Beranda Daerah CV. STP Keruk Pasir Kuarsa Di Desa Leboh Rusak Lingkungan Dan Sengsarakan...

CV. STP Keruk Pasir Kuarsa Di Desa Leboh Rusak Lingkungan Dan Sengsarakan Warga

157
0

Lingga, Kepri

Keberadaan CV. Singkep Tuah Persada, Perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Pasir Kuarsa dari tahun 2017, dan saat ini masih melaksanakan aktifitas di Desa Laboh Kec. Senayan Kab. Lingga, telah meratakan hampir separuh Desa Laboh Kec. Senayan, kerusakan lingkungan alam pesisir pantai Desa Laboh, dampak dari pertambangan terlihat jelas, bahkan warga masyarakat di sekitar areal pertambangan, yang berharap dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian dari keberadaan perusahaan ternyata sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan menderita.

Demikian dikatakan Ahmad (56) warga Desa Laboh, bukan nama sebenarnya, didampingi beberapa rekan menjawab Wartawan, Senin (22/02/2021), hampir tiga tahun lebih CV. STP melakukan penambangan pasir kuarsa di desa Laboh, apa yang telah didapat oleh warga setempat, janji adanya dana konvensasi yang diterima oleh warga Per KK, ternyata tidak diterima rutin untuk setiap bulannya, alasan “klise” yang sering dilontarkan oleh Pihak Perusahaan, aktifitas distop dan perusahaan hanya sebatas mengumpulkan pasir, dan perusahaan terkesan memberi konpensasi kepada warga, jika setiap perusahaan melakukan Loading pengiriman pasir Kuarsa,” kata Ahmad.

Kepala Desa Laboh saat itu Loi jelas Ahmad, yang sewajarnya membantu dan membela warga justru sebaliknya menyibukkan diri, dengan mengukur sana-sini tanah warga, banyak masyarakat yang tidak punya tanah di Desa laboh dibuatkan Surat Sporadik untuk seterusnya dijual kepada Perusahaan. “Anehnya puluhan tanah warga dengan surat sertifikat yang dimiliki, banyak yang tidak dibayarkan ganti-ruginya, dengan berbagai alasan, Kepala Desa berusaha mengaburkan hak kepemilikan tanah kepunyaan warga,” jelas Ahmad.

“Kami tidak orang sekolah, kami bukan orang pandai, keseharian kami masyarakat hanya bekerja mencari nafkah menyambung hidup untuk keluarga, kepada siapa lagi kami harus mengadu, ke Perangkat Desa, Kecamatan, bahkan pernah juga meminta pertolongan dengan Pemerintah Daerah setempat, tapi apa yang kami dapat, kesemuanya hanya sebatas menampung permasalahan tanpa ada tindak-lanjut dan solusi,” ujar Ahmad.
Kepala Desa Laboh, Loi, yang saat ini telah habis masa jabatannya, beberapa kali mau diminta tanggapannya melalui ponsel tidak aktif.

Camat Senayan, Gimat Awal melalui ponsel ketika diminta komentarnya mengemukakan, memang pernah ada beberapa warga Senayan yang merasa mempunyai tanah di Desa Laboh dengan bukti sertifikat dan Surat lama dari Desa. Mereka kesemuanya mempertanyakan keberadaan penambangan pasir kuarsa di Desa Laboh dan terkesan berusaha mengaburkan hak mereka, didalam menyikapi berbagai keluhan warga, Gimat selaku Camat Senayan tidak dapat berbuat banyak, karena seharusnya Camat mendapat keluhan dari Kepala Desa Leboh, tetapi kenapa Kepala Desa Laboh tidak ada laporan ke Camat, bahkan Camat sendiri pernah juga mendengar bahwa Kades Laboh Loi saat itu mengeluarkan banyak Surat Sporadik di sekitar areal penambangan pasir kuarsa, tetapi tidak pernah melapor kepada dirinya selaku Camat.

Disini kita, ucap Camat, tidak gegabah didalam mengambil kebijakan dan akan segera menelusurinya.
Selaku Camat dirinya (Gimat Red.) sangat menghimbau kepada Perusahaan untuk memberikan yang terbaik kepada warga. “Jadikanlah Desa Laboh tumbuh, maju dan berkembang, jangan justru sebaliknya,” pesan Camat.

Terkait masalah penambangan Pasir Kuarsa, awak media pernah mempertemukan antara salah seorang pemilik tanah di Desa Leboh, yang disinyalir masuk areal penambangan, hanya saja terhadap tanah tersebut belum pernah diganti-rugi oleh CV. STP selaku Kuasa Tambang.

Dalam pertemuan antara salah seorang pemilik tanah, Zakaria (63) warga Senayan, yang sempat disaksikan oleh salah seorang Staff Kejaksaan Negeri Dabo Singkep, didepan pemilik tanah, Direktur CV. STP, Sait Hamid, di Dabo Singkep sempat mengutarakan kepada Zakaria, bahwa perusahaan hanya membayar lahan tanah di sekitar areal yang terkena penambangan. “Jika saudara Zakaria atau masyarakat lain yang merasa tidak diganti-rugi atas tanah mereka oleh Perusahaan, mungkin tanah yang mereka punya tidak termasuk di kawasan areal tambang Perusahaan, karena segala sesuatunya kita koordinasi dengan Kepala Desa Loi waktu itu,” ujarnya.

Tapi jika masyarakat tidak puas, datangkan BPN, tunjukkan titik Koordinat keberadaan tanah, jika memang dari BPN titik Koordinat tanah warga termasuk didalam areal penambangan Perusahaan, kita dari CV. STP siap memberi ganti-rugi atas tanah yang dimaksud, sungguhpun Perusahaan merugi, karena telah memberi ganti-rugi kepada masyarakat, dengan Surat Periodik yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Loi.

Pantauan Wartawan di lapangan, logikanya Direktur CV. STP tidak memaksa warga masyarakat untuk mendatangkan BPN, karena untuk mendatangkan BPN jelas membutuhkan biaya, sementara jangankan untuk mendatangkan BPN, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sangat sulit.
Untuk itu dihimbau kepada pihak Perusahaan, agar menfasilitasi warga, didalam penyelesaian ganti rugi lahan, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here