| Selasa, 19 Februari 2019 |
|
REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
 |
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....
 |
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi
 |
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...
 |
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....
 |
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......
 |
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....
 |
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...
 |
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...
 |
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...
 |
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....
 |
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....
 |
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan
 |
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..
 |
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....
 |
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...
 |
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....
 |
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....
 |
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...
 |
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....
 |
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....
BACA JUGA .....
Bupati Sidoarjo Apresiasi Zona Integrita
BU | 19 Dec 2018 | 08:13 | 2352
Sebagai bentuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bebas...Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas
BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349
Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pengamanan Natal 2018 dan
BU | 26 Apr 2016 | 03:41:30 | 793 | Investigasi | 
Dibaca : 549 kali 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMDA KEPULAUAN ARU
Dobo (Maluku), BU
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bagian humas dan protokoler menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri oleh wakil bupati, forum koordinasi pimpinan daerah, forum kerukunan umat beragama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)serta ketua komisi informasi Provinsi Maluku, Senin (11/4/16) lalu.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan prosesi membuka dengan resmi oleh asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan, Martinus Lengam, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku regulasi pengelolaan dan dokumentasi oleh ketua komisi informasi provinsi Maluku Arens Talahatu, S.H.
Kepala bagian humas dan protokoler D.C Soumokil, disela-sela kegiatan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajmen pemerintahan yang baik, hal ini mengacu pada undang-undang dasar 45 pasal 28 huruf F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.
“Informasi publik ini bukan hanya sebagai landasan yang harus ditetapkan sebagai aturan dalam berkomunikasi, tetapi seharusnya juga dapat implementasi melalui sosialisasi yang berpatokan dengan undang-undang nomor 14 tentang informasi publik” katanya
Dengan demikian, lanjut ia, informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dijelaskan,dengan adanya sosialisasi tersebut merupakan dasar acuan bagi setiap badan publik Negara yang khususnya dikabupaten Kepulauan Aru dalam pemantapan penyususunan pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah.
“kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan pelayanan publik secara transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”. ujar Smoukil. Ia berharap, dapat mengarahkan cara pandang terkait dengan pelayanan informasi kepada masyarakat kabupaten yang dijuluki Jargaria ini. (Eddy Tuwul)
Dobo (Maluku), BU
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bagian humas dan protokoler menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri oleh wakil bupati, forum koordinasi pimpinan daerah, forum kerukunan umat beragama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)serta ketua komisi informasi Provinsi Maluku, Senin (11/4/16) lalu.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan prosesi membuka dengan resmi oleh asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan, Martinus Lengam, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku regulasi pengelolaan dan dokumentasi oleh ketua komisi informasi provinsi Maluku Arens Talahatu, S.H.
Kepala bagian humas dan protokoler D.C Soumokil, disela-sela kegiatan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajmen pemerintahan yang baik, hal ini mengacu pada undang-undang dasar 45 pasal 28 huruf F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.
“Informasi publik ini bukan hanya sebagai landasan yang harus ditetapkan sebagai aturan dalam berkomunikasi, tetapi seharusnya juga dapat implementasi melalui sosialisasi yang berpatokan dengan undang-undang nomor 14 tentang informasi publik” katanya
Dengan demikian, lanjut ia, informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dijelaskan,dengan adanya sosialisasi tersebut merupakan dasar acuan bagi setiap badan publik Negara yang khususnya dikabupaten Kepulauan Aru dalam pemantapan penyususunan pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah.
“kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan pelayanan publik secara transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”. ujar Smoukil. Ia berharap, dapat mengarahkan cara pandang terkait dengan pelayanan informasi kepada masyarakat kabupaten yang dijuluki Jargaria ini. (Eddy Tuwul)
Share on :
Sumber : -
