Beranda Pendidikan Diduga Inkonstitusional, Ombudsman Minta Pemko Padang Evaluasi SE Disdikbud Padang Soal Vaksinasi...

Diduga Inkonstitusional, Ombudsman Minta Pemko Padang Evaluasi SE Disdikbud Padang Soal Vaksinasi Anak

41
0

Padang, Sumbar

Ditengah kegaduhan masyarakat Kota Padang mengenai larangan belajar di sekolah bagi anak didik yang belum divaksinasi, Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengevaluasi Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang tertuang dalam surat edaran Nomor: 421.1/456/Dikbud/Dikdas.03/2022 Tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun Untuk Pencegahan Covid-19.

Plh. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera barat, Rendra Catur Putra mengatakan, evaluasi sebaiknya dilakukan oleh Pemko, karena SE tidak memiliki dasar aturan yang jelas, bahkan diduga inkonstitusional.

Menurut Catur, SE itu harus memiliki dasar hukum, termasuk isi materinya. “Kita dapat membaca dalam SE itu, bagi anak yang tidak divaksin atau belum divaksin, disarankan belajar di rumah dengan orang tua, berarti yang mengajar anak itu orang tua,” ujar Catur di Padang, Rabu (9/2/2022).

Kemudian, ujar Catur, muncul pertanyaan, adanya aturan seperti itu, berarti membatasi hak anak atas pendidikan, karena disuruh belajar dengan orang tua? Hal itu tentu menjadi pertanyaan. Apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

Disampaikan Catur, Ombudsman tentunya mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Namun, harus sesuai aturan.

Pada Perpres Nomor: 14 tahun 2021, terang Catur, dijelaskan bahwa sanksi diberikan yaitu administrasi, penundaan bansos, tidak diberikannya administrasi pemerintahan, dan denda.

“Sementara, pembatasan hak pendidikan itu masuk sanksi yang mana? Kan perlu dipertanyakan, orang boleh dibatasi haknya, tapi harus ada peraturan perundang-undangan yang menghendaki itu,” tegasnya.

Untuk itu Catur meminta, Pemko Padang harus menjelaskan dasar SE itu. Jika memang tidak memiliki dasar hukum, maka aturan  yang dibikin Inkonstitusional.

Jadi, sebut Catur, harusnya Pemko Padang mengevaluasi dan mempelajari kembali SE itu, apakah sudah sesuai aturan, sesuai pembuatannya, atau sudah memiliki dasar hukum yang tepat.

Disamping itu, melihat isi dari SE itu, catur juga menyarankan evaluasi dengan melihat apakah tidak bertentangan atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Selain itu, Catur juga menegaskan, agar hukuman yang diberikan sesuai atau ditentukan undang-undang, dan jangan sampai hukum dibuat dan ditambah-tambah sendiri.

“Orang dihukum tidak sesuai aturan tidak boleh juga, sanksinya harus tepat, apa bentuk sanksinya? kepada siapa saja sanksinya? semua harus terakomodir dalam aturan,” pungkasnya.

Lalu, Ombudsman juga mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang turut mengawasi, agar SE yang dikeluarkan Pemko sesuai aturan.

Sementara, bagi orangtua yang merasa dibatasi haknya dan mendapat sanksi tidak sesuai aturan, Catur menyarankan agar diselesaikan secara internal terlebih dahulu, sebelum lanjut ke unsur pemerintahan.

“Kalau tidak juga ditindaklanjuti, silakan lapor ke Ombudsman. Kita berharap Pemko Padang mendengar keluhan masyarakat ini, dan harus dicarikan solusinya,” ucapnya. (AAP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here