Senin, 24 September 2018

Sidak Ombudsman di Lampura, Bupati Terkesan Kurang Kooperatif | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7968
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6656
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5676
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5165
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4974
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4485
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4215
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3813
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3104
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3018
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2936
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2835
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2778
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2702
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2648
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2573
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2569
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2542
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2497
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2484
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Pileg dan Pilpres di Ciamis Kondusif

BU | 24 Sep 2018 | 03:52 | 2104

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membe...


Kapolres Melawi Pimpin Apel Mantap Brata

BU | 24 Sep 2018 | 03:57 | 2102

Dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum


BU | 26 Mar 2016 | 09:03:31 | 666 | Kawasan | Dibaca : 973 kali

GMAKS MINTA OKNUM ANGGOTA DPRD BANTEN YANG MENERIMA SUAP DIHUKUM

BU | Kawasan | Gmaks Minta Oknum Anggota Dprd Banten Yang Menerima Suap Dihukum



Banten, BU

Sebagaimana kita ketahui bersama, dan realitanya jika rakyat kecil yang melakukan kesalahanpasti langsung diproses hukum bahkan di penjara contohnya maling walaupun barangtersebut tidak sempat dinikmati oleh maling tersebut.

Dalam hal kasus suap Bank Banten yang sudah jelas merupakan kejahatan khusus ironisnya kasus ini melibatkan orang-orang yangmewakili rakyat, berpendidikan tinggi dan terhormat serta dipercaya untuk mewakili masyarakat, hal ini di sampaikan Koordinator Pusat Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri. Cara – cara pengambilan uang Negara kian merusak akal sehat dengan berbagai sistem, bagaimana tidak, jika orang-orang terhormat saja tidak bisa menjaga kehormatannya, mau jadi apa pemerintahan ini, sehingga pihaknya mendesak KPK agar segera mempidanakan para Oknum DPRD yang mengembalikan uang suap Bank Banten, jangan bermurah hati atau pun tebang pilih dalam penanganan perkara suap serta dalam hal ini hukum itu berlaku adil tidak pandang bulu didalam pelaksanaannya.

Kultur rasa malu dan bersalah mungkin sudah tidak berlaku lagi bagi para legislative kita, miris rasanya jika lihat orang-orang yang ditempat asalnya merasa terpandang bahkan di tokohkan, namun setelah duduk di kursi DPRD perilakunya kian rakus, hal ini tidak dapat diterima akal sehat, karena bagaimana pun Institusi DPRD memiliki harga diri dan integritas, secara perlahan namun memalukan, para orang terhormat ini, mulai melucuti kehormatanya dengan menerima uang suap dari pendirian Bank Banten.

Ditambahkan Koordinator GMAKS, belum lama ini Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengekspos kepada berbagai media terkait pengembalian uang itu tidak akan menghapus pidananya, menurut saya langkah ini patut di apresiasi, KPK harus konsisten dan segera memproses pidananya, dilimpahkan kepada pihak kepolisian.

Saeful menambahkan agar para petinggi partai politik yang mengusung mereka untuk duduk agar lebih proaktif dan memberikan sanksi seuai dengan aturan partai karena hal ini sudah pasti merugikan rakyat, dan meminta struktur Banggar di DPRD provinsi Banten agar dapat direvisi kedudukannya dan mengganti anggota Banggar yang turut menerima suap dengan tanpa kecuali dan alasan. Karena mereka menjabat wakil rakyat ketika dilantik disumpah sesuai dengan agamanya masing – masing, dan meminta sportif agar mengundurkan diri dari jabatan untuk mewakili masyarakat Banten.

Perilaku orang terhormat di Banten seperti masih diragukan, bagaimana tidak, lihat saja para perilaku legislatif ini jangankan mengundurkan diri untuk meminta maaf kepada masyarakatpun dirasa tidak perlu, maka untuk memberi efek jera bagi para penggarong uang rakyat ini pihaknya, meminta KPK agar konsisten dalam mempidanakan oknum DPRD Banten, ungkapnya.(tim)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 778376


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA