Beranda Daerah BP2JK Undang DPN Lidik Krimsus RI Dan FW-LSM Kalbar Terkait Proses Lelang...

BP2JK Undang DPN Lidik Krimsus RI Dan FW-LSM Kalbar Terkait Proses Lelang Paket Rp 132 Milyar

42
0
Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi Yang Ke -151

Pontianak, Kalbar

Menindaklanjuti pemberitaan terkait proses lelang Peningkatan Jalan Menuju Standar Sekadau-Tebelian, DPN Lidik Krimsus RI Hub. Antar Lembaga bersama FW-LSM Kalbar yang dipimpin Syafarudin Delvin beserta rekan-rekan wartawan Buser Bhayangkara, Radar Metro, Tabloid Skandal beserta awak media lainnya mendatangi kantor BP2JK Prov. Kalbar, jalan dr. Sutomo, Pontianak, Selasa (10/8/2021). Sesuai jadwal undangan yang ditentukan oleh Adi Hendarsa pada waktu pertemuan sebelumnya, dan ternyata Adi Hendarsa sudah memasuki masa pensiun.

Kedatangan DPN Lidik Krimsus RI dan FW-LSM Kalbar disambut oleh Kepala Balai, Antonius Widyatmoko, didampingi Ir. Indad. Pertemuan tersebut untuk klarifikasi terkait berita yang beredar ke publik perihal paket 132 milyar paket ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian, yang ditenderkan secara online di BP2JK Kalbar oleh Pokja 62 wilayah 2, yang diketuai Yunus, terindikasi cacat hukum. Sangat disayangkan, Ketua Pokja 62 wilayah 2 Kalbar tidak dapat hadir di karenakan sakit.

Di ruangan rapat yang disediakan, rekan-rekan awak media dan FW-LSM Kalbar beserta DPN Lidik Krimsus RI., Hub. Antar Lembaga, Adi Normansyah, yang juga salah satu Ketua Asosiasi Kontraktor Kalbar mempertanyakan terkait evaluasi hasil tender paket 132 milyar, paket ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian, yang diikuti 14 rekanan, baik dari PT. BUMN maupun PT. perseroan swasta, klasifikasi B1.https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/71731064/peserta.
Adi Normansyah mempertanyakan terkait evaluasi perihal jaminan penawaran terkait adanya perubahan jadwal, sementara jaminan penawaran masa berlakunya hanya 120 hari. Antonius Widyatmoko mengatakan, bahwa jaminan penawaran harus konsorsium dan harus diperpanjang, sesuai nama paket pekerjaan atas pemberitahuan Pokja 62 wilayah 2 Kalbar, dan ini sesuai prosedur .

Di dalam penjelasan tersebut Adi Normansyah mempertanyakan, “Jika jaminan tidak sesuai, penyedia jasa akan digugurkan di awal evaluasi dan tidak mendapatkan undangan ?”. Karena salah satu penyedia jasa, PT. Sinar Arenka Setia Maju, mendapat undangan klarifikasi dan dikoreksi aritmatik, dan membuat pernyataan kesanggupan berkerja serta dianggap bersedia melakukan pekerjaan sesuai item pekerjaan terkoreksi. “Artinya, PT. Arenka telah lulus tahapan seleksi admistrasi terkait dukungan alat serta personil yang disyaratkan maupun jaminan penawaran sesuai tahapan evaluasi,” beber Adi Normansyah.

“Tahapan evaluasi bisa bersamaan dengan koreksi aritmatik,” ujar Antonius Widyatmoko.

Hal ini disanggah Adi Normansyah, bahwa penilaian evaluasi seharusnya dimulai dari evaluasi administrasi, mulai dari dukungan alat, kesanggupan menghadirkan alat dan personil maupun jaminan penawaran. Jika tidak sesuai, PT. Sinar Arenka Setia Maju gugur di awal dan tidak perlu mengikuti tahapan evaluasi teknis seperti koreksi aritmatik harga, jika ada ketimpangan sangat membuang waktu jika evaluasi yang dilakukan demikian, sehingga harus merubah jadwal sampai 6 kali perubahan. Ini dikarenakan adanya keputusan dari evaluasi Kementrian PUPR, jadi Pokja 62 wilayah 2 Kalbar menunggu baru bisa membuat hasil evaluasi .
Padahal, sesuai keputusan Menteri jadwal lelang harus tuntas di bulan Maret 2021 untuk APBN 2021, tetapi sekarang ada keputusan baru. Menurut keterangan Ka. Balai BP2JK Prov. Kalbar, sampai dengan Agustus 2021. Informasi yang didapat, bahwa kinerja Pokja sangat terindikasi melakukan kelalaian dan tidak selektif dalam evaluasi .

Selanjutnya Adi Normansyah selaku Ketua Umum Asosiasi Kontraktor di Kalbar dan DPN Lidik krimsus RI Hub. Antar Lembaga, mempertanyakan penyedia jasa yang tersandung masalah hukum dan dalam proses hukum maupun sudah ditetapkan salah satu dewan direksi atau secara Persero sebagai Tersangka, dapat dibenarkan menjadi calon pemenang.

“Bisa, selagi di dalam sistem belum termasuk daftar hitam,” ujar Ka. Balai BP2JK, Antonius Widyatmoko.

“Substansial mana antara penyedia jasa yang tersandung masalah hukum, antara jaminan penawaran yang bisa dirubah masa berlakunya dan bisa diperpanjang sesuai tahapan evaluasi ?,” tanya Adi.
Hal ini tidak bisa dijawab secara pasti oleh Ka. Balai BP2JK. Ini sangat berpotensi kecurangan indikasi lobi-lobi, karena jika terjadi kontrak kerja yang ada di lapangan, orangnya itu-itu saja dan bukan rahasia umum lagi.

“Padahal di dalam isian kualifikasi, penyedia jasa membuat pernyataan tidak dalam daftar hitam ataupun proses pengadilan. Ini sangat bertentangan dengan dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja itu sendiri,” pungkas Adi Normansyah.

Ketika para awak media mewawancarai secara khusus Kepala BP2JK Prov. Kalbar, sampai saat berita ini dirilis, rekan-rekan awak media merasa belum puas terkait hasil keputusan dan penjelasan Kepala BP2JK Prov. Kalbar, karena awak media merasa hasil evaluasi yang bertanggungjawab penuh adalah Ketua Pokja 62 wilayah 2, yakni Yunus. “Walaupun penetapan pemenang atas persetujuan Menteri PUPR, dikarenakan paket senilai di atas 100 milyar harus persetujuan Kementerian PUPR, ditetapkan oleh Menteri langsung,” terang Ka. BP2JK Prov. Kalbar.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, hadir pula kuasa direktur PT. Sinar Arenka Setia Maju, Muhammad alias Mamak, yang merasa sudah diundang pada tahap awal untuk menandatangani hasil koreksi aritmatik, dan bersedia/sanggup bekerja diangka yang sudah terkoreksi oleh Pokja 62 wilayah 2. Artinya sudah melewati tahapan evaluasi administrasi sebelumnya.

Sampai saat ini masih menunggu pertemuan dan mendapatkan penjelasan dari ketua Pokja 62 wilayah 2, dan akan dikoordinasikan kembali kepada rekan-rekan media terkait paket 132 milyar ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian wilayah Kalbar. (red)

Sumber : DPN Lidik Krimsus RI Hub. Antar Lembaga, Adi Normansyah dan FW-LSM Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here