Beranda Hukum Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK Terkait Proyek

Bupati Lampung Utara Kena OTT KPK Terkait Proyek

26

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Lampung Utara, Provinsi Lampung terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Bupati Lampung Utara menjadi kepala daerah yang ke-47, yang ditangkap tangan oleh KPK, dan kepala daerah yang ke-119 yang ditangani KPK sampai saat ini.

Jakarta, BU – “Dari tangkap tangan ini, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp728 juta yang diduga terkait dengan proyek di Kabupaten Lampung Utara,” terang Juru Bicara KPK, Senin (7/10/2019)

Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” kata nya.

Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 6 orang tersangka. Sebagai penerima KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni AIM (Bupati Lampung Utara 2014-2019), RSY (orang kepercayaan AIM), SYH (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara), dan WHN (Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara),” papar Juru Bicara KPK.

“Sebagai pemberi, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni CHS dan HWS, keduanya adalah pihak swasta,” ujar nya.

AIM dan RSY yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SYH dan WHN, yang juga diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

BACA JUGA :  KPK Tetapkan Menteri Pemuda Dan Olahraga Sebagai Tersangka

Dua tersangka lain, CHS dan HWS sebagai pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” terang Juru Bicara KPK.

Juru Bicara KPK melanjutkan, “untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan enam tersangka selama dua puluh hari ke depan. AIM ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur, RSY ditahan Kepolisian Metro Jakarta Pusat, CHS dan HWS di Kepolisian Daerah Metro Jaya, serta SYH dan WHN di Kepolisian Metro Jakarta Timur.

KPK tak akan lelah mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.

Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,” tegas Juru Bicara KPK.

“Dan, bagi Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia, KPK mengimbau agar tidak khawatir mengambil keputusan secara benar sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada embel-embel suap, fee atau sejenisnya.

Kepala Daerah tidak perlu takut jika tidak melakukan korupsi. KPK pasti akan bisa memilah dengan tepat sesuai aturan hukum dan bukti yang ada, antara mana yang melakukan korupsi dan mana yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Karena itu pulalah, KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” akhiri Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (*)

BACA JUGA :  Teroris Asal Ende Flores NTT Dibekuk Di Samarinda

Sumber: Humas KPK

Facebook Comments