Selasa, 18 Desember 2018

Tandatangani Kesepakatan Bersama, Mal Pelayanan Publik Sidoarjo Segera Terwujud | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
8812
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
7226
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5890
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5762
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
5400
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4648
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4493
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
4061
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3308
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3253
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
11
119
3133
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
3077
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
13
702
3013
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
14
655
2880
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2739
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
16
683
2734
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 08 Oct 2015 | Horison
17
10
2727
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2667
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2648
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2620
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Polda Kalbar Akan Gelar Ops Lilin Kapuas

BU | 16 Dec 2018 | 03:38 | 2349

Dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pengamanan Natal 2018 dan


Anev Kinerja Polda Kalbar

BU | 14 Dec 2018 | 07:23 | 2346

Polda Kalimantan Barat kembali menggelar rapat Analisa dan..


BU | 02 May 2016 | 08:29:31 | 813 | Liputan Khusus | Dibaca : 450 kali

BUPATI PATI DAN DPRD TANDA TANGANI DUA PERDA BARU

BU | Liputan Khusus | Bupati Pati Dan Dprd Tanda Tangani Dua Perda Baru



Pati (Jateng), BU

Pemerintah Kabupaten Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati melakukan penandatanganan persetujuan terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Gabungan Dewan. Dua buah Perda tersebut adalah Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang seharusnya disahkan akhir tahun lalu akhirnya mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dewan. Sementara itu, raperda tentang Urusan tentang Pemerintah Kabupaten Pati masih membutuhkan perpanjangan waktu pembahasan karena menyesuaikan peraturan terbaru dari Kemendagri.

Selain penandatanganan dua perda tersebut, rapat Paripurna juga membahas tentang LKPJ Bupati Pati tahun 2015. Bupati Haryanto mendapatkan 30 rekomendasi terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah dan urusan pilihan Pemda Kabupaten Pati. Bupati menyatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi pansus DPRD terkait pelaksanaan pemerintahan daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut.  “Rekomendasi sebagai koreksi dari dewan, beberapa rekomendasi sudah kita tindaklanjuti. Evaluasi dari dewan ini akan kami gunakan untuk menyempurnakan penganggaran APBD mendatang,” jelasnya.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin itu, persetujuan terhadap ketiga perda relatif berlangsung lancar tanpa banyak interupsi. Dalam penyampaian pandangannya, Bupati Pati Haryanto menyampaikan subtansi yang mendasari pemberlakuan terhadap dua Raperda yang ditetapkan menjadi perda.

Pertama, raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dimana dalam raperda ini mengatur tentang formulasi penghitungan terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimanan diamanahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. “Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi terhadap subyek pajak menara telekomunikasi,” jelasnya.

Sedangkan raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan bagian dari respon Pemda terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat khususnya terkait adanya keberatan atas pengenaan tarif PBB-P2. “Raperda ini mengatur adanya perubahan batas nilai NJOP untuk pengenaan tarif. Dengan perubahan perda ini diharapkan agar pengenaan PBB-P2 tidak memberatkan masyarakat yang hendak membayarkan pajak bumi dan bangunannya,” tambah Bupati. (H Tri Las Hartaka)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 839699


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA