Beranda Daerah Bupati Mamberamo Raya Terjerat Korupsi Dana Bansos Covid-19 TA 2020

Bupati Mamberamo Raya Terjerat Korupsi Dana Bansos Covid-19 TA 2020

35
0
RSUD Tobelo

Mamberamo Raya, Papua

Kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 kembali menjerat pejabat di negeri ini.

Disaat seluruh lapisan masyarakat berjuang melawan pandemi, Bupati Mamberamo Raya berinisial DD malah memakan uang bantuan untuk warga.

Bupati tak berotak itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua. Dia terlibat kasus korupsi dana Covid-19 tahun anggaran 2020.

DD menyusul SR, Kepala BPKAD Mamberamo Raya yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang sama dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,1 miliar.

Dari hasil gelar perkara yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, DD diduga menggunakan dana covid-19 untuk keperluan politik.

“Dugaan kasus korupsi tersebut berawal adanya pertemuan pada Agustus 2019 di Posko pemenangan saudara DD, MRD (saksi) dan SR,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, melalui keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021).

Dari pertemuan tersebut, sambung Kamal, dihasilkan kesepakatan antara DD dengan MRD untuk melakukan komunikasi dengan partai politik (mahar partai) dalam mengusung DD maju Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 periode 2021-2024.

Untuk menunjang aktivitas MRD, DD menyanggupi pemberian uang sebesar Rp 2 miliar sebagai biaya komunikasi dengan partai politik.

Kamal menyampaikan, pada Februari 2020, DD memerintahkan SR untuk menyiapkan dana komunikasi partai senilai RP 2 miliar tersebut. Namun saat itu, SR menyampaikan bahwa belum ada dana.

Pada Maret 2020, DD kembali menanyakan kepada SR terkait dana komunikasi partai. Tidak lama berselang, tepatnya pada 30 Maret 2020, Pemkab Mamberamo Raya mulai mencairkan dana pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dari beberapa kali pencairan, terang Kamal, tidak semua dana pencegahan dan penaggulangan covid diserahkan ke tim gugus tugas. Namun ada yang disisihkan oleh ARS (saksi) selaku bendahara hibah Bansos atas perintah SR.

“Dari beberapa pencairan dan penyisihan yang dilakukan oleh saudara ARS, terkumpul dana sebesar Rp 3.153.100.000,” kata Kamal.

Menurut Kamal, total dana Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya senilai Rp 23.890.790.000.

Tetapi, yang diserahkan dan digunakan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya hanya senilai Rp 20.737.690.000.

“Sedangkan sisanya senilai Rp. 3.153.100.000 digunakan tidak sesuai peruntukan,” kata Kamal.

Dari nilai korupsi tersebut, Rp 2 miliar digunakan DD sebagai mahar partai politik. Sementara sisanya, yaitu Rp 1.153.100.000, digunakan DD untuk keperluan pribadinya. Seperti pembelian tanah seluas 2 hektare senilai Rp 780 juta. Kemudian, pembuatan pagar rumah di Hamadi, Kota Jayapura, senilai Rp 70.000.000, keperluan rumah tangga DD sekitar Rp 200 juta, lalu bantuan kepada mahasiswa senilai Rp 15 juta dan bantuan kepada masyarakat senilai Rp 80 juta.

“Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua terkait penyalahgunaan dana Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2020, ditemukan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 3.153.100.000,” ujar Kamal.

Atas perbuatannya, tersangka DD dijerat dengan pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tetntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Dan Pasal 3 Ayat (1) Dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here