Diduga Minta Fee Proyek, Dinas P & K Kabupaten Ende Coreng Dunia Pendidikan

0
248
Foto: Ilustrasi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga meminta fee proyek kepada kontraktor terkait sejumlah proyek infrastruktur. Selain itu, Dinas juga mendapat fee dari anggaran instansi sendiri terkait kegiatan non fisik yang dilakukan masing-masing bidang.

Ende, NTT // Informasi ini mencuat dari beberapa orang oknum kontraktor mengakuinya saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu, dimana oknum kontraktor yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa pihaknya harus membayar sejumlah fee proyek langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dengan jumlah yang bervariasi, tergantung dengan Item pekerjaan yang dikerjakan.

Seperti paket proyek pekerjaan pagar sekolah diminta 7%, Rehab gedung sekolah 10% dan dana DAK malah mencapai 12%, Belum lagi biaya lainnya yang harus dikeluarkan seperti untuk pembuatan SPM/Standar Pelayanan Minimal dan tanda tangan untuk pencairan dana 50% dan 100%. Begitu banyak biaya yang harus kami keluarkan, sementara pekerjaan dituntut harus maksimal. “Apakah mungkin bisa maksimal proyek yang kami kerjakan sementara anggaran sudah berkurang untuk membayar fee,” ungkapnya dengan nada kesal.

Selain itu berhembus juga kabar yang didapatkan media ini beberapa waktu yang lalu dari salah satu oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende waktu itu mengungkapkan, bahwa Dinas juga meminta fee 10% dari kegiatan non fisik Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap bidang, dan hal ini sudah membuat mereka mengeluh untuk bekerja akibat anggaran dipangkas oleh Dinas.
Dari isu yang berkembang salah seorang staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, menyebutkan fee yang mengalir sudah menjadi tradisi lama yang sudah diketahui oleh kontraktor sendiri.

Namun sayangnya tidak semua kontraktor terima dengan hal ini, ada yang tidak setuju dengan pungutan yang tidak prosedural itu apalagi nominal fee yang dibayarkan cukup besar.

Perbuatan meminta fee ini berjalan dengan mulus dikarenakan sebagian kontraktor tidak berani bersuara untuk mengungkapkan hal ini. Jika mereka bersuara, maka terancam dan akan menghambat proses pencairan dana yang diajukan meskipun pekerjaan di lapangan sudah selesai dikerjakan, dan mereka tidak akan mendapat proyek lagi di Dinas itu. Maka, suka tidak suka, mau tidak mau mereka dengan terpaksa harus membayar sejumlah fee saat pencarian dana 50 %.

Hal ini diakui juga salah seorang pengusaha Moubiler dibilangan Kota Ende yang meminta namanya harus dirahasiakan. Dia mengatakan, ada pekerjaan yakni, pengadaan Moubiler untuk sekolah-sekolah sebesar Rp 2 Milyar lebih, tetapi Dinas meminta harus membayar fee sebesar Rp 100 juta sampai Rp150 juta dulu baru pekerjaan itu diserahkan kepadanya. Lanjutnya, karena dirinya belum mempunyai uang sebesar yang diminta itu, maka dia menolak pekerjaan tersebut.

Ketika ditanya apakah tawaran fee itu disampaikan oleh Staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ataukah dari Makelar Proyek. “Bukan pak, itu Staf Dinas sendiri tetapi seperti Makelar proyek saja,” ungkapnya miris.

Sejatinya, instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu harus memberikan contoh yang baik dalam memberikan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Pola pendidikan itu seyogyanya dapat menambahkan unsur dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, agar kedepannya anak-anak bangsa tetap memiliki integritas yang berakhlak baik dengan mengajarkan idealisme yang syarat dengan nila-nilai anti korupsi dan pungli.

Namun, saat ini yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, justru menunjukkan cara-cara yang tidak baik dalam melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik dan hal itu justru dilakukan oleh ASN di instansi itu sendiri, dengan meminta fee proyek kepada oknum kontraktor justru membuat kualitas pembangunan di Instansi Pendidikan di Kabupaten Ende menjadi tidak baik.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, saat hendak dikonfirmasi di kantornya beberapa hari yang lalu tidak bisa ditemui dikarenakan sedang tidak ada di ruang kerja. Hal ini disampaikan staf alias sang ajudan-ajudan Kadis kepada media ini.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp untuk didapatkan informasi agar ada keseimbangan dalam pemberitaan juga belum dijawab meskipun WhatsAppnya dalam kondisi online dan teleponpun tidak diangkat.

Untuk itu, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Jaksa dan Polisi, diminta segera melakukan Penyelidikan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, terkait dengan permintaan Fee tersebut, terkhusus pengadaan Moubiler dengan pagu dana sebesar Rp 2 Milyar lebih.

Apabila proyek Pengadaan Moubiler tersebut realisasi ditahun 2023 ini, Maka tidak menutup kemungkinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Telah menerima fee sebesar Rp 100 juta sampai Rp 150 juta dari Kontraktor. Untuk itu Jaksa, Tipikor segera melakukan Pemeriksaan terhadap Dinas tersebut. (Tim BU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here