Beranda Daerah Anggota DPRD Minta Bupati Ende Segera Isi 3 Jabatan Struktural Yang...

Anggota DPRD Minta Bupati Ende Segera Isi 3 Jabatan Struktural Yang Kosong

118
0
Baltasar Seyatua, anggota DPRD Ende fraksi PKPI

Ende, NTT
 
Mutasi Pejabat Eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Ende pada akhir Desember 2020 lalu semestinya segera diisi. Pasalnya, ada tiga jabatan struktural yakni, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dan Kasat Pol PP dibiarkan lowong hingga saat ini. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan situasi Pandemi covid-19 yang terus meningkat dan juga terkait informasi penting yang dibutuhkan publik soal penanganan covid-19 di Kabupaten Ende.

Selain situasi Pandemi Covid-19 semakin tinggi saat ini, juga kondisi alam yang tidak menentu akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor dimana – mana.

Maka ketiga jabatan strategis ini harus segera diisi, karena ketiga OPD ini sangat dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi saat ini. Demikian pernyataan tegas dari anggota DPRD Kabupaten Ende, dari Partai PKPI, Baltasar Sayetua, kepada Media ini melalui telepon selulernya belum lama berselang.

Lanjut Baltasar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang bertindak sebagai juru bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sudah digeser jabatannya dan lowong. Hal yang sama juga terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ). Sebelumnya jabatan Kepala Pelaksana BPBD dijabat oleh Sebas Mbele. Namun pada mutasi beberapa waktu lalu, Sebas Mbele dimutasi menduduki jabatan sebagai Kadis Koperasi dan UKM, demikian juga dengan Kasat Pol PP yang lowong.

Menurut Baltasar, fatal jabatan Kepala Pelaksana BPBD dibiarkan lowong. Sementara saat ini potensi bencana alam rentan terjadi dimana-mana, yang tentunya membutuhkan penanganan dan kebijakan yang sifatnya segera (urgen). Untuk itu, dirinya berharap pemerintah daerah segera mengisi tiga jabatan yang lowong saat ini.

Maksimus Deki, anggota DPRD Ende fraksi Gerindrs

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Maksimus Deki, dari Fraksi Gerindra. Maksi mengatakan, kekosongan jabatan Kadis Kesehatan yang ditinggalkan dr. Muna Fatma, membuat publik kehilangan informasi sejauh mana jumlah pasien dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende.

“Harus diingat, urusan kesehatan menjadi hal yang prioritas sebagai bentuk tanggungjawab Negara kepada warga masyarakatnya. Sifatnya sangat urgent, jangan menganggap sepele persoalan ini. Semestinya kalau pejabat lama dimutasi dalam posisi penting apapun, maka harus diisi dengan pejabat baru,” ungkap Maksimus Deki kepada media ini dikediamannya belum lama ini.

Masih menurut Maksi, secara aturan dan kewenangan mutasi jabatan bagi pejabat di lingkup Pemkab Ende hak prerogatif dari Bupati. Tetapi perlu ada pertimbangan rasional ditengah pandemi dan situasi yang sangat rentan dengan bencana saat ini.

“Kita tidak persoalkan, soal itu menjadi kewenangan atau hak prerogatif dari seorang Bupati. Silakan saja dan kapan saja mau melakukan mutasi, asalkan rujukannya tetap pada aturan pokok yang ada. Ini situasi Negara yang lagi bekerja keras memberantas pandemi Covid-19, malah jabatan penting Kepala Dinas Kesehatan dibiarkan lowong. Satu contoh riil saja, jabatan Menteri Kesehatan mungkin saja dalam penilaian Presiden kurang bagus, dicopot dan diganti langsung dengan pejabat baru. Ini mesti menjadi contoh bagi pemimpin di daerah. Wajar kalau satu kebijakan yang dinilai tidak tuntas, dievaluasi bersama oleh publik. Kita berharap tiga jabatan yang kosong ditengah situasi seperti sekarang ini harus segera diisi dengan pejabat baru,” ungkap Maksi.

Lebih jauh Maksi mengatakan, kekosongan yang sama juga pada jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). Menurutnya, saat ini potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Memasuki musim penghujan, kondisi ini rentan dengan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan bencana lainnya yang susah untuk diprediksi.

Jika pejabat lowong tentunya berdampak pada kebijakan penanganan yang sifatnya segera. Belum lagi soal pengelolaan dan penggunaan dana pada SKPD tersebut. Ketiga pejabat yang digeser itu, kata Maksi, sebaiknya harus segera diisi, mengingat saat ini situasi di daerah ini sangat tidak menentu dengan wabah Virus Corona dan bencana alam banjir dan tanah longsor dimana – mana yang sudah memakan korban jiwa. “Kita tidak bicara angka, tetapi saat ini kita bicara nyawa,” ucapnya.

“Untuk itu kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ende, untuk tetap memperhatikan dan menjalankan serta mantaati Protokol Kesehatan ( Prokes ) yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan 5 M, Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilisasi untuk memutuskan mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Ende ini,” ajak Maksimus Deki. (Damianus Manans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here