Senin, 22 Januari 2018

Debt Collector Leassing Merajalela, Polsek Cibadak Sukabumi Ambil Sikap | PIMPINAN DAN SEGENAP JAJARAN IKUT BERDUKACITA ATAS WAFATNYA AMRIL MUNIR KETUA UMUM ASRIL CENTER

REGISTER CARD
BERITA TERPOPULER
BU | 11 Nov 2015 | Liputan Khusus
01
87
5869
Polwan Seksi Menipu Mapolres Pontianak
Bermodalkan nyali besar seperti tubuhnya, ditambah perawakan .....


BU | 28 Jul 2016 | Liputan Khusus
02
914
4928
Pecandu Narkoba Tak Pelu Ditahan
Polri telah mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) ....


BU | 04 Apr 2016 | Seremoni
03
696
4810
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras
Tentang DR. Ir. Abdul Rivai Ras, MM, MS, MSi


BU | 21 Nov 2015 | Seremoni
04
130
3858
Kisah Cinta Presenter TV dgn Kapolda Kalsel
Kebahagian sedang menyelimuti presenter cantik TvOne Winny C .....


BU | 26 Mar 2016 | Investigasi
05
660
3633
Perempuan Penjual Es Kelapa
Hilda Rahma Ningrum (18th) perempuan asal desa Peganden...


BU | 12 Feb 2016 | Seremoni
06
484
3617
LSM Lidik Krimsus RI Siap Tampung LP
Ketua Umum LSM LIDIK KRIMSUS RI (LKRI), Ossie Gumanti ......


BU | 29 Apr 2016 | Liputan Khusus
07
805
3319
Daftar Lengkap Mutasi Mabes Polri
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memutasi 112 perwira...


BU | 08 Apr 2016 | Investigasi
08
719
3020
Hidup Mantan Istri Pengusaha Indonesia
Chua memiliki lebih kurang 200 tas Hermes dan merupakan...


BU | 17 Nov 2015 | Liputan Khusus
09
100
2434
Terungkap Dimalam Pertama, Istri Dinodai
Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) 308 Polda Lampung dan Polres .....


BU | 24 Mar 2016 | News Maker
10
655
2373
Kapolres Muna : Situasi Kondusif
Pesta demokrasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada....


BU | 06 Apr 2016 | Kawasan
11
702
2284
Wanita Ini Habisi Nyawa Pria
Rahmawati alias Rahma (24), sosok pendiam yang mati-matian..


BU | 19 Feb 2016 | Gardanusa
12
551
2091
Mengejutkan! Masih Ada Gadis Seperti Ini
Hari itu saya belanja keperluan pribadi di ramayana swalayan


BU | 17 Jan 2016 | Warta Utama
13
382
2056
Kepala Sekolah Malang Terancam di Penjara
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Kota Malang Harya .....


BU | 08 Oct 2015 | Horison
14
10
2052
Kendaraan Sipil Jangan Pakai Simbol TNI
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana membuat perintah teg .....


BU | 29 Mar 2016 | Kawasan
15
683
2049
"Sekantong Duku" Berbuah Petaka
Terbujuk janji-janji muluk dari rayuan gombal AM...


BU | 21 Feb 2016 | Gardanusa
16
552
1997
NASA:Rasulullah SAW Tentang Kiamat Benar
Sungai Eufrat menjadi sumber mata air di Anatolia, Turki ...


BU | 20 Nov 2015 | Gardanusa
17
117
1973
Netizen Takjub Pandang Istri Siri Ust. Uje
Beberapa hari terakhir, sosok Rima Purnama Dewi atau Rima Id .....


BU | 10 Jan 2016 | Gardanusa
18
267
1973
Sekali Jalan, Syahrini Seharga Rp 2,2 M
Bicara soal Syahrini memang takkan jauh-jauh dari fashion da .....


BU | 21 Nov 2015 | Gardanusa
19
129
1970
Charli Setia Band Diculik Wartawan
Vokalis beken Setia band Charli Muhammad Van Houten, tadi ma .....


BU | 19 Nov 2015 | Kawasan
20
108
1933
Jend. TNI (P) Joko Santoso Siap Pimpin
Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad kom .....


BACA JUGA .....

Apel Bersama TNI-Polri di Makorem

BU | 18 Jan 2018 | 09:20 | 1692

Dua pejabat tinggi di TNI-Polri yang notabene putra daerah..


Saatnya Sarjana Solok Ciptakan Peluang

BU | 30 Dec 2017 | 01:53 | 1655

Sudah saatnya para sarjana di Kabupaten Solok menciptakan...


BU | 22 Nov 2016 | 06:37:30 | 986 | Investigasi | Dibaca : 374 kali

SURAT UNTUK JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BU | Investigasi | Surat Untuk Jaksa Agung Republik Indonesia



Seperti yang kita ketahui berdasarkan sejarah bangsa, Bahwa bangsa indonesia berhasil membebaskan diri serta merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tertanggal 17 agustus 1945. Jaminan kemerdekaan selama 71 tahun telah berlalu dan kita ketahui selama ini.

Maksud dan tujuan Kemerdekaan bagi suatu negara atas penjajahan bangsa lain sebagai bentuk memperjuangkan hak azasi setiap orang dari segala ketertindasan demi  mendapatkan rasa Keadilan dan Kesejahteraan bagi  Rakyatnya. Namun sepertinya rasa Keadilan dan Kesejahteraan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tentunya  masihlah sangat  jauh dari apa yang diimpikan rakyat, Hal ini disebabkan adanya suatu ganjalan \" Tindak Pidana Korupsi " jika  diibaratkan sebagai penyakit yang sudah akut.

Bahkan sepertinya  Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini sudah tersebar dalam tatanan kehidupan masyarakat, Sehingga pada akhirnya negara  ditetapkan dalam Keadaan Darurat Korupsi yang selanjutnya melahirkan UU No. 30 Tahun 2002. Berbicara masalah Tindak Pidana Korupsi adalah Extra Ordinary Crime yang mana makna Korupsi Busuk atau  sesuatu yang sangat menjijikan dan sangat mengganggu, Adapun kita harus berbicara jujur korupsi yang terjadi saat ini sangat Massive dan Terstruktur secara Systematis bagaikan penyakit kanker yang menggerogoti tubuh seseorang sehingga pada akhirnya  dampak korupsi sangat luas mengancam berbagai sendi dan aspek dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan Kebocoran Dana Pembangunan yang cukup Fantastis.

Maka dari itu secara otomatis akan menggangu tatanan sosial yang ada dalam UUD 1945 yang terkesan diabaikan, Contoh sederhananya bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi hanya merupakan wacana dan impian belaka.

Begitu pula dibidang kesehatan bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan yang prima tidaklah mudah, faktanya tidak sedikit warga miskin yang ditolak oleh rumah sakit. Bahkan dampak luas tindak pidana korupsi mengakibatkan biaya ekonomi tinggi serta mutu proyek sangat rendah sekali, Oleh karena itu wajar jika bekurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena hal ini disebabkan oleh penyelenggara negara/pejabat  pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum/tindak pidana korupsi (tipikor).

Disamping itu negara lain, lebih  mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, Hal lain yang harus menjadi perhatian tentang menyusutnya penghasilan negara. Penurunan penghasilan negara untuk pembangunan yang di dapat dari 2 (dua) sektor, yaitu : Penerimaan dari Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak.  Ironisnya Hukum di negeri ini tidak lagi dihormati, padahal negara kita adalah negara hukum yang segala sesuatunya harus berdasarkan kepada aturan yang mengacu kepada hukum yang berlaku serta sesuai dengan perundang-undangan.

Akibat lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di negeri ini dapat disimpulkan tebang pilih" Hukum di negeri ini tumpul ke atas namun sangat tajam kebawah ", Maka dari itu cita-cita masyarakat untuk  menggapai tertib hukum berkeadilan yang pandang bulu sepertinya cita-cita tersebut tidak akan terwujud apabila para penegak hukumnya sendiri melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sementara dalam pandangan tindak hukum pidana secara garis besar yang memenuhi unsur-unsur sebagai  berikut :
“Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan/menyalahgunakan wewenang dalam upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koorporasi yang akan berdampak kepada kerugian keuangan negara, sehingga akan berpengaruh kepada stabilitas  perekonomian negara.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tak perlu hadir jika Penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinnya dan bekerja secara Optimal  dalam menyikapi kasus-kasus mega korupsi oleh para penyelenggara negara yang saat ini terlihat semakin vulgar mencengkram semua lini kehidupan. Dan tentunya perbuatan melawan hukum/tipikor akan menjadikan rakyat semakin tidak berdaya dan sengsara.

Bahkan saat ini tindak pidana korupsi (tipikor) terlihat lebih ekstrim dan terkesan melembaga bahkan secara tak langsung dilembagakan para pelaku korupsi, Mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan para Pengusaha berkantong tebal yang mampu membeli keadilan serta mengatur kekuasaan.

Hukum di negeri ini wajib ditegakkan diatas kebenaran sehingga semua orang mendapat perlakuan/diperlakukan sama dihadapan hukum, Namun jika kasus ini hanya berputar-putar tanpa adanya penyelasian hukum secara komprehensif yang menunjang rasa keadilan serta kaidah-kaidah hukum sebagaimana mestinya. Yang artinya saat penanganan kasus tersebut bukan hanya menjerat pelaku eksekutor diatas maupun dibawah tetapi dapat diputuskan bersama oleh masing-masing dengan memiliki tufoksi dalam memutuskan porsi sesuai peraturan yang ada.

Dalam hal tersebut untuk lebih jelasnya mengacu kepada UU NO. 27 Tahun 2009 Tentang susunan dan kedudukan MPR/DPRRI, DPDRI dan DPRD, menyebutkan DPRD mempunyai fungsi yaitu Legislasi, Budgeting/Anggaran, dan Pengawasan dalam Kerangka Representasi Rakyat.
1.LEGISLASI
Fungsi Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR pemegang kekuasaan dalam membentuk Peraturan Daerah/PERDA.
2. BUDGETING/ANGGARAN
Fungsi Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang diajukan Walikota/Bupati.
3. PENGAWASAN
Fungsi Pengawasan dilaksanakan melalui Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah/PERDA dan APBD.

Ini adalah hal yang aneh dan perlu didalami karena dalam membuat suatu kebijakan masing- masing memiliki Peran dan Fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Logikanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki Fungsi dalam menentukan  Anggaran dan Pengawasan, Sebagaimana kita ketahui bahwa DPRD representasi dari rakyat sejauh mana tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat terhadap sumpah jabatan, serta patuh terhadap UUD 1945 dan Konsituen yang memilihnya. Pada prinsipnya hubungan antara eksekutif dan legislatif bekerja berdampingan dalam upaya untuk menyusun Anggaran, Pertanggungan Jawab, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan. Kedua lembaga ini wajib hukumnya untuk saling berkoordinasi dan terus menjalin komunikasi dalam upaya mencapai  Kesamaan Visi dan Misi untuk  memajukan Pembangunan Daerah.

Seperti halnya transaksi jual beli tanah, yang pada umumnya Notaris/PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) sebelum dilakukan akad/jual beli, dalam hal ini akan menerangkan langkah-langkah serta persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Proses Pengalihan Hak atau Jual Beli, penjual harus menyerahkan dokumen asli atas nama pemiliknya  tersebut untuk dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian teknis dan yuridisnya.

Apabila berbicara terkait Mark up dalam hal ini yang perlu dipertanyakan adalah metode penetapan harga, dimana keseluruhan biaya operasi dan keuntungan yang diinginkan ?,  sementara mark up terjadi sejak Rencana Perencanaan Anggaran (RPA) dibuat. Dan adapun yang termasuk prinsip-prinsip transparansi anggaran  dan Akuntabilitas, yang mana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, terkait pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan yang dianggarkan.

Anggota masyarakat memiliki Hak dan akses yang sama untuk  mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat berhak menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut, Disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan.

Sedangkan anggaran belanja yang di anggarkan pada setiap pos atau Pasal merupakan batas tertinggi anggaran belanja, anggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksankan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya, Untuk keadilan anggaran pemerintah wajib mengalokasikan pengunaan anggarannya secara adil agar dapat  dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

Efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat eaktu pelaksanaan, dan pengunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal sesuai dengan kepentingan masyarakat, anggaran disusun dengan lebih mengutamakan kepada Pendekatan Kinerja.

Jika pemerintah konsekwen dan komitmen terhadap azas-azas umum penyelenggaran negara  dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment serta memberikan apresiasi yang positif terhadap UU RI No. 14 Tahun 2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam UU KIP Bab II Pasal 2 Ayat ( 1 ) ditegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan selanjutnya dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Undang-Undang ini bertujuan untuk :
a. Menjamin Hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik ;
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam prose s pengambilan kebijakan publik ;
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
d. Dan mewujudkan penyelengaraan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertangung jawabkan .

Lebih jauh dalam Undang-Undang Pelayanan Publik bahwa tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik adalah :
a. Terwujudnya batas dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan semua pihak yan terkait dengan penyelengaraan pelayanan publik ;
b. Terwujudnya system pelayanan publik yang baik dan layak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan koorporasi yang baik.
Publik berharap dalam kasus ini, tidak adanya Intervensi Politik dari pihak manapun dengan cara apapun, akan tetapi hukum harus berdiri tegak sebagaimana mestinya sesuai dengan norma-norma serta kaidah hukum yang berlaku. Maka dari itu pengunaan anggaran harus lebih efektif, Efisien dan Tepat Sasaran dalam memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Ludy)



Share on :


Sumber : -




FORM KOMENTAR

Nama :
E-mail :
Komentar :
Kode : 786259


DAFTAR KOMENTAR


Baca Selengkapnya di Media Berita Nasional BHAYANGKARA UTAMA