Selasa, 23 Januari 2018

Debt Collector Leassing Merajalela, Polsek Cibadak Sukabumi Ambil Sikap | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5877
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4930
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4815
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3862
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3638
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3623
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3320
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3023
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2437
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2374
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2285
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2092
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2057
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
2053
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2052
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
2001
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
17
267
1976
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
18
117
1974
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1972
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1937
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 03 May 2016 | 10:30:31 | 818 | Kawasan | Dibaca : 290 kali

KANTOR DB. MH. LAW FIRM JAKARTA MENGUJI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 157 DAN 158

BU | Kawasan | Kantor Db. Mh. Law Firm Jakarta Menguji Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 Dan 158



Jakarta, BU
Mahkamah Konstitusi membacakan 40 putusan tentang perselisihan hasil pilkada serentak pada Desember lalu. Sebanyak 35 gugatan ditolak MK. "Permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu dari pengajuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan," ujar ketua hakim MK, Arief Hidayat, ketika membacakan kesimpulan putusan, Senin, 18 Januari 2016. 34 daerah lain ditolak dengan alasan keterlambatan pendaftaran gugatan dan melanggar Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.



Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa batas waktu pengajuan permohonan adalah 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Salah  satu daerah dari 34 daerah yang di tolak adalah Kabupaten Buru Selatan.

Menurut kuasa Hukum Rivai Fatsey Maskur Husain, SH saat ini pihaknya dan team kuasa hukum yang tergabung dalam kantor hukum DB. MH Law Firm sedang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  tanggal 18  Maret 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia dengan nomor  Perkara : 18/PUU-XIV/2016  Alasan-alasan Pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta Penjelasannya;

a.   Dr. Bagir Manan, SH, MCL dalam bukunya Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia Ind-Hill-Co Jakarta 1992 pada halaman 13 menyebutkan ada 3 (tiga) dasar agar hukum mempunyai kekuatan secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut maka norma hukum sepatutnya secara filosofis sesuatu yang beda tidak dapat disamakan begitupun  yang sama tidak dapat bedakan dalam kaitan perkara inkasu secara geografis kabupaten Buru Selatan yang mempunyai perberbedaan infrastrukturnya dengan daerah yang lain yang relatif  lebih baik maka tidak dapat diberlakukan penyeragaman norma.

b.   Adalah fakta perjalanan dari Buru Selatan ke Ambon hanya terdapat 2 (dua) jalur transportasi yaitu melalui Udara dan Laut, untuk transportasi udara jadwal penerbangan seminggu 2X (dua kali)  keberangkatan dari Bandara Perintis yang hanya dapat disinggahi pesawat kecil yang berkapasitas 12 (dua belas) orang dengan jadwal penerbangan dua kali seminggu yaitu hari Rabu dan sabtu dari Bandara Namrole Buru Selatan ke Bandara Ambon, jadwal tersebut tidak menentu, untuk pemesanan tiket dari Namrole ke Ambon harus dilakukan tiga hari sebelum keberangkatan maka pemesanan untuk berangkat tidak dapat dilakukan secara mendadak, untuk transportasi laut hanya ada dua kali seminggu dengan jadwal tidak menentu tergantung cuaca laut. Pada waktu penetapan perolehan suara perkara PHPU Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016 yaitu diminggu ke empat bulan Desember 2015 cuaca sangat buruk baik laut maupun udara sehingga penerbangan maupun transportasi laut sangat sulit, apalagi diakhir Desember adalah pertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru mobilitas bagi yang merayakan sangat tinggi apalagi komunitas Kristen ±40% dari populasi penduduk Buru Selatan.

c.   Bahwa terkait nilai keadaban akan menjadi pedoman perilaku warga negara yang menjunjung demokrasi  yang menjamin tegaknya keadilan. Keadilan yang dicapai maksimal adalah keadilan yang merasa diberlakukan tidak adil yaitu pemohon sebagai calon Bupati kabupaten Buru Selatan. Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015 penetapan tersebut baru diketahui pada tanggal 22 Desember 2015 dari tim sukses Hikmat bukan berdasarkan pemberitahuan dari KPU kabupaten Buru Selatan yang disampaikan secara patut kepada pemohon. Sebagaimana norma yang sudah menjadi pengetahuan umum dalam relas perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara haruslah adanya pemberitahuan secara patut. Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tanggal 18 Desember  2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Buru Selatan tahun 2015, tidak pernah disampaikan secara patut kepada pemohon. Norma yang menyebutkan keberatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) adalah Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kosntitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, norma  tersebut diatas  jelaslah memberi jalan akan penyalagunaan kekuasaan secara sewenang-wenang sebagaimana digambarkan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely". Dalam kontek demokrasi perkara inkasu maka yang terjadi adalah manipulasi demokrasi atau demokrasi formal, hal demikian bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang selengkapnya: ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (5) yang selengkapnya:
Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
Pasal 28D ayat (3): “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Pasal 28I ayat (5): “ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

d.   Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) jelaslah menimbulkan ketidak adilan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal  1 ayat (2) dan (3) Jo Pasal 28D ayat (1) dan (3) Jo 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian beralasan menurut konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat prasa “Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga kalimat tersebut menjadi peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak diterima secara patut penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (alex)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 96718


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA