Beranda Daerah Dinyatakan Pailit, Aset Politisi PDI-P asal Pematang Siantar Ini Disita Pengadilan

Dinyatakan Pailit, Aset Politisi PDI-P asal Pematang Siantar Ini Disita Pengadilan

64
0
Foto: Rumah milik anggota DPRD Pematangsiantar Ferry SP Sinamo disita oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/6/2022).

Pem. Siantar, Sumut

Tiga aset milik Anggota DPRD Pematangsiantar Ferry SP. Sinamo disita kurator kepailitan dari Pengadilan Niaga Medan, Kamis (30/6/2022).

Tim kurator juga telah memasangi Spanduk ‘Sita’ di kediaman politikus PDI-Perjuangan ini.

Pantauan awak media, tiga aset yang disita kurator terdiri dari dua rumah dan sebidang tanah.

Salah satu rumah yang disita kurator tersebut tergolong mewah; berlantai 2 dan memiliki kode nama Feri Sinamo dan istri.

Tak ada satu orang pun yang bisa ditemui di kediaman Ferry Sinamo, termasuk kontak yang bersangkutan tak menjawab pertanyaaan yang diajukan awak media.
Menurut penuturan tetangga, Ferry dan keluarga sudah lebih dari 15 hari meninggalkan rumahnya itu.

Tak diketahui dimana Wakil Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar itu tinggal.

“Kalau 15 hari kosong, kayaknya lebih juga. Dia (Ferry) kebetulan jarang berinteraksi sama kami di sini. Lebih aktif di luar daripada bertetangga,” katanya.

Warga lainnya bermarga Sitanggang menyampaikan, Ferry Sinamo orang lama di kampung mereka, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.

Ferry mulai membangun rumah di sana, dan lambat laun bisa membangun rumah yang lebih besar.

“Tapi beliau orangnya kurang berinteraksi. Hari-hari besar juga nggak banyak kegiatannya sosial atau bertetangga. Kalaupun di luar dikenal bagus, tapi di sini biasa-biasa saja,” katanya.
Diketahui aset Ferry Sinamo dikuasai kurator berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.Sus-PKPU/2021 pada tanggal 11 April 2022. Penyitaan ini merupakan proses hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 24 Jo Pasal 21 Jo Pasal 98 Jo Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam putusan majelis hakim yang diketuai Abdul Kadir didampingi Immanuel Tarigan dan Dahlia Panjaitan masing-masing hakim anggota, mengabulkan permohonan pemohon yakni Daniel Maraja Hasudungan Manullang.

“Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, atas nama Ferry SP Sinamo SH MH (Dalam PKPU Tetap) berakhir,” tulis isi putusan tersebut.

Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan anggota Fraksi PDIP DPRD Pematangsiantar ini berada dalam keadaan Pailit.

“Menyatakan Ferry SP. Sinamo berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Mengangkat dan menunjuk Dominggus Silaban SH MH (Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan) sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan debitur Ferry SP. Sinamo,” tulis isi putusan tersebut.

Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga menunjuk dan mengangkat Mangatur Ruhut Banuara Sianipar, SH., MH., dan Hadi Yanto, SH., MH., CLA., selaku Kurator dalam proses kepailitan debitur Ferry SP. Sinamo (Dalam Pailit).
Majelis juga menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya.

“Menghukum Termohon PKPU/ Debitur Ferry SP. Sinamo (Dalam Pailit) untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 5.730.000,00 (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah),” bunyi putusan tersebut.

Informasi dihimpun, perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan bermula Ferry Sinamo selaku debitur melakukan usaha investasi dengan menghimpun dana ratusan nasabah dengan investasi yang sudah masuk mencapai Rp 54 miliar.

Dalam perjanjian usaha investasi itu, para nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebanyak 5 persen dari nilai investasi. Profit perjanjian baru yang ditandatangani oleh debitur dengan para nasabah di bulan April 2021.

Namun, di bulan Juni 2021, Ferry Sinamo yang mengelola dana investasi justru tak mampu memberikan sharing profit kepada para nasabah, sehingga di bulan Agustus diajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Kemudian, para kreditur selanjutnya melakukan voting/pemungutan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur. Hasilnya, mayoritas para nasabah menolak proposal Ferry Sinamo, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pailit terhadap debitur Ferry SP Sinamo. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here