| Senin, 23 April 2018 |
|
REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
 |
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....
 |
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi
 |
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....
 |
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...
 |
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....
 |
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......
 |
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...
 |
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...
 |
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....
 |
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...
 |
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan
 |
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....
 |
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..
 |
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....
 |
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....
 |
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....
 |
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...
 |
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....
 |
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....
 |
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....
BACA JUGA .....
Irwasda Polda Kalbar Ajak Transparansi
BU | 16 Apr 2018 | 11:43 | 1812
Workshop hasil evaluasi implementasi Sistim Keuangan Desa...Wakapolda Kalbar Asistensi Polres Melawi
BU | 16 Apr 2018 | 10:49 | 1811
Atas ijin Kapolda, Wakapolda Kalimantan Barat (Kalbar)...
BU | 26 Apr 2016 | 03:41:30 | 793 | Investigasi | 
Dibaca : 414 kali 
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMDA KEPULAUAN ARU
Dobo (Maluku), BU
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bagian humas dan protokoler menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri oleh wakil bupati, forum koordinasi pimpinan daerah, forum kerukunan umat beragama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)serta ketua komisi informasi Provinsi Maluku, Senin (11/4/16) lalu.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan prosesi membuka dengan resmi oleh asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan, Martinus Lengam, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku regulasi pengelolaan dan dokumentasi oleh ketua komisi informasi provinsi Maluku Arens Talahatu, S.H.
Kepala bagian humas dan protokoler D.C Soumokil, disela-sela kegiatan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajmen pemerintahan yang baik, hal ini mengacu pada undang-undang dasar 45 pasal 28 huruf F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.
“Informasi publik ini bukan hanya sebagai landasan yang harus ditetapkan sebagai aturan dalam berkomunikasi, tetapi seharusnya juga dapat implementasi melalui sosialisasi yang berpatokan dengan undang-undang nomor 14 tentang informasi publik” katanya
Dengan demikian, lanjut ia, informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dijelaskan,dengan adanya sosialisasi tersebut merupakan dasar acuan bagi setiap badan publik Negara yang khususnya dikabupaten Kepulauan Aru dalam pemantapan penyususunan pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah.
“kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan pelayanan publik secara transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”. ujar Smoukil. Ia berharap, dapat mengarahkan cara pandang terkait dengan pelayanan informasi kepada masyarakat kabupaten yang dijuluki Jargaria ini. (Eddy Tuwul)
Dobo (Maluku), BU
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, bagian humas dan protokoler menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dihadiri oleh wakil bupati, forum koordinasi pimpinan daerah, forum kerukunan umat beragama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD)serta ketua komisi informasi Provinsi Maluku, Senin (11/4/16) lalu.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan prosesi membuka dengan resmi oleh asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan, Martinus Lengam, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku regulasi pengelolaan dan dokumentasi oleh ketua komisi informasi provinsi Maluku Arens Talahatu, S.H.
Kepala bagian humas dan protokoler D.C Soumokil, disela-sela kegiatan keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajmen pemerintahan yang baik, hal ini mengacu pada undang-undang dasar 45 pasal 28 huruf F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.
“Informasi publik ini bukan hanya sebagai landasan yang harus ditetapkan sebagai aturan dalam berkomunikasi, tetapi seharusnya juga dapat implementasi melalui sosialisasi yang berpatokan dengan undang-undang nomor 14 tentang informasi publik” katanya
Dengan demikian, lanjut ia, informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dijelaskan,dengan adanya sosialisasi tersebut merupakan dasar acuan bagi setiap badan publik Negara yang khususnya dikabupaten Kepulauan Aru dalam pemantapan penyususunan pengembangan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah.
“kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan pelayanan publik secara transparan efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan”. ujar Smoukil. Ia berharap, dapat mengarahkan cara pandang terkait dengan pelayanan informasi kepada masyarakat kabupaten yang dijuluki Jargaria ini. (Eddy Tuwul)
Share on :
Sumber : -
