Beranda Daerah Dinilai Tidak Profesional, LASKAR Desak Copot Dirut PT. Bank Aceh

Dinilai Tidak Profesional, LASKAR Desak Copot Dirut PT. Bank Aceh

97
0

Aceh

Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR), menilai PT Bank Aceh tidak profesional dalam melaksanakan komitmen kerjasama sehingga ada yang dirugikan maka, LASKAR meminta agar Direktur Utama (Dirut) Haizir Sulaiman dicopot dari kursi pimpinan perbankan itu.

Kabid Hukum dan Hak Azas Manusia LASKAR Muhammad Ikhsan,S.H, dalam rilisnya yang dikirim ke media ini Minggu (15/11/20) dia mengatakan, jika PT Bank Aceh telah melakukan wanprestasi kepada PT Harta Tamita Bersama oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya Nomor 71/PDT/2020/PT BNA.

Kasus ini terang Muhammad Ikhsan, bermula dari kerjasama antara PT Bank Aceh dengan PT Harta Tamita Bersama mengenai Jasa Pemasaran Produk dan Penagihan Kredit PT. Bank Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Juni 2015., terang Muhammad Ikhsan.

Masih kata Muhammad Ikhsan, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian dilakukan addendum 1 pada tanggal 22 Oktober 2015, addendum ke 2 pada tanggal 23 Desember 2015 dan addendum ke 3 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2016, dan tertuang di perjanjian tersebut, PT Hartana Tamita Bersama berhak mendapatkan fee atas jasa pemasaran produk dan penagihan kredit PT Bank Aceh sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam addendum tersebut.

Sesuai dalam addendum ke 3 juga dinyatakan bahwa Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2019, namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT Bank Aceh tidak menpedomani addendum ke 3 itu yang telah disepakatinya dengan PT Hartana Tamita Bersama dalam melakukan pembayaran.

“PT Bank Aceh tidak membayar fee sesuai kesepakatan sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Desember 2017, Agustus 2018, September 2018 dan terakhir Desember 2018. Total kekurangan yang tidak dilakukan oleh PT Bank Aceh yaitu Rp. 6.047.119.168,00., itu belum lagi kerugian imateri yang dialami oleh perusahaan PT.Hartana Tamita Bersama”., jelasnya.

Ditambahkan, rapat yang dilakukan tanggal 04 Januari 2019 antara PT Bank Aceh dan PT Hartana Tamita Bersama kesimpulannya dinyatakan bahwa, perjanjian kerjasama antara keduanya akan diberhentikan PT Hartana Tamita Bersama, dengan meminta seluruh kewajiban PT Bank Aceh yang belum dibayar untuk dapat diselesaikan segera. Mengenai kekurangan pembayaran fee atas jasa pemasaran produk-produk kredit PT Bank Aceh.

“Yang disayangnya pihak PT Bank Aceh tidak pernah mau merealisasikan apa yang diminta pihak PT Harta Tamita Berasama, akibatnya PT Harta Tamita Bersama, mengalami kerugian dari segi materil dan immateril”, ungkap Muhammad Ikhsan.

Muhammad Ikhsan, berpandangan bahwa seharusnya PT Bank Aceh melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata juga mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal itu berarti, PT Bank Aceh sebagai salah satu pihak dalam perjanjian dan telah menyepakati isi di dalam perjanjian tersebut, terikat untuk memenuhinya.

Karena, jika wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Aceh telah mencoreng nama baik PT Bank Aceh yang kini menjadi Bank Daerah Syariah pertama di Indonesia maka, LASKAR sangat menyayangkan tindakan PT Bank Aceh tersebut.

Pasalnya, nilai-nilai kejujuran yang seharusnya ditunjukkan dalam kerjasama malah dinodai dengan tindakan yang tidak baik, terlebih PT Bank Aceh memiliki motto yang selalu digaungkannya yaitu “Kepercayaan dan Kemitraan”.

Semestinya, harus sejalan dengan tindakannya, apabila PT Bank Aceh sering melakukan wanprestasi semacam itu, maka motto itu sendiri hanya menjadi “omong kosong” belaka.

Menurut Kabid Hukum dan HAM LASKAR, Putusan Pengadilan yang menyatakan PT Bank Aceh wanprestasi juga akan berakibat pada perjanjian-perjanjian bisnis lainnya yang dilakukan PT Bank Aceh kedepan, itikad baik PT Bank Aceh dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakatinya akan diragukan, hal ini tentu merugikan PT Bank Aceh sendiri.

“Kemudian, Putusan Pengadilan ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap PT Bank Aceh nantinya, oleh karena itu LASKAR mendesak kepada Dewan Komisaris untuk segera mengevaluasi kinerja Haizir Sulaiman sebagai Direktur Utama PT Bank Aceh, dan jika perlu dicopot dari jabatannya guna memperbaiki tingkat kepercayaan para nasabah dan rekanan kerja terhadap PT Bank Aceh yang telah menjadi Bank Aceh Syariah,” pungkasnya.

Sampai berita ini dilansir, pihak pimpinan PT Bank Aceh tidak satu pun berhasil didapatkan nomor kontaknya untuk dikonfirmasi. (Jalaluddin Zky)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here