Beranda Investigasi 7 Fraksi dan 26 Anggota DPRD Padang Pariaman Ajukan Hak Interpelasi Pada...

7 Fraksi dan 26 Anggota DPRD Padang Pariaman Ajukan Hak Interpelasi Pada Bupati  

40

26 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 40 Anggota Dewan Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat, mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Padang Pariaman di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/1/2020).

Padang Pariaman, Sumbar | Happy Naldy ketua Fraksi Partai Gerindra yang mewakili 7 Fraksi yang di dampingi 26 Anggota DPRD lainnya memberikan surat Pengajuan Hak Interpelasi yang di terima langsung oleh Sekretaris DPRD, Khairul Nizam.

Pada saat memberikan surat Hak Interpelasi itu, Happy mengatakan bahwa pengajuan Hak Interpelasi ini sudah sesuai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 70, 71, 72.

Ini kami lakukan, tambah Happy, karena diduga berat ada kebijakan-kebijakan Bupati Padang Pariaman yang tidak sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku serta adanya kesepakatan dari hasil Sidang Paripurna DPRD Padang Pariaman dengan Tim Pemerintah Padang Pariaman terhadap banyak munculnya permasalahan- permasalahan.

Sementara itu di tempat yang sama ketua DPRD, Arwinsyah juga menambahkan bahwa diantara persoalan yang muncul itu permasalahan APBD tahun 2020. Realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada Gubernur Propinsi Sumatra Barat diduga ada penolakan karena tidak sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat Paripurna DPRD Padang Pariaman dengan Tim TAPD Pemerintah Padang Pariaman.

Dan dari hasil Sidang Paripurna menyepakati tidak adanya defisit anggaran untuk struktur APBD tahun 2020 yang di ajukan kepada Gubernur Sumatra Barat, tidak sesuai dengan kesepakatan hasil Sidang Paripurna pada rapat anggaran pembahasan APBD tahun 2020 yang artinya sudah salah besar, karena telah melanggar apa yang telah disepakati.

Bukan hanya persoalan APBD saja, menurut Ardiansyah tetapi juga persoalan Pembangunan Tarok City tentang masalah perizinan lahan (RT,RW), penggunaan APBD Padang Pariaman, Dampak Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan dan Regulasi Pembangunan Jalan menuju Tarok City serta perizinan pembangunan Upper Pass yang melewati Rel Kereta Api dari pihak PT. KAI.

BACA JUGA :  Pasar Ikan Di Mbongawani Butuhkan Perhatian Pemerintah Kabupaten Ende

Sedangkan Inisiator Hak Interpelasi, Hamardian anggota DPRD yang terkenal Vokal ini dengan tegas mengutarakan sudah terang benderang Bupati menyalahi kesepakatan yang telah di tuangkan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Rasanya masih terlalu banyak infrastruktur yang membutuhkan anggaran pembangunan untuk perbaikan yang rusak dimana belum tersentuh suatu pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Contoh, terhadap pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman yang awalnya hanya untuk peletakan batu pertama saja akan tapi kini justru langsung pembangunan dan tentu ini sudah membebani APBD.

Pembangunan Pelabuhan Tiram yang tiada terealisasi dan bahkan tiang pancang yang hendak di gunakan entah kemana rimbanya.

Dan menjadi pertanyaan besar bagi DPRD, yang tak kalah pentingnya lagi, di setiap rapat dan Sidang Paripurna DPRD yang membahas perencanaan program pembangunan daerah dan anggaran tanpa alasan yang jelas, untuk itu, sudah tepat rasanya DPRD mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati.

“Sebagai anggota DPRD yang di pilih rakyat dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, Hamardian terus menerangkan, polemik yang tak berkesudahan persoalan jalan Tol Padang – Dicincang yang pada pelaksanaan pekerjaan, DPRD tidak pernah diajak berkomunikasi. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 154 huruf angka 1 “memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain ataupun pihak  ketiga yang membebani masyarakat dan daerah” sudah secara nyata hingga hari ini masalah ganti rugi tanah masyarakat belum tuntas dan berakibat terhambatnya pelaksanaan pembangunan jalan Tol,” terang anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra. (leo)

Facebook Comments