Beranda Daerah Akuntabilitas Transparansi Dan Profesional Modal Dalam Tata Pengelolaan Dana Desa Yang Baik

Akuntabilitas Transparansi Dan Profesional Modal Dalam Tata Pengelolaan Dana Desa Yang Baik

81
0

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sosialisasikan  terkait tata pengelolaan Dana Desa. BPK RI dan DPR RI sosialisasikan terkait pengelolaan Dana Desa di pemerintahan Kabupaten Ciamis termasuk  tugas dan fungsi BPK RI juga DPR RI sebagai pengawasan dalam pengolaan dana desa yang bertempat di aula sekda Kabupaten Ciamis, dilansir dari Ciamiskab.go.id, Kamis (30/01/2020).

Ciamis | Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, Wabub Ciamis Yana D Putra, Sekda Kab Ciamis Drs H. Asep Sudarman, Anggota BPK RI, Bahruloh Akbar, anggota DPR RI Jabar X Didi Irawadi Syamsudin serta Forkopimda Kabupaten Ciamis.

Dalam kata sambutannya Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya menyampaikan kegiatan sosialisasi pengelolaan dana desa merupakan salah satu bentuk kepedulian BPK RI kepada pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan pengelolaan dana desa.

“Dengan digulirkan dana desa diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran tersebut berjalan dengan baik, tertib yang nantinya di implementasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa,” terangnya.

Bupati Herdiat menyampaikan, “ucapan terimakasih atas penyaluran dana desa disetiap tahunnya selalu meningkat terlihat dari pagu dana desa mulai tahun 2015 sebesar Rp,4,77 milyar dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp, 124,47 milyar menjadi sebesar RP,167,84 milyar, sedangkan pada tahun 2017-2019 meningkat rata-rata 10,22% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,94% ,” terangnya.

Kemudian tutur Bupati, pagu untuk tahun 2020 ini anggaran dana desa meningkat 3,2% menjadi Rp. 263,02 milyar sehingga total dana desa Kabupaten Ciamis menjadi Rp. 1,191 triliun, dana desa yang dimaksud  digunakan untuk kegitan pembangunan sebesar 90% dan pemberdayaan 10%.

Bupati sampaikan apabila di lihat dari perbandingan katagori desa di Kabupaten Ciamis dari tahun 2018/2019 telah dapat terlihat perkembangan terutama pada penurunan jumlah desa tertinggal dari 27 desa tertinggal menjadi 11 desa, demikian pula peningkatan desa maju dari jumlah 33 desa menjadi 68 desa serta desa mandiri dari 3 desa menjadi 8 desa dalam katagori desa mandiri antara lain, Desa Pawindan, Desa Panjalu, Desa Buniseuri, Desa Rancah, Desa Dewasari, Desa Baregbeg, Desa Saguling dan Desa Pamarican, dengan adanya dana desa manfaat yang dirasakan dalam peningkatan infrastuktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan publik, peningkatan perekonomian desa dan penyerapan pekerjaaan.

Bupati berharap dengan besaran dana desa dapat meningkatkan katagori desa berkembang maju dan mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga dengan adanya sosialisasi ini dapat lebih memperbanyak kegiatan dan pertanggung jawaban  pengelolaan dana desa guna mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua,” pungkasnya.

Sementara anggota DPR RI Jabar X Didi Irawadi Syamsudin  menjelaskan, “program dana desa ini adalah program penting yang perlu pengawasan secara langsung dari BPK RI, dengan adanya dana desa sebagai upaya mengatasi kesenjangan pedesaan dan perkotaan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dominan tinggal di desa,” terangnya.

Dalam sosialisasi disampaikan terkait bagaimana secara administrasi  pengunaan dana desa  sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, jangan sampai disalah gunakan juga dikarenakan kurang pahamnya aspek-aspek administrasi secara online alih alih bermasalah berurusan dengan hukum,” paparnya.

Rakyat Ciamis secara nasional harus di tingkatkan kesejahteraannya Kabupaten Ciamis salah satu daerah di posisi level bawah dalam kesejahteraan, dengan dana desa di harapkan mampu meningkatkan bidang kesehatan, infrastruktur yang tepat guna,” harapnya.

“Ciamis memiliki banyak  potensi diantaranya, potensi desa religi dan kebudayaan masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

Sementara dalam sambutannya Bahrulloh Akbar Anggota V BPK RI menyampaikan, “pemerintah sangat perhatian dengan diterbitkan UU Desa pengakuan dan penghormatan melalui distribusi pengelolaan keuangan dana desa untuk di berikan secara mandiri, sesuai dengan dana desa menjadi kewajiban untuk didorong dilaksanakan secara akuntable efektif dan efisien, setiap penggunaan anggaran harus di catat kita harus menghitung pemasukan dan pengeluaran sebagai upaya transparansi ini merupakan kewajiban pemerintah desa,” terangnya.

“BPK berperan aktif dalam pengelolan keuangan BPK melihat pengelolaan dana desa se-Indonesia, ada sekitar 700 persoalan hukum dari dana desa kami berharap agar regulasi pemerintah daerah yang belum lengkap agar segera di lengkapi,” tegas Bahrul.

“Bagi desa tertinggal di harapkan proaktif melakukan pembelajaran dalam mengoptimalisasi dana desa, kami menghimbau agar sistem informasi desa untuk di pikirkan dan di kerjasamakan bersama untuk bisa membangun desa menyusun agar di kelola secara terjadwal optimalkan dana desa untuk kemajuan desa untuk masyarakat ,” harapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here