Beranda Daerah BP2JK Pokja 62 Wilayah 2 Dan BP2JN Wilayah XX Kalbar Saling Tuding...

BP2JK Pokja 62 Wilayah 2 Dan BP2JN Wilayah XX Kalbar Saling Tuding Terkait Paket Proyek Senilai Rp 132 Milyar

75
0

Pontianak, Kalbar

Tindaklanjut dugaan kecurangan pada proses lelang pekerjaan ruas jalan menuju standar Sekadau – Tebelian, sebesar Rp 132 milyar, Tim DPN Lidik Krimsus RI hub. antar lembaga dan FW LSM Kalbar berserta awak media online dan cetak, kembali mendatangi kantor BP2JN Kementerian PUPR Prov. Kalbar, Jumat (30/7/2021).

Tim DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalbar beserta awak media Jumat pagi (30/7/2021), hendak menemui PPK satker wilayah 2, Marlin Ramli di BP2JN (Balai Pelaksana Jalan/Jembatan Nasional) Kementerian PUPR Provinsi Kalbar, selaku pemangku pejabat yang berwenang di paket senilai 132 milyar, ruas jalan menuju standar Sekadau -Tebelian, namun tidak berada di tempat. “PPK Satker wil. 2 tidak berada di tempat karena PPKM Darurat Covid-19,” terang Agus, staf di BP2JN Kementerian PUPR Provinsi Kalbar.

Tim DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga, Adi Normansyah bersama FW LSM Kalbar dan awak media mendatangi kantor BP2JN , karena mendapat penjelasan dari BP2JK POKJA 62 wilayah 2 yang diwakili Adi Hendarsa, bahwa hasil evaluasi dari calon pemenang 1 dan 2 yaitu PT. Nindya Karya dan PT. Modern Widya Tehnical sepenuhnya menjadi kewenangan PPK satker BP2JN, untuk diadakan pre a Ward meeting sebagai proses seleksi akhir untuk menuju tahapan Penandatanganan SPPBJ (Surat Persetujuan Penyedia Barang dan Jasa), sesuai jadwal tertanggal 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus dan dilanjutkan proses penandatanganan kontrak .
Hal ini disikapi oleh PPK satker wilayah 2 BP2JN Kalbar. Melalui staf, Agus menyampaikan kepada awak media melalui sambungan seluler dan whatsApp, PPK satker menolak untuk ditemui. “Kewenangan sepenuhnya masih di Pokja 62 wilayah 2, yaitu pak Yunus selaku ketua, dalam penetapan pemenang di paket 132 milyar ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian, PPK satker hanya ACC dari Pokja saja,” kata Agus, menyampaikan pesan PPK satker Marlin Ramli kepada DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Prov. Kalbar.

Ini sangat berbeda sekali dengan penjelasan dari BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) yang disampaikan Adi Hendarsa pada saat pertemuan pertama dengan awak media, bahwa kebijakan dan kewenangan setelah hasil evaluasi penetapan menjadi kewenangan PPK satker untuk diadakan Pre a Ward meeting sebagai peneliti akhir bilamana dari hasil penetapan calon pemenang. Jika ada kejanggalan dan kecurangan serta persengkongkolan atau pun tersangkut masalah hukum baik dalam proses ataupun sedang menjalani hukuman, terkait PT perseroan BUMN maupun PT perseroan swasta yang dimenangkan maka PPK satker berhak untuk menolak hasil yang ditetapkan dan dilakukan evaluasi ulang atau pun batal lelang, mengacu kepada peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 sesuai SOP (standar operasional prosedur).

TIm DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga dan FW LSM Kalbar menyimpulkan, terjadi simpang siur informasi dikarenakan PPK satker tidak mau ditemui dan terkesan tertutup, padahal tim awak media mendatangi PPK satker hanya meminta penjelasan dan keterangan terkait mekanisme prosedur lelang dalam tahapan demi tahapan. Setidaknya dalam penetapan pemenang tender benar-benar kredibel dan transparan kepada publik, dimana diketahui PT Persero yang di calon 1 dan 2 sebagai pemenang masih terindikasi bermasalah dengan hukum maupun sedang menjalani hukuman.

 

Hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum dan peraturan yang ada di dokumen pemilihan lelang terkait surat pernyataan form isian kualifikasi penyedia jasa, tidak dalam proses hukum dan pengadilan.

“Sebaiknya tidak saling lempar kewenangan,”
pungkas Adi Normansyah, yang juga selaku salah satu Ketum asosiasi kontraktor di Kalbar.

Akhirnya awak media diundang via WhatsApp oleh BP2JK, diwakili Adi Hendarsa untuk melakukan klarifikasi terkait adanya indikasi cacat hukum dan Ka.balai BP2JK Provinsi Kalbar bersedia menemui awak media pada tanggal 10 Agustus 2021.

Dari undangan tersebut, awak media dan DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga beserta FW-LSM Kalbar masih harus menunggu saat hari pertemuan yang sudah dijadwalkan. (Adi Normansyah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here