Senin, 24 September 2018

Sidak Ombudsman di Lampura, Bupati Terkesan Kurang Kooperatif | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
7968
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
02
696
6656
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
03
914
5676
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
04
660
5165
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
05
484
4974
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
06
130
4485
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
4215
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3813
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
09
552
3104
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
10
100
3018
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
11
551
2936
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
12
702
2835
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
13
655
2778
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 20 Nov 2015 | Warta Utama
14
119
2702
Kep.BKN: Tak Ada Larangan PNS Masuk LSM
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengata .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
15
129
2648
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
16
10
2573
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
17
683
2569
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
18
382
2542
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 06 Jun 2018 | News Maker
19
1920
2497
Ustad Abdul Somad Ceramah di Mabes AD
Ustad Abdul Somad berceramah di Mabes Angkatan Darat...


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
20
267
2484
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BACA JUGA .....

Pileg dan Pilpres di Ciamis Kondusif

BU | 24 Sep 2018 | 03:52 | 2104

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta membe...


Kapolres Melawi Pimpin Apel Mantap Brata

BU | 24 Sep 2018 | 03:57 | 2102

Dalam rangka kesiapan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum


BU | 17 Jun 2016 | 02:18:30 | 837 | Kawasan | Dibaca : 421 kali

BUPATI BURSEL LANGGAR SK MENDAGRI

BU | Kawasan | Bupati Bursel Langgar Sk Mendagri

Bhayangkarautama.com - Bupati Kabupaten Buru Selatan (bursel) Provinsi Maluku Tagop Sudarsono melanggar larangan  6 bulan jelang Pilkada, dimana petahana dilarang mutasi PNS. Hal ini sesuai amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon. Dengan surat pemberitahuan putusan nomor : 04/G/2016/PTUN.ABN tanggal 16 Juni 2016.



Dalam perkara antara Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun , MM sebagai penggugat melawan Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa, yang amar putusannya dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya sehingga Yaitu membatalkan SK pemberhentian oleh Tagop Sebagai Bupati saat itu di cabut dan mengembalikan kembai jabatan srtuktural  Ir.Agus Rulie Mochammad Raharusun, MM.

Tagop sebagai Bupati juga di wajibkan mengangkat harkat dan martabat  Ir. Agus Rulie  Mochammad Raharusun, MM.  Tagob juga di perintahkan untuk membayar  ganti rugi sebesar Lima juta rupiah akibat memberhentikan Ir. Agus Rulie  Mochammad Raharusun ,MM.



Dan Bupati Bursel ini juga di hukum membayar biaya perkara. Sehingga apa yang menjadi peraturan pemerintah maupun UU telah mengisyaratkan bahwa Petahana atau kepala daerah yang masa jabatannya segera habis dan hendak maju lagi di pemilihan kepala daerah tidak diperkenankan memutasi pegawai negeri sipil (PNS).

Menanggapi hal ini saat di hubungi redaksi, tokoh pemuda Buru Selatan, Gusrin Lessy SH MH mengatakan, paling tidak enam bulan menjelang pemungutan suara pilkada, petahana sudah tidak boleh lagi memutasikan PNS.

Hal ini di abaikan oleh Bupati Buru Selatan, padahal ada aturan bahwa pejabat aparatur sipil negara (ASN)  tidak dirotasi dalam waku minimal 6 bulan sebelum pemungutan. “Kepala daerah yang menjadi petahana dalam pilkada kalau memutasi orang enam bulan sebelum selesai masa jabatan itu sudah salah, ada sanksinya”, tegas Gusrin dalam perbincangannya dengan redaksi di Jakarta, Jumat (17/06) lalu.

Gusrin menjelaskan, larangan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 71 ayat 1 UU itu disebutkan,  pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2 diatur pula bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, terangnya panjang lebar.

Gusrin menambahkan, petahana juga tidak boleh menjalankan program dan kegiatan untuk kepentingan pemilihan 6 bulan sebelum pemungutan suara. Namun Bupati Kabupaten Bursel ini punya pandangan lain entah mengerti atau tidak hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tandasnya.

Kalau Bupati  sudah seperti ini apakah masih di diperbolehkan oleh Presiden RI, Tagop memimpin daerah Bursel  kembali. Dan apakah masih layak jika Mendagri mau menandatangani SK pelantikan yang di rencanakan tanggal 22  Juni mendatang kabupaten buru selatan?, pungkas lulusan magister hukum Untag Surabaya ini.****

(Sumber)



Share on :


Sumber : http://www.klikaktifis.com




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 537628


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA