Beranda Daerah Audensi PPWI Jatim Gandeng LSM GP3H Pasuruan Ke Inspektorat Kabupaten Pasuruan ...

Audensi PPWI Jatim Gandeng LSM GP3H Pasuruan Ke Inspektorat Kabupaten Pasuruan Sikapi Kasus Terpendam 2 tahun

41
0

Pasuruan, Jatim

LSM GP3H (Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum) Kabupaten Pasuruan, bertandang ke Inspektorat Pasuruan untuk menyikapi ulah oknum dokter Hindayani SU, yang cerai tanpa melakukan ijin dari atasannya, yang diperkuat oleh oknum dokter tersebut membuat pernyataan, sanggup menerima konsekwensi PNS nya di hadapan hakim Pengadilan Agama, dan dikuatkan juga dari pernyataan yang dibuat oleh BKPPD Pasuruan bahwa oknum tersebut tidak melakukan ijin untuk bercerai, yang saat ini oknum dokter tersebut sebagai PNS dinas di Puskesmas Prigen Kab. Pasuruan.

Menyikapi hal tersebut ketua LSM GP3H, Cak Anjar memberikan masukan dan tekanan dihadapan pimpinan audensi inspektorat yang dihadiri BKPD, Dinas Kesehatan, Kab Pasuruan dan Kepala Puskesmas Prigen Pasuruan, kasus ini betul-betul melawan hukum sebagai panutan seorang dokter yang tidak memberi contoh yang baik di hadapan masyarakat dan jajaran bawahannya, karena oknum dokter tersebut adalah figur dari masyarakat, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kalau ada oknum dokter yang memberi panutan yang tidak baik, ini adalah mencoreng marwah Kabupaten Pasuruan.

Kasus ini bermulah dari oknum dokter wanita tersebut yang diduga selingkuh dengan anak buahnya yang yang diketahui oleh suaminya berupa chat whatshApp dan selingkuhannya sudah di pindah ke RS Grati, ditambah lagi oknum tersebut saat ini sebagai tahanan kota yang menjadi terdakwa kasus KDRT yang ada di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

“Sidang masih bergulir, artinya sudah dua alasan kuat mendasar yang mencoreng nama Pasuruan, kalau kasus ini tidak diperhatikan dengan serius kami akan turun ke jalan,” pungkasnya.

Pihak Inspektorat yang diwakili Sekretariat, menyampaikan bahwa kasus ini sudah dikawal dari dua tahun yang lalu dan sudah dibentuk tim khusus dalam pemberian sanksi, tetapi harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dari Pengadilan Agama Sidoarjo.

Disisi lain, menurut Devi BKPPD kota Pasuruan, memberikan penjelasan “Oknum dokter tersebut telah diduga melanggar dua hal dan itu sanksinya berat,” ujarnya.

Untuk kasus KDRT, pihak Inspektorat tidak memberikan statement apapun terkait status hukum oknum dokter tersebut, meskipun sudah menjadi terdakwa dan tahanan kota. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here