Beranda Daerah Carut Marut Proyek 132 Milyar Ruas Jalan Sekadau-Tebelian Di BP2JN Kementerian PUPR...

Carut Marut Proyek 132 Milyar Ruas Jalan Sekadau-Tebelian Di BP2JN Kementerian PUPR Prov. Kalbar

49
0

Pontianak, Kalbar

DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga, Adi normansyah dan FW-LSM Kalbar, Syafarudin Delvin bersama awak media Radar Metro, Buser Bhayangkara dan media online serta cetak, mendatangi BP2JN Bina Marga PUPR Prov. Kalbar, untuk mengantar surat laporan terkait salah satu pemenang tender yang sudah berkontrak dan dinilai cacat hukum, Senin (16/8/2021).

Hal ini terkait dengan paket APBN ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian dengan nilai Rp 132 milyar, dinilai cacat hukum karena calon pemenang adalah PT. Nindya Karya serta PT. Modren Widya Tecnical yang menjadi calon pemenang 1 dan 2, dimana kedua perusahaan tersebut sedang bermasalah dengan persoalan hukum di Indonesia.

Dari hasil penelusuran DPN Lidik Krimsus RI hub antar lembaga, Adi Normansyah bersama rekan-rekan FW- LSM Kalbar, mendapati beberapa informasi terkait persekongkolan dan melewati batas kewenangan dan kewajaran, dimana paket ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian dengan pagu dana sebesar Rp 132 milyar terindikasi banyak kecurangan dan persekongkolan, mulai dari proses lelang oleh BP2JK Pokja 62 wilayah 2 yang diketuai oleh Yunus dan anggota Pokja lainnya .
Dari hasil investigasi tim DPN Lidik Krimsus RI hub antar lembaga, Adi Normansyah, melakukan perjalanan menuju Kabupaten Nanga Pinoh, Melawi, bersama rekan-rekan menemui salah satu pengurus partai yaitu Yulistina, terkait keinginannya untuk mendapat proyek di dapil ibu Yulistina, Sekadau-Tebelian. Dari pengakuan Yulistina, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari atasan, entah siapa yang dimaksud Yulistina, atasan apakah petinggi partai apa bukan, untuk mendapatkan pekerjaan ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian, sehingga dirinya mengakui bertemu dengan Ka.Balai BP2JN, Herlan dan PPK Satker, Marlyn Ramli, dan diarahkan ke salah satu penyedia jasa yang ikut dalam tender ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian.

Dari pertemuan tersebut, dirinya mencari salah satu kuasa direktur salah satu penyedia jasa dan melakukan mediasi, tetapi tidak menemui kata kesepakatan, dikarenakan proses lelang masih berlanjut dan mendahului keputusan Pokja 62 wilayah Kalbar. Walaupun kuasa direktur sudah memenuhi panggilan klarifikasi evaluasi koreksi aritmatik dan dinyatakan sanggup bekerja sesuai angka koreksi aritmatik.

Dari petunjuk dan keterangan Yulistina yang melakukan lobi-lobi terkait paket 132 milyar, telah mengeluaran dana ratusan juta rupiah entah kepada siapa, ini tidak dibenarkan secara hukum dan bertindak atas nama partai maupun individu dan menggangu proses lelang di Pokja 62 wilayah 2 paket 132 milyar ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian. “Secara hukum ini tidak dibenarkan,” ujar Adi selaku tim DPN Lidik Krimsus RI hub antar lembaga, yang juga merupakan Ketum Asosiasi kontraktor di Kalimantan barat .
Menyambung berita terkait paket 132 milyar ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian Provinsi Kalimantan Barat, memang sebelumnya sudah dilakukan lobi-lobi terkait penetapan calon pemenang 1 dan 2 yaitu PT. Nindya Karya dan PT. Modern Widya Tecnical.

Sampai berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait di Pokja 62 wilayah 2 dan Ka.Balai BP2JN serta PPK satker di paket 132 milyar Sekadau-Tebelian susah untuk ditemui untuk perimbangan berita maupun kejelasan yang sebenar-benarnya, supaya tidak ada opini yang tidak baik terkait kinerja ASN di kantor BP2JN dan BP2JK Provinsi Kalimantan Barat.

Dari pihak Ka.Balai BP2JK, Antonius Widyatmoko dan H. Indad, sudah memberikan klarifikasi terkait mekanisme proses lelang tapi tidak sepenuhnya secara detail, karena Pokja 62 wilayah 2 tidak bisa ditemui untuk klarifikasi terkait indikasi kecurangan dan indikasi cacat hukum dalam pelaksanaan lelang paket 132 milyar ruas jalan menuju standar Sekadau-Tebelian Provinsi Kalimantan Barat.

Pada hari Senin (16/8/2021), DPN Lidik Krimsus RI hubungan antar lembaga beserta FW-LSM Kalbar, Adi Normansyah, Syafarudin Delvin, Mulyono dan Hamdani l, berserta awak media online Bhayangkara Utama, Radar Metro, Bhayangkara 74 dan media cetak lainnya, mendatangi kantor BP2JN Kementerian PUPR Direktorat Bina Marga Provinsi Kalbar, untuk menyerahkan laporan terkait indikasi kecurangan dan indikasi korporasi dan korupsi serta cacat hukum terkait proyek yang dilelangkan oleh BP2JK Kementrian PUPR Provinsi Kalimantan Barat. (red)

Sumber : DPN Lidik Krimsus RI dan FW LSM Kalbar, Adi Normansyah dan team

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here