Beranda Daerah Berbagai Pihak Desak Bupati Ende Segera Lantik Kades Terpilih Desa Niopanda

Berbagai Pihak Desak Bupati Ende Segera Lantik Kades Terpilih Desa Niopanda

76
0
Orba K. Ima, Ketua Komisi I DPRD Ende

Ende, NTT

Untuk ke 3 kalinya, Media Berita Nasional Bhayangkara Utama Biro Ende, NTT, melansir berita tentang polemik hasil Pilkades Desa Niopanda, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang hingga hari ini masih terkatung-katung penyelesaiannya karena tidak ada sikap atau ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

Untuk itu, berbagai pihak mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera mengambil sikap dan jangan biarkan berlarut-larut persoalan ini, karena dapat mempengaruhi proses pelayanan publik di Desa Niopanda sendiri. Selain itu, dapat menyebabkan masalah baru terkait Pengelolaan ADD dan DD yang berimbas pada tersendatnya atau mandeknya proses pembangunan di Desa Niopanda nanti.

Karena yang bertanggungjawab penuh dengan pengelolaan keuangan ADD dan DD adalah Kepala Desa definitif dan bukan Pj-nya. Apalagi saat ini Pj. Kepala Desa Niopanda sudah berakhir masa jabatannya.

Berbagai pihak, baik anggota DPRD Kabupaten Ende, Pemerhati Sosial, Pejabat di lingkup Pemkab sendiri hingga masyarakat Desa Niopanda, meminta Bupati Ende, Drs. H. Djafar H. Achmad, MM., untuk segera melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa Terpilh Desa Niopanda, hasil pemilihan gelombang ke-2, pada tanggal 02 Desember 2019 lalu.

Anggota DPRD Kabupaten Ende, yang juga Ketua Komisi l, Orba K. Ima, secara terpisah saat dikonfirmasi media ini di kediamannya jalan Masjid Raya Ende, Rabu, ( 03/02/2021 ), mengatakan, “Pemerintah harus lantik Kepala Desanya. Bagi pribadi saya, kalau ditanya, ya lantik. Bupati Ende segera melantik kepala Desa terpilh itu”.

Maksimus Kebhi, Kades Terpilih Desa Niopanda

“Kalau secara kelembagaan atau sebagai Ketua Komisi l, akan kita tentukan nanti. Tetapi secara pribadi, saya katakan harus lantik,” tegas Orba K. Ima.

“Saya sedikit menyayangkan hal itu. Seharusnya, kalau memang ada kesalahan atau kekeliruan dengan data tentang jumlah suara dan sebagainya, mengapa tidak diklarifikasikan sebelum proses pemilihan dilakukan. Kalau proses pemilihan sudah dilakukan, maka orang-orang yang sudah memberikan hak suaranya dianggap sah,” katanya.

“Tetapi kalau proses pemilihan sudah dilakukan, dan kemudian baru komplain dan dipersoalkan, lalu siapa yang mau dipersalahkan,” tanya Orba.

Coba seandainya kalau menang, pasti diam. Karena ini jagoannya kalah, maka dipersoalkan. Kita tidak mau perpihak kepada siapa-siapa, tidak,” ungkap Orba K. Ima.

“Maka, dalam sebuah proses pemilihan ada mekanisme, ada tahapan. Mestinya persoalan tersebut diselesaikan pada tahap itu. Jangan dibawa, dibiarkan saja dulu. Ini ada apa. Setelah perhitungan selesai, kalah, baru ada yang komplain. Kalau begini semua mau perkara ditingkat manapun, orang tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima hasil, ini menjadi sulit,” ungkap Orba.

“Apalagi mulai ada dengar suara-suara yang punya kepentingan kiri-kanan. Kita harus belajar dari kasus pemilihan Kepala Desa Wolotopo Timur, yang awal-awal sempat memanas juga. Kita jangan menjadi bagian masalah juga didalamnya, tetapi kita harus berada ditengah kalau mau menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau kita masih main akal-akalan, selesai dulu baru kita persoalkan. Yah, panjang jadinya. Kalau saya ditanya, saya katakan harus lantik, karena proses pemilihan sudah selesai dilakukan,” tegas Orba K. Ima.

“Pemerintah harus berani mengambil keputusan. Kalau ini digantung terus dan dibiarkan berlarut-larut, semakin tidak bagus dan malah memperkeruh suasana. Mengapa ? Karena pertikaian ditingkat horizontal, ditingkat masyarakat itu eskalasi bisa saja meningkat terus karena ada permainan disana,” jelas Orba K. Ima.

Merujuk pada Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Niopanda, Kecamatan Kota Baru, dan salah satu tembusannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, yang substansinya menyampaikan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang ke-2 di Desa Niopanda tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Ende Nomor 39 Tahun 2019, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa. Namun hingga saat ini, polemik tersebut terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Data yang diperoleh media ini, Pilkades Niopanda yang dilaksanakan di Desa Niopanda, Kecamatan Kota Baru, pada tanggal 2 Desember 2019 lalu, diikuti 3 (tiga) kontestan, yakni calon nomor urut 1, Agustinus Dontje Kaki, memperoleh 102 suara, calon nomor urut 2, Maximus Kebhi, meraih 160 suara, dan calon nomor urut 3, Emanuel Misa memperoleh 108 suara.

Sementara, Kepala Desa Terpilih pada hasil pemilihan tersebut, Maksimus Kebhi, saat dikonfirmasi media ini, secara tegas mengatakan, pihaknya bersama Tim dan keluarga besarnya meminta dan mendesak Bupati Ende untuk segera melantik Kepala Desa yang dipilih secara demokrasi tersebut, karena hasil pemilihan sudah diketahui bersama.

Sementara salah seorang warga Desa Niopanda yang tidak mau menyebutkan namanya kepada media ini mengatakan,” Bupati Ende harus segera melantik Kepala Desa Terpilh itu. Apapun alasannya, kalau mau pemilihan ulang, kami sebagai warga pemilih tidak mau, karena dalam pemilihan tersebut, hanya sekali kami memilih”.

“Kami hanya mau sampaikan kepada Bupati bahwa tidak ada yang namanya pemilihan ulang Kepala Desa Niopanda. Karena setahu kami, tidak ada dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah terkait Pilkades ulang,” tegas sumber tersebut.
(Damianus Manans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here