Beranda Sorot Diduga Masih Ada E-Waroeng Nakal : “GIBAS Ciamis Audensi Ke DPRD”

Diduga Masih Ada E-Waroeng Nakal : “GIBAS Ciamis Audensi Ke DPRD”

475
0
RSUD Tobelo

Dalam Pengelolaan program Bantuan Sembako yang dulunya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Ciamis dianggap banyak menyalahi prosedur, sehingga membuat Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Ciamis angkat bicara.

“Kami meminta agar Dewan yang terhormat khususnya Komisi D, mampu membenahi ini semua, baik kepada pihak Bank sebagai penopang para e-waroeng, maupun Dinas sosial dan TKSK dalam hal mengedepankan hak para KPM, lantaran saat ini masih banyak ditemukan e-waroeng fiktif. Contohnya, e-waroeng masih banyak yang dalam kesehariannya bukan merupakan pedagang sembako. Bahkan, ada beberapa e-waroeng yang berdiri tidak sesuai dengan alamat di KTP,” – Sekjen Gibas Resort Ciamis, Galih Hidayat –

HUT Bahayangkara

Ciamis, Jabar | Puluhan orang yang tergabung dalam Ormas GIBAS menyelenggarakan Audiensi di Gedung DPRD Kab Ciamis dan diterima langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Ciamis Komisi D, Kamis (27/08/2020).

Dalam audiensi tersebut, turut hadir beberapa stakeholder terkait yang diundang oleh GIBAS diantaranya, Dinas Sosial dan TKSK, Anggota DPRD Komisi D, Polres Ciamis, Kodim 0613/Ciamis, Bulog Ciamis, Satgas Pangan Ciamis, Tikor Pangan Ciamis, dan pihak Bank Mandiri.

Dalam audiensinya, Sekjen Gibas Resort Ciamis, Galih Hidayat menyampaikan beberapa poin penting yang selama ini banyak ditemukan pelanggaran yang berdasarkan hasil temuan dilapangan baik olehnya maupun anggotanya.

“Berdasarkan temuan-temuan dilapangan, kami mendapati beberapa diantaranya masih adanya beberapa saldo dari kartu KKS yang kosong, dan masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kami mengendus adanya dugaan dari para pengusaha penyuplai komoditi yang bersaing secara tidak sehat, yang disesalkan masih banyak pengusaha diluar Ciamis yang menguasai pengadaan pangan tersebut,”paparnya.

Galih meminta agar pemerintah baik eksekutif maupun legislatif agar memprioritaskan suplier lokal agar bisa diakomodir pengadaan pangan kepada para agen. Galih mewakili jajarannya membawa beberapa fakta dan data dilapangan yang diantaranya ditemukan beberapa dugaan monopoli kepada agen e-waroeng.

Dalam audiensi yang terbatas waktu tersebut, dikarenakan harus mematuhi protokol kesehatan tersebut, Gibas meminta agar Komisi D membantu mendorong agar pihak-pihak terkait dengan segera memperbaiki baik kinerja ataupun mekanisme penyaluran yang selama ini melanggar pedoman umum dari pemerintah pusat.

“Kami meminta agar Dewan yang terhormat khususnya Komisi D, mampu membenahi ini semua, baik kepada pihak Bank sebagai penopang para e-waroeng, maupun Dinas sosial dan TKSK dalam hal mengedepankan hak para KPM, lantaran saat ini masih banyak ditemukan e-waroeng fiktif. Contohnya, e-waroeng masih banyak yang dalam kesehariannya bukan merupakan pedagang sembako. Bahkan, ada beberapa e-waroeng yang berdiri tidak sesuai dengan alamat di KTP,” tandasnya.

Sementara Andi Alfikri menambahkan dalam audiensinya dirinya menyuarakan bahwasannya ia meminta agar stakeholder terkait agar segera memperbaiki beberapa poin-poin yang disampaikan.

“Saya tekankan segeralah berbenah, sudahi ini semua. Kalau mau buka-bukaan kami akan bongkar semuanya disini. Kami pun mengetahui ada beberapa aktor pejabat yang bermain. Namun, kami memikirkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penerimaan yang baik, jadi sekali lagi saya tekankan segera berbenah,” tuturnya.

Andi menambahkan, agar kearifan lokal dalam hal pengadaan atau suplier pula diprioritaskan dan dikembalikan kepada pengusaha lokal.

“Kan lucu orang luar jual pangan ke kita, sementara para petani menjual beras keluar Ciamis. Setelah ditampung orang luar, beras kembali ke Ciamis dengan harga yang lebih tinggi. Jadi agar segera ditelaah terkait suplier agar persaingan perdagangan menjadi sehat,” ungkapnya.

Sementara ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Syarip Sutiarsa menuturkan, ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gibas yang telah peduli kepada masyarakat. Sehingga, berfungsi sebagai fungsi kontrol sosial.

“Dari hasil audiensi ini, kami akan membuat fakta integritas namun kami minta waktu satu minggu untuk mengkaji dan melakukan rapat kerja. Sudah selayaknya masyarakat mendapatkan yang terbaik,” jelasnya.

Dikatakan Syarip terkait supplier pun sepatutnya haruslah mengedepankan para pengusaha lokal.

“Jadi bukan supplier ya mohon dimengerti, tapi pihak ketiga. Kami akan bahas dan kaji hal ini lebih lebih terperinci, semoga semua berjalan dengan lancar agar prilaku menyalahi prosedur dapat diminimalisir,” pungkasnya. (Muhamad Rifa’i)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here