Selasa, 17 Juli 2018

BNNK CIAMIS GELAR PERINGATAN HANI 2018 LIBATKAN SEMUA KALANGAN | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7194
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6179
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5374
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
4704
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4550
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4294
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3969
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3583
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
2866
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
2862
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2776
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
12
655
2669
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
2668
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
14
129
2545
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
15
382
2423
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2413
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2405
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
18
1920
2330
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
19
117
2321
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2318
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Peringatan Hari Anti Narkoba Ciamis 2018

BU | 16 Jul 2018 | 09:12 | 1960

Kepala BNNK Ciamis AKBP Yaya Satyanagara, S.H., menyampaikan


BKO Brimob Sambangi Obyek Vital Melawi

BU | 27 Jun 2018 | 05:10 | 1936

PolresMelawi, Dalam masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wa...


BU | 30 Apr 2016 | 08:56:30 | 810 | Kawasan | Dibaca : 358 kali

TERBUKTI MONEY, POLITIK BISA DIDISKUALIFIKASI

BU | Kawasan | Terbukti Money, Politik Bisa Didiskualifikasi



Ambon, BU

Pilkada serentak di 264 provinsi maupun kabupaten/ kota di Indonesia, memunculkan berbagai fenomena dan kecurangan yang mencoreng pelaksanannya. Salah satu yang menonjol adalah aksi politik uang atau money politik yang mencuat di beberapa daerah. Bahkan, ada di beberapa daerah, pelaku dan penerimanya yang tertangkap tangan.

Untuk itu, pasangan calon yang secara penghitungan sementara suaranya sudah dinyatakan menang, jangan bergembira terlebih dahulu. Karena masih ada celah atau penyebab yang bisa menggugurkan perolehan suara dan statusnya sebagai pemenang pilkada.



Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Dodi Riatmadji menjelaskan terkait pasangan yang bisa diskualifikasi jika terlibat money politik. Menurut Dodi Riatmadji, jika ada pasangan calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana money politik, kemenangannya bisa dianulir alias didiskualifikasi.

“Prosesnya kalau Panwas sudah mengumpulkan alat bukti politik uang, kasusnya itu bisa dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kalau pengadilan memutuskan terbukti, maka ada diskualifikasi terhadap pasangan calon yang menang,” ungkap Dodi Riatmadji di Jakarta, Kamis (10/12) seperti dikutip dari jpnn,com, Jumat (11/12) lalu.

Lalu, bagaimana proses eliminasinya? Menurut Dodi, setelah terbukti di pengadilan, akan diskualifikasi dan dilakukan pemilihan ulang. “Selama ini untuk politik uang baru sampai kepada pelakunya, belum sampai kepada aktor intelektual yang terbukti di pengadilan secara sistematis mencari kemenangan dari pasangan calon. Sekarang pendekatannya relatif ekstrem, tindakan dari orang atau pasangan calon, atau tim pendukung melakukan politik uang dan itu terbukti di pengadilan, sanksinya berupa diskualifikasi. Walaupun dia sudah terpilih, lalu kemudian terbukti oleh pengadilan melakukan tindak pidana politik uang, maka pasangan tersebut bisa didiskualifikasi,” tambahnya.



Untuk menggiring kasusnya hingga ke pengadilan, tambah Dodi, Panwas sangat berperan. Peran Panwas menentukan untuk memeriksa lebih jauh apakah politik uang itu dilakukan pasangan calon atau tim pendukungnya. “Pasangan calon yang sudah digugurkan tidak boleh ikut dalam Pilkada ulang nantinya. Diskualifikasi terhadap pasangan calon yang menang tetap bisa dilakukan walaupun mereka sudah dilantik.Intinya, apabila di pengadilan terbukti melakukan money politik,” tegas Dodi. Dikutip dari http://riautribune.com/news/detail/1564/terbukti-money-politik-bisa-didiskualifikasi.

Terkait pernyataan  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Dodi Riatmadji menjelaskan terkait pasangan yang bisa diskualifikasi jika terlibat money politik. Kuasa hukum  Rivai fatsey dan Anton Lessnusa juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini juga sedang mengajukan : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  di pengadilan negeri ambon dengan nomor perkara 13/Pdt.G/2016/PN.Amb.  menurut Kuasa hukum Rivai Fatsey,SSTP, MPA  Maskur HUSAIN,SH.

Adapun para pihak yang digugat adalah  KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Buru Selatan,  beralamat di Jalan Lapangan Tembak (KM.02)-Namrole  sebagai TERGUGAT I , TAGOB SUDARSONO, SH, MT, Beralamat di Jalan Raja Sulaiman Soulisa Desa Lektama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan  sebagai TERGUGAT II ,AYUB SELEKI, SH, MH, Beralamat di Jalan Mangga Dua Desa Wainono Kecamatan Namrole Kabutan Buru Selatan,  sebagai TERGUGAT III dan sebagai PARA TERGUGAT PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN, alamat Desa Elfule, Jln. Raya Namrole Samping Dinas Pertanian sebagai .TURUT  TERGUGAT

Menurut Maskur Husain. SH alasan pihaknya  dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ambon karena PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia pencari keadilan atas hak keperdataan yang di dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut “UU Peradilan Umum”) di dalam Pasal 2 menyebutkan Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang dalam penjelasannya menyebutkan perkara perdata dan pidana. Selanjutnya Pengadilan Negeri adalah bagian dari peradilan umum sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili gugatan PARA PENGGUGAT dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon adalah menjadi kewenangannya.

Selanjutnya Bahwa TERGUGAT II diduga memberikan kesempatan kepada TERGUGAT III baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT dengan caramelakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Buru Selatan untuk menggerakkan para pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan pada Tanggal 9 Desember 2015.menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam melakukan upaya untuk memperoleh dukungan pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan (selanjutnya disebut “Pilkada Buru Selatan”) tanggal 9 Desember 2015 sehingga mendapatkan kemudahan di dalam mengakses kepada Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkatnya dalam memperoleh suara pada Pilkada Buru Selatan tersebut. Yang seharusnya para tergugat harus mematuhi  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU Pemerintahan Daerah”) jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “UU Aparatur Sipil Negara”) jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (selanjuntya disebut “UU Desa”). Lanjut maskur dalam pemaparannya bahwa  UU Pemerintahan Daerah dalam Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :

a)   Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)   Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c)   Menjadi penguru suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun.
d)   Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin.
e)   Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
f)   Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di Pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e.
g)   Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
h)   Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
i)   Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.
j)   Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa izin menteri untuk Gubernur dan Wakil gubernur serta tanpa izin Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

e.   Bahwa dalam UU Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 23 UU Aparatur Sipil Negara diatur kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negera sebagai berikut :
a)   Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah.
b)   Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
c)   Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
d)   Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
e)   Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.
f)   Menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan.
g)   Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h)   Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
f.   Bahwa dalam Pasal 29 UU Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang :
a)   Merugikan kepentingan umum.
b)   Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
c)   Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
d)   Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
e)   Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
f)   Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
g)   Menjadi pengurus partai politik.
h)   Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
i)   Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
j)   Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
k)   Melanggar sumpah/janji jabatan.
l)   Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
g.   Bahwa pasal 51 UU Desa mengatur perangkat desa dilarang :
a)   Merugikan kepentingan umum.
b)   Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.
c)   Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
d)   Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
e)   Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
f)   Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
g)   Menjadi pengurus partai politik.
h)   Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
i)   Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
j)   Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
k)   Melanggar sumpah/janji jabatan.
l)   Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Maskur Husain juga berpendapat bahwa pihak yang di gugat yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah jo. UU Aparatur Sipil Negara jo. UU Pilkada jo. UU Desa sebagaimana yang disebutkan diatas yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menghilangkan hak pemilih pendukung PARA PENGGUGAT di Desa Waefusi, di Desa Lektama, di Desa Labuang, di Desa Elfule, Desa Fatmite, Desa Leku, Desa Wally, Desa Oki Baru, Desa Wenalut, Desa Wamkana, Desa Fogi, Desa Pasir Putih, Desa Sekat, Desa Waepandan, Desa Walbele, Desa Emguhen, Desa Siopot, Desa Nanali, Desa Bala-Bala, Desa Waekeka, Desa Balpetu, Desa Waemasing, Desa Waetawa, Desa Wamisi, Desa Waeseli, Desa Waekasa, Desa Lena, Desa Simi, Desa Pohon Batu, Desa Waemulang, Desa Walun Helat, Desa Mepa, Desa Tifu, Desa Slelale, Desa Neath, Desa Waeturen, Desa Leksula, Desa Siwar, Desa Ulima, Desa Masawoi, Desa Waekatin, Desa Waeeken, Desa Waelo, Desa Waeraman, Desa Uneth, Desa Nusurua, Desa Batu Karang, Desa Mangeswen sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan suara sebanyak 3.356 suara dari DPT sejumlah 52.631.
Dugaan ini juga dialamatkan kepada TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT melakukan pembiaran terhadap tindakan melawan hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana yang sudah diuraikan dalam materi gugatan  yang mana  mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT yang seharusnya PARA PENGGUGAT memperoleh suara sebanyak 22.546 suara yang melebihi perolehan suara TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang hanya memperoleh 21.987 suara.perolehan suara yang diperoleh oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dilakukan dari hasil dugaan perbuatan melawan hukum maka mutatis mutandis adalah tidak bernilai hukum.Bahwa tidak terbantahkan tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdt jo. Putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :
a.   Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b.   Melanggar hak subjektif orang lain;
c.   Melanggar kaidah tata susila;
d.   Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal. 250-251).
Bahwa akibat tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut pada materi gugatan PENGGUGAT mengalami  kerugian materiil senilai Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil tidak ternilai namun dapat ditaksir senilai Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah). Oleh karena itu berala



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 853895


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA