 2018 | 10:49 | 1811

BU | 22 Mar 2016 | 10:17:31 | 649 | Seremoni | Dibaca : 674 kali

Karimun (Kepri), BU
Pembahasan Upah Minimum Sektor (UMS) Kabupaten Karimun masih mentok. Setelah belasan kali Serikat Pekerja dan asosiasi melakukan pertemuan namun kesepakatan mengenai nilai pengajuan UMS masih belum ditemukan.

Ratusan pengunjuk rasa dari Serikat Pekerja Aneka Industri-Federasi Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun menolak kehadiran Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun, Ruffindy Alamsjah, Senin (21/3/2016) lalu. Pengunjuk rasa bahkan terkesan mengusir Ruffindy yang menemui mereka. Dinas Tenaga Kerja Karimun mendadak bungkam saat disinggung terkait hasil konsultasi penentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Karimun 2016 dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) di Jakarta, Jumat (4/3/2016) lalu.

Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Karimun, Poniman yang mendampingi ke Kemenaker, enggan membeberkan hasil konsultasi tersebut. Poniman beralasan ia perlu melapor terlebih dahulu kepada pimpinannya Kepala Disnaker Karimun, Ruffindy Alamsjah. Pengunjuk rasa menilai tidak bisa memutuskan persoalan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2016. Mereka tetap menginginkan Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang menemui.

“Bapak balik saja, kami ingin bupati yang hadir di sini. Bapak silakan balik saja,” seruan sejumlah pengunjukrasa. Mendengar itu, Ruffindy langsung ngacir walau sempat menyampaikan sejumlah pengumuman terkait agenda Bupati Aunur Rafiq. “Saya diperintahkan Pak Bupati menemui bapak-bapak dan ibu sekalian tapi kalau tidak berkenan dengan kehadiran saya, saya tidak masalah,” ujar Ruffindy seraya pergi meninggalkan lokasi diikuti sejumlah staf Disnaker Karimun.

Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhammad Fajar mengatakan unjuk rasa tersebut puncak kekesalan pihak buruh perihal intrik penentuan UMS Kabupaten Karimun 2016 sehingga tak kunjung diputuskan. Berawal dari keinginan Asosiasi Pengusaha Granit Karimun Kepri (APGK2) mengajak konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, belum lama ini. “Pada pertemuan itu, pihak kementerian mengatakan UMS dihitung berdasarkan UMK 2016 plus inflasi 11,5 persen. Karena kalah, saran dari kementerian ini kemudian diingkari karena tidak meleset dari rencana mereka,” kata Fajar.

Unjuk rasa tersebut dikatakan Fajar digelar selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu (23/3/2016). “Kami berdoa semoga hati  bupati terbuka untuk melihat kesejahteraan kami. Kalau bicara tak mampu, pasti semua pengusaha bilang tak mampu. Kami cuma ingin hasil konsultasi di kementerian itu dihormati dan dilaksanakan, itu baru fair,” kata Fajar. Pada pertemuan yang digelar di aula Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karimun, Rabu (24/2) lalu, nilai pengajuan kedua belah pihak belum bergeser dari nilai sebelumnya.

Serikat Pekerja masih tetap bertahan di angka Rp 2.708.000, sementara Asosiasi Pengusaha Granit Karimun Kepri (APGK2) juga bersikukuh dengan angka Rp 2.575.650. Untuk penyelesaiannya, Serikat Pekerja memberi saran kepada Disnaker selaku mediator agar Bupati Karimun Aunur Rafiq, dapat memberikan pertimbangan terkait UMS tahun 2016 ini. “Kalau menurut saya sudah saatnya pemerintah (Bupati) mengambil sikap berdasarkan pertemuan hari ini. Kalau tetap didorong maka tidak akan ketemu kesepakatan karena masing-masing pihak berbeda alasan,” kata Ketua SPAI-SPMI Karimun, Muhammad Fajar.(UDO/ARY)

Sumber : -

FORM KOMENTAR