Beranda Daerah Diduga Amankan Kepentingan, RDP Komisi I DPRD Dan DPMD Ende Berlangsung Tertutup

Diduga Amankan Kepentingan, RDP Komisi I DPRD Dan DPMD Ende Berlangsung Tertutup

563
0

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara Pemerintah Atau SKPD Dengan DPRD Berlangsung Tertutup Dan Digelar Di Ruang Transit DPRD Ende. Diduga kuat RDP tersebut untuk mengamankan kepentingan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Ende, NTT | Kuat dugaan ada sesuatu yang disembunyikan dan juga saling sandrea untuk mengamankan kepentingan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020. Dugaan ini cukup beralasan pasalnya salah satu petugas pengelolah Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) kini menjadi sorotan masyarakat dan media dalam kasus “Dugaan Pungli” kepada aparat desa saat melakukan pencairan dana.

Dugaan lainnya juga beredar dimana ada bekingan kuat dari para politisi kepada petugas pengelola Siskeudes untuk memuluskan kepentingan sejumlah politisi. Tidak heran ada sejumlah desa yang kabarnya sudah mengusulkan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat desa malah diarahkan oleh petugas Siskeudes untuk mengganti item pekerjaannya.

Saat ini pihak Inspektorat Kabupaten Ende sedang melakukan Audit berkaitan dengan Dugaan Pungli dan Pengelolaan Keuangan di masing-masing desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende, Albert Yani, Kepada media usai Rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Ende menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan itu sifatnya membahas segala sesuatu dan target progres Pengelolahan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tahun 2020 ini.

Kadis DPMD Kab. Ende, Albert Yani

“Tidak ada yang kita sembunyikan dan kita rahasiakan dalam RDP tersebut. Kita bersama DPRD membahas pengelolaan anggaran di Desa dan progres pencapaiannya sehingga bisa tersalurkan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Konkritnya sesuai regulasi yang ada sangat jelas mengatur jika ada Desa yang pencapaian pengelolahan anggaran hanya 50 persen, maka pada tahun berikutnya akan dikurangi dananya,” jelas Kadis Albert Yani.

Ketika disinggung dalam RDP yang berlangsung tertutup itu ada titipan kepentingan dan upaya melindungi Admin Siskeudes, Zainudin Tupong, Kadis DPMD, Albert Yani membantah beberapa informasi yang menuding RDP antara DPMD dan Komisi I DPRD Ende sarat kepentingan dan sebagai posisi tawar.

Tidak ada yang kita sembunyikan dan tidak ada saling Sandra kepentingan. “Memang juga dibahas dalam RDP soal Admin Siakeudes yang menjadi sorotan dan dilaporkan melakukan pungli. Tetapi itu bukan ranah DPRD, saat ini sedang dilakukan audit oleh pihak Inspektorat,” tegas Albert Yani.

Pernyataan tegas Kadis DPMD Albert Yani sangat kontradiktif dengan raut wajahnya saat dicerca pertanyaan oleh sejumlah pekerja media di Lobi Kantor DPRD Ende, sangat terkesan jelas ada sesuatu yang disembunyikan, kuat dugaan ada posisi tawar untuk memuluskan kepentingan para politisi agar bisa ikut masuk mengelola Dana Desa.

Ketua Komisi I DPRD Ende, Orba K Ima

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Ende, Orba K Ima, Kepada media diruang Transit DPRD Ende menjelaskan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang berlangsung di ruang Transit tidak membicarakan sesuatu yang bersifat rahasia dan mengamankan kepentingan. Memang kami akui sangat tidak biasa kita gelar RDP dengan SKPD di ruang transit.

Tetapi ini hanya untuk mencari suasana baru dalam pertemuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak baik pimpinan dan staf untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka tahu dalam suasana yang lebih familiar. Tidak ada pembahasan khusus menyangkut sharing kepentingan dan pembelaan untuk bisa mengamankan kepentingan.

Kita tadi membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan metodemembicarakan hal – hal yang berkaitan dengan metode dan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta berkaitan dengan para pendamping atau staf teknis didesa.

“Fokus kita pada percepatan dan penggunaan Dana Desa agar bisa dimanfaatkan menjawab kebutuhan masyarakat,” beber Orba K. Ima.

Lebih jauh dijelaskan Politisi Partai Gerindra ini, Memang dalam perkembangan pembahasan itu juga sempat disinggung soal adanya surat pengaduan berkaitan dengan Admin Siskeudes yang diduga melakukan pungli dan tindakan diluar Kewenangan Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

“Memang sempat kami bicarakan soal pengaduan seperti dalam surat yang dikirim tersebut. Sayangnya nama dan alamat pengadu tidak jelas. Apa ini namanya surat kaleng atau apa, Tetapi kita tidak fokus disitu karena bukan ranahnya kita di DPRD. Kita menunggu hasil Audit dari Inspektorat seperti apa. Jika terbukti maka akan diambil tindakan sesuai dengan regulasi yang ada,” tegas Orba K. Ima.

Sementara Anggota Komisi I DPRD, Kanisius Riberu menjelaskan, Bagi DPRD sebenarnya bukan pada siapa dan dimana alamat pelapor seperti dalam surat tetapi substansi persoalan yang dilaporkan itu yang harus kita lakukan pengawasan lebih.

“Bagi saya yang paling penting itu substansi persoalan yang harus digali kebenarannya. Bukan soal siapa pelapor dan dimana alamatnya. Mungkin ada orang kuat yang ikut dimana alamatnya. Mungkin ada orang kuat yang  ikut mengatur Pengelolahan Dana Desa di Desa tertentu dan diketahui yang bersangkutan. Namun karena keberadaan dia dibawah tekanan maka dia menggunakan nama dan alamat yang tidak jelas. Ini harus kita buka dan kita lakukan pengawasan mendalam. Jangan sampai praktik ini ada benarnya dimana ada warisan kepentingan yang diamankan sesuai keinginan dari pihak tertentu,” ujarnya.

“Kita berharap agar Inspektorat bisa melakukan audit secara lndependen tanpa ada tekanan sehingga dugaan kebobrokan dan kebusukan yang selama ini dibungkus rapi bisa dibongkar ke publik,” ungkap Kanis Riberu.

Informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber menyebutkan kuat dugaan keberadaan Admin Pengelolahan Siskeudes dilindung oleh “orang kuat ” untuk mengamankan kepentingan dengan mengintervensi Kepala Desa untuk merubah penggunaan anggaran sesuai keinginan pihak tertentu.

Upaya tersebut dimana sudah ada supllyer atau pengelola yang ditunjuk oleh Admin Siskeudes. Tidak heran kehidupan Admin Siskeudes juga boleh dibilang diatas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pangkat dan golongan yang sama. Ada beberapa properti dilokasi wisata yang diduga kuat milik dari admin Siskeudes tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here